Docket perbandinganUU HC vs RUU HC 2026

Docket perbandingan · 20 September 2026

UU HC vs RUU HC 2026

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dibandingkan dengan RUU Hak Cipta hasil harmonisasi Baleg, Maret 2026

Draf hasil harmonisasi Badan Legislasi (Baleg) DPR pada Maret 2026 menggantikan UU 28/2014 seluruhnya: 151 pasal, dari sebelumnya 126.

Kerangka 2014 dipertahankan. Empat hal dibangun ulang: cara ciptaan dilisensikan, siapa yang menghimpun royalti, apa kewajiban platform, dan apa yang dianggap ciptaan ketika Kecerdasan Artifisial (AI) terlibat.

Alasan perubahan sebagian besar ada di putusan Mahkamah Konstitusi dan teks perjanjian dagang. RUU sendiri nyaris tidak menjelaskannya.

Perubahan dan alasannyaPeta perubahan

Dihitung per blok pasal: 152 blok, karena RUU memuat dua Pasal 102.

Ringkasan

Pertanyaan

Apa yang berubah dan mengapa?

Yang dibandingkan adalah RUU dan UU 28/2014, pasal demi pasal. Alasan perubahan dicatat hanya jika ada dokumen yang mendukungnya.

Temuan

Yang dibangun ulang dan yang dibiarkan

Bab penegakan hukum dan acara hampir tidak berubah dari UU 2014. Lisensi, penghimpunan royalti, tanggung jawab platform, AI, dan bab pidana dibangun ulang.

Putusan MK 84/PUU-XXI/2023 dan Putusan MK 28/PUU-XXIII/2025 menjelaskan perubahan pada platform dan royalti. Perjanjian dagang yang sudah ditandatangani menjelaskan sebagian perpanjangan masa berlaku. Penjelasan RUU menyebut semua pasal tentang AI, lembaga royalti, dan pidana "cukup jelas".

Arah pembacaan

Dari peta ke sepuluh perubahan dan semua pasal

Dimulai dari peta letak perubahan dan kronologinya, lalu empat belas perubahan beserta alasannya. Setelah itu daftar setiap pasal, masing-masing dengan redline dua sisi terhadap teks 2014.

Isi dokumen

Peta perubahan

Setiap kotak adalah satu pasal dalam RUU, berurutan. Pilih satu untuk membuka barisnya di daftar pasal.

  • Baru
  • Ditulis ulang
  • Diubah
  • Sama
  1. Bab I: Ketentuan umum
    1. 1
    2. 2
    3. 3
  2. Bab II: Hak Cipta
    1. 4
    2. 5
    3. 6
    4. 7
    5. 8
    6. 9
    7. 10
    8. 11
    9. 12
    10. 13
    11. 14
    12. 15
    13. 16
    14. 17
    15. 18
    16. 19
    17. 20
    18. 21
  3. Bab III: Hak Terkait
    1. 22
    2. 23
    3. 24
    4. 25
    5. 26
    6. 27
    7. 28
    8. 29
    9. 30
    10. 31
    11. 32
    12. 33
    13. 34
    14. 35
  4. Bab IV: Pencipta
    1. 36
    2. 37
    3. 38
    4. 39
    5. 40
    6. 41
    7. 42
  5. Bab V: Ciptaan yang dilindungi
    1. 43
    2. 44
    3. 45
    4. 46
    5. 47
    6. 48
    7. 49
    8. 50
    9. 51
    10. 52
    11. 53
    12. 54
  6. Bab VI: Pembatasan pelindungan Hak Cipta dan Hak Terkait
    1. 55
    2. 56
    3. 57
    4. 58
    5. 59
    6. 60
    7. 61
    8. 62
    9. 63
    10. 64
    11. 65
    12. 66
    13. 67
  7. Bab VII: Sarana kontrol teknologi
    1. 68
  8. Bab VIII: Konten Hak Cipta dan Hak Terkait dalam teknologi informasi dan komunikasi
    1. 69
    2. 70
    3. 71
  9. Bab IX: Masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait
    1. 72
    2. 73
    3. 74
    4. 75
    5. 76
    6. 77
    7. 78
  10. Bab X: Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait
    1. 79
    2. 80
    3. 81
    4. 82
    5. 83
    6. 84
    7. 85
    8. 86
    9. 87
    10. 88
    11. 89
    12. 90
    13. 91
    14. 92
    15. 93
  11. Bab XI: Lisensi dan lisensi wajib
    1. 94
    2. 95
    3. 96
    4. 97
    5. 98
    6. 99
    7. 100
  12. Bab XII: Kelembagaan pengelola royalti
    1. 101
    2. 102
    3. 102b
    4. 103
    5. 104
    6. 105
    7. 106
    8. 107
    9. 108
    10. 109
    11. 110
  13. Bab XIII: Biaya
    1. 111
  14. Bab XIV: Penyelesaian sengketa
    1. 112
    2. 113
    3. 114
    4. 115
    5. 116
    6. 117
    7. 118
    8. 119
    9. 120
    10. 121
    11. 122
  15. Bab XV: Penetapan sementara pengadilan
    1. 123
    2. 124
    3. 125
    4. 126
  16. Bab XVI: Penyidikan
    1. 127
    2. 128
  17. Bab XVII: Larangan
    1. 129
    2. 130
    3. 131
    4. 132
    5. 133
  18. Bab XVIII: Ketentuan pidana
    1. 134
    2. 135
    3. 136
    4. 137
    5. 138
    6. 139
    7. 140
    8. 141
  19. Bab XIX: Ketentuan peralihan
    1. 142
    2. 143
    3. 144
    4. 145
  20. Bab XX: Ketentuan penutup
    1. 146
    2. 147
    3. 148
    4. 149
    5. 150
    6. 151

Kronologi

Dari putusan Mahkamah Konstitusi pertama yang menyentuh platform sampai posisi RUU pada September 2026.

  1. 29 Feb 2024

    Putusan MK 84/PUU-XXI/2023 menafsirkan Pasal 10 UU 2014 mencakup platform yang berbasis konten buatan pengguna (user-generated content).

  2. 18 Sep 2025

    Baleg, Kementerian Hukum, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyepakati daftar prioritas 2026. RUU Hak Cipta berada di urutan 43, dengan status usul inisiatif anggota DPR (Antara, 18 September 2025).

  3. 11 dan 13 Nov 2025

    Rapat dengar pendapat Baleg, pertama dengan kelompok musisi (laporan rapat DPR 11 November 2025), lalu dengan LMKN (laporan rapat DPR 13 November 2025).

  4. 2 Des 2025

    Rapat harmonisasi pertama di Baleg (laporan DPR 3 Desember 2025).

  5. 17 Des 2025

    Putusan MK 28/PUU-XXIII/2025 dan Putusan MK 37/PUU-XXIII/2025 diucapkan.

  6. 19 Feb 2026

    Perjanjian perdagangan timbal balik Indonesia-AS ditandatangani (ART Indonesia-AS).

  7. 10 sampai 12 Mar 2026

    Rapat harmonisasi terakhir di Baleg pada 10 Maret. Baleg menyetujui naskah pada 11 Maret (laporan DPR 12 Maret 2026), dan rapat paripurna DPR menetapkannya sebagai RUU usul inisiatif DPR pada 12 Maret (Kompas, 12 Maret 2026).

  8. 16 Mar 2026

    Tanggal pembuatan berkas PDF yang dipegang (RUU).

  9. 13 Jul 2026

    Naskah hasil harmonisasi berada di pimpinan DPR, menunggu penugasan Bamus (Kompas, 13 Juli 2026). Jadwal Baleg untuk 10 September adalah bahan terbaru yang ditemukan (laporan 10 September 2026).

Perubahan dan alasannya

Empat belas blok. Setiap blok memuat teks sebelum dan sesudah, redline dua sisi, lalu alasan perubahan menurut tingkat buktinya. Bersama-sama, blok ini mencakup setiap pasal yang berstatus Baru, Ditulis ulang, atau Diubah pada peta.

  • Tertulisapa yang dikatakan RUU dan Penjelasannya sendiri
  • Tercatatdokumen yang dibuka dan dibaca: putusan, teks perjanjian, laporan resmi
  • Penafsirankesimpulan penulis, dan bukan pernyataan pembentuk undang-undang
  • Terbukahal yang tidak bisa dijawab dari dokumen yang ada

Perubahan 1: Empat hak ekonomi beralih dari izin ke pembayaran melalui LMK

Pasal 9, 10, 96 dan 102

Sebelum

Setiap hak ekonomi memerlukan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, dan penggunaan komersial tanpa izin dilarang (Pasal 9 ayat (2) dan (3) UU 2014). Ada dua jalur kolektif: pertunjukan menurut Pasal 23 ayat (5) dan layanan publik bersifat komersial menurut Pasal 87.

Sesudah

Izin tetap diperlukan untuk penerbitan, penggandaan, penerjemahan, dan pendistribusian. Pengadaptasian (kini dengan sinkronisasi), pertunjukan, pengumuman, dan komunikasi dapat dilakukan dengan membayar royalti melalui LMK (Pasal 9 ayat (3)).

Penyelenggara membayar sedikitnya 25% royalti sebelum acara, dan kepolisian baru menerbitkan izin keramaian setelah pembayaran (Pasal 10). Lisensi lagu dan musik untuk layanan publik bersifat komersial harus melalui LMK (Pasal 96).

Redline

UU 28/2014 · Pasal 9

(1)
Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
  1. a.
    penerbitan Ciptaan,
  2. b.
    Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya,
  3. c.
    penerjemahan Ciptaan,
  4. d.
    pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan,
  5. e.
    Pendistribusian Ciptaan atau salinannya,
  6. f.
    pertunjukan Ciptaan,
  7. g.
    Pengumuman Ciptaan,
  8. h.
    Komunikasi Ciptaan, dan
  9. i.
    penyewaan Ciptaan.
(2)
Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
(3)
Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

RUU · Pasal 9

(1)
Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki Hak Ekonomi untuk melakukan:
  1. a.
    penerbitan Ciptaan;
  2. b.
    Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
  3. c.
    penerjemahan Ciptaan;
  4. d.
    pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian, dan sinkronisasi analog dan digital Ciptaan;
  5. e.
    Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
  6. f.
    pertunjukan Ciptaan;
  7. g.
    Pengumuman Ciptaan;
  8. h.
    Komunikasi Ciptaan; dan
  9. i.
    penyewaan Ciptaan.
(2)
Setiap Orang yang melaksanakan Hak Ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
(3)
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Setiap Orang yang melaksanakan Hak Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf f, huruf g, dan huruf h dilakukan dengan membayar Royalti melalui LMK.
Tertulis

Penjelasan hanya menyebut bahwa RUU ini sebagian menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, tanpa menyebut nomor putusannya. Laporan DPR atas persetujuan Baleg menyebut dua: Putusan MK 28/PUU-XXIII/2025 dan Putusan MK 37/PUU-XXIII/2025 (laporan DPR 12 Maret 2026).

Tercatat

Putusan MK 28/PUU-XXIII/2025 menafsirkan "Setiap Orang" dalam Pasal 23 ayat (5) mencakup penyelenggara pertunjukan komersial, dan mengaitkan "imbalan yang wajar" dalam Pasal 87 ayat (1) dengan tarif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Permohonan terhadap Pasal 9 ayat (3) ditolak karena undang-undang sudah membuka lisensi langsung maupun kolektif. Pencipta tidak dapat menolak pengguna yang meminta izin tanpa alasan yang sah, dan pembentuk undang-undang harus merumuskan alasan itu (paragraf [3.16]). Putusan itu juga meminta prosedur dan tenggat pembayaran yang jelas (paragraf [3.17]).

Penafsiran

MK menyebut jalur kolektif dalam Pasal 23 ayat (5) sebagai pilihan. RUU menjadikannya jalur yang ditetapkan undang-undang untuk empat hak, tanpa menyebut alasan yang sah untuk menolak. Itu melampaui putusan. Pada 28 Januari 2026, IIPA menyampaikan kepada USTR bahwa pengelolaan kolektif yang wajib menimbulkan "grave concerns" (kekhawatiran serius) (pernyataan IIPA kepada USTR).

Terbuka

Pasal 9 ayat (2) hanya membatasi hak a, b, c, dan e, sehingga pengecualian dalam ayat (3) menunjuk hak yang tidak pernah dibatasi oleh ayat (2). Penyewaan tidak masuk ke salah satu daftar.

Jalur penggunaan menurut hak ekonomi
HakUU 2014RUU
a. PenerbitanIzinIzin
b. PenggandaanIzinIzin
c. PenerjemahanIzinIzin
d. Pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian (RUU menambah sinkronisasi)IzinBayar melalui LMK
e. PendistribusianIzinIzin
f. PertunjukanIzin, dengan jalur LMK opsionalBayar melalui LMK
g. PengumumanIzinBayar melalui LMK
h. KomunikasiIzinBayar melalui LMK
i. PenyewaanIzinTidak masuk kedua daftar

Perubahan 2: Royalti dihimpun LMK per kategori, diawasi KMKN, dengan biaya operasional dibatasi 4%

Pasal 51, 52, 101 s.d. 110 dan 142 s.d. 146

Sebelum

Menteri memberi izin operasional kepada setiap LMK (Pasal 88). Dua LMK nasional (LMKN), satu untuk pencipta dan satu untuk pemilik hak terkait, menghimpun royalti dari pengguna komersial (Pasal 89). Biaya operasional dibatasi 20%, atau 30% selama lima tahun pertama (Pasal 91). Menteri mengevaluasi dan dapat mencabut izin (Pasal 92), dan menghimpun royalti tanpa izin adalah tindak pidana (Pasal 119).

Sesudah

Undang-undang membentuk LMK menurut kategori dan menghapus izin operasional. Komisi Manajemen Kolektif Nasional (KMKN) mengawasi LMK, menyusun pedoman tarif untuk disetujui Menteri, dan menengahi sengketa (Pasal 108 dan 109). Biaya operasional dibatasi 4% (Pasal 103).

Royalti yang pemiliknya tidak diketahui masuk ke dana abadi setelah dua tahun (Pasal 51). Menteri membangun sistem royalti digital dalam satu tahun (Pasal 146), dan aset, pegawai, serta pimpinan LMKN beralih ke KMKN dalam 30 hari (Pasal 142).

Redline

UU 28/2014 · Pasal 91

(1)
Lembaga Manajemen Kolektif hanya dapat menggunakan dana operasional paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya.
(2)
Pada 5 (lima) tahun pertama sejak berdirinya Lembaga Manajemen Kolektif berdasarkan Undang-Undang ini, Lembaga Manajemen Kolektif dapat menggunakan dana operasional paling banyak 3076 (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya.

RUU · Pasal 103

(1)
LMK permusikan hanya dapat menggunakan dana operasional paling banyak 4% (empat persen) dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya.
(2)
Penggunaan dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri dan diaudit oleh akuntan publik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali, serta hasilnya diumumkan dalam laman resminya.
(3)
Menteri dapat melakukan evaluasi dan penyesuaian penggunaan dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Tertulis

Laporan DPR tanggal 12 Maret 2026 menempatkan Dana Abadi Royalti dan pengaturan LMK sebagai inti harmonisasi (laporan DPR 12 Maret 2026). Penjelasan Pasal 107 menggambarkan basis data berbasis blockchain, dengan kontrak pintar dan pembayaran waktu nyata. Pasal 101 s.d. 110 tidak memuat penjelasan lain.

Tercatat

Putusan MK 28/PUU-XXIII/2025 meminta sistem kolektif yang lebih sederhana, LMK yang akuntabel, distribusi tepat waktu, tarif yang ditetapkan dalam peraturan, dan basis data digital (paragraf [3.17] dan [3.19]).

Permohonan terhadap dualisme LMK dan LMKN, perkara 30/PUU-XXIII/2025, dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga MK belum menilai LMKN. Rapat dengar pendapat Baleg pada November 2025 menyuarakan dua usulan yang berlawanan: membubarkan LMK dan LMKN lalu memperlakukan royalti sebagai penerimaan negara (Eric Hermawan, 11 November), atau menjadikan LMKN penegak hukum (Bob Hasan, 13 November).

Penafsiran

RUU mempertahankan lembaga nasional dalam bentuk KMKN, tetapi tanpa kewenangan menghimpun royalti. Posisi itu berada di antara dua usulan tadi. Batas 4% menjawab keluhan tentang biaya, tetapi tidak ditemukan sumber angka itu.

Terbuka

Pasal 102 ayat (4) membatasi pembayaran melalui LMK pada hak tertentu, sementara Pasal 21, 29, 30, dan 35 mengalihkan pembayaran lain melalui LMK. RUU juga memuat dua pasal bernomor 102: yang pertama (halaman 41) mengatur pencatatan pada sistem informasi LMK dan pembayaran, yang kedua (halaman 42) fungsi LMK musik, sehingga rujukan ke "Pasal 102" menjadi ambigu.

UU 2014

  • MenteriMemberi izin operasional kepada setiap LMK, mengevaluasinya setiap tahun, dapat mencabut izin, dan mengesahkan pedoman royalti.
  • Dua LMKNSatu untuk pencipta dan satu untuk pemilik hak terkait, menghimpun dari pengguna komersial. LMK berizin lainnya mengelola hak yang lain. Biaya dibatasi 20%, atau 30% selama lima tahun.
  • Pengguna komersialMembuat perjanjian dengan LMK dan membayar royalti.

RUU

  • MenteriMembentuk KMKN, menyetujui pedoman tarif, menjatuhkan sanksi, dan membangun sistem royalti digital.
  • KMKNBeranggotakan unsur pemerintah dan pemangku kepentingan. Mengawasi LMK, menengahi sengketa, dan menyusun pedoman tarif. Menerima aset dan pegawai LMKN.
  • Empat jenis LMKMusik: pencipta, produser fonogram, pelaku pertunjukan. Nonmusik. Biaya dibatasi 4%. Royalti yang tidak diklaim masuk dana abadi setelah dua tahun.
  • Pengguna komersialMembayar melalui LMK. Pengguna yang patuh tidak melanggar. Penyelenggara membayar sedikitnya seperempat sebelum acara.

Perubahan 3: Pelatihan model AI melalui Penggunaan Wajar atau lisensi, tanpa pengecualian penambangan teks dan data

Pasal 1, 30, 35, 44 s.d. 47, 63 dan 66

Sebelum

UU 28/2014 tidak menyebut AI.

Sesudah

Ciptaan dan Pencipta mencakup karya yang dibuat dengan atau tanpa bantuan teknologi atau AI (Pasal 1). Karya yang dibantu AI dilindungi hanya jika lima syarat terpenuhi: gagasan kreatif manusia; pemilihan, kurasi, dan penyempurnaan oleh manusia; jejak dokumentasi yang dapat dibuktikan; kepatuhan pada standar etika AI; dan hasil yang mencerminkan pilihan estetika manusia (Pasal 44).

Siapa pun yang memakai AI wajib menyatakannya (Pasal 45). Peniruan gaya, pemakaian suara atau rupa orang lain, dan pelanggaran hak moral oleh AI dilarang (Pasal 46).

Pemanfaatan ciptaan untuk pelatihan tunduk pada Penggunaan Wajar atau lisensi (Pasal 66). Platform membayar kompensasi atas karya jurnalistik yang dipakai untuk pembelajaran mesin (Pasal 30), dan komunikasi komersial atas karya berbasis AI dikenai royalti melalui LMK (Pasal 35).

RUU Pasal 66

Pemanfaatan Ciptaan sebagai bahan pelatihan model Kecerdasan Artifisial tunduk pada ketentuan Penggunaan Wajar atau Lisensi yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

RUU Pasal 1 angka 14

Penggunaan Wajar adalah penggunaan suatu Ciptaan tanpa izin terlebih dahulu dari Pemegang Hak Cipta, dengan syarat penggunaan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, dan memenuhi tujuan pendidikan, penelitian, kritik atau ulasan, pelaporan berita, parodi, atau tujuan non-komersial lainnya yang sesuai dengan prinsip keadilan.

Tertulis

Penjelasan menyatakan "cukup jelas" untuk setiap pasal ini. Laporan DPR menyebut Baleg menyempurnakan definisi Ciptaan agar mencakup karya yang dibuat dengan atau tanpa AI, dan menambahkan kriteria serta standar etika (laporan DPR 12 Maret 2026).

Tercatat

Seorang pejabat Kementerian Hukum mengatakan kepada Reuters pada Juli bahwa AI generatif tanpa pengaturan "could kill human creation" (dapat mematikan kreasi manusia) (Reuters melalui Rappler, sumber sekunder). Mahkamah Konstitusi belum memutus soal AI: perkara MK 252/PUU-XXIV/2026 gugur pada 23 Juli 2026 karena pemohon tidak hadir.

Penafsiran

Penggunaan Wajar menurut definisinya terikat pada tujuan pendidikan, penelitian, kritik, pelaporan berita, parodi, atau tujuan nonkomersial lain, sehingga pelatihan komersial jatuh ke lisensi. Dari tujuh model pengecualian penambangan teks dan data yang dikaji (Jepang, Uni Eropa, Inggris, Singapura, Vietnam, Australia, Thailand), semuanya mengatur izin, dan tidak satu pun yang mengatur pembayaran. Dengan Pasal 30 dan 35, RUU ini justru mengatur pembayaran. Ari Juliano Gema mengatakan kepada Reuters bahwa RUU tampak mencampuradukkan penggunaan AI komersial dengan penelitian.

Terbuka

RUU tidak memuat pengecualian penambangan teks dan data. Pasal 46 ayat (1) huruf b melindungi gaya seorang pencipta, padahal hak cipta pada umumnya tidak melindungi gaya. Pasal 35 tidak menyebut siapa pemegang hak ekonomi yang diciptakannya.

Perubahan 4: Platform wajib mencegah dan menurunkan pelanggaran, dan syarat penetapan pengadilan atas pemblokiran situs dihapus

Pasal 11, 56, 57, 69 s.d. 71, 130 dan 136

Sebelum

Pasal 10 UU 2014 melarang pengelola tempat perdagangan membiarkan penjualan barang hasil pelanggaran. Setelah ada laporan kepada Menteri Hukum, menteri bidang telekomunikasi dan informatika dapat menutup konten atau membuat layanan tidak dapat diakses, dan Menteri Hukum wajib meminta penetapan pengadilan dalam 14 hari setelah penutupan seluruh situs (Pasal 55 ayat (4)).

Sesudah

Platform fisik dan digital wajib mencegah, mendeteksi, melaporkan, dan menurunkan konten pelanggaran, dengan sanksi dari peringatan sampai penutupan dan pencabutan izin (Pasal 11). Platform harus memiliki sistem deteksi dini yang terhubung dengan basis data hak (Pasal 69). Menteri bidang digital dapat memutus akses atau memoderasi konten secara langsung (Pasal 71 ayat (2)), dan kewajiban meminta penetapan pengadilan dalam 14 hari tidak ada lagi.

Pengelola yang "membiarkan" pelanggaran diancam denda sampai Kategori VI (Pasal 130 dan 136).

Redline

UU 28/2014 · Pasal 55

(1)
Setiap Orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait melalui sistem elektronik untuk Penggunaan Secara Komersial dapat melaporkan kepada Menteri.
(2)
Menteri memverifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)
Dalam hal ditemukan bukti yang cukup berdasarkan hasil verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas permintaan pelapor Menteri merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar Hak Cipta dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.
(4)
Dalam hal penutupan situs internet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara keseluruhan, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari setelah penutupan Menteri wajib meminta penetapan pengadilan.

RUU · Pasal 70

(1)
Setiap Orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait melalui sistem elektronik untuk Penggunaan Secara Komersial dapat melaporkan kepada Menteri.
(2)
Menteri memverifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)
Dalam hal ditemukan bukti yang cukup berdasarkan hasil verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permintaan pelapor Menteri merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan digital untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar Hak Cipta dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.
Redline

UU 28/2014 · Pasal 56

(1)
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dapat menutup konten, dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.
(2)
Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh peraturan bersama Menteri dan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika.

RUU · Pasal 71

(1)
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan digital berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) dapat menutup konten, dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.
(2)
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan digital dapat langsung melakukan pemutusan akses terhadap konten dan/atau moderasi konten atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Tertulis

Penjelasan Pasal 11 ayat (3) menyebut "notice and take down". Penjelasan umum mengaitkan masalahnya dengan pembajakan digital massal.

Tercatat

Putusan MK 84/PUU-XXI/2023 menafsirkan Pasal 10 mencakup platform berbasis konten buatan pengguna, dengan rumusan yang diulang RUU dalam Pasal 130 ayat (2), dan meminta pembentuk undang-undang menyelaraskan Pasal 114. Melly Goeslaw, pemohon dalam perkara itu, adalah satu dari dua anggota DPR yang disebut sebagai pengusul RUU. Permenkum 47/2025 (Desember 2025) tentang penanganan laporan pelanggaran kekayaan intelektual dalam sistem elektronik sudah menjalankan penurunan konten yang dipercepat.

Penafsiran

RUU menuliskan ke dalam undang-undang apa yang sudah dilakukan Mahkamah dan kementerian. Tidak ditemukan sumber yang menjelaskan mengapa syarat penetapan pengadilan itu dihapus.

Terbuka

Catatan persidangan MK menggambarkan model tanggung jawab mutlak yang dimodifikasi, dengan platform memikul tanggung jawab dan beban pembuktian. RUU tidak menyebut standar tanggung jawab yang berlaku.

Perubahan 5: Perusahaan pers memperoleh hak sendiri, dan platform membayar kompensasi melalui LMK

Pasal 22, 29, 30 dan 78

Sebelum

UU 2014 tidak mengenal hak terkait bagi perusahaan pers.

Sesudah

Perusahaan pers memperoleh hak ekonomi (Pasal 29) dengan masa berlaku 20 tahun (Pasal 78). Platform yang mengindeks, mengagregasi, menampilkan cuplikan, merekomendasikan, meringkas, atau memakai karya jurnalistik untuk AI wajib membayar kompensasi melalui LMK, atau dikenai sanksi sampai penutupan (Pasal 30).

Tertulis

Penjelasan merinci apa yang termasuk karya jurnalistik: berita, feature, opini, foto dan video, infografik, liputan langsung, dan podcast (Pasal 43 ayat (1) huruf f). Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan pada 1 Juli 2026 bahwa jurnalisme masuk ke RUU setelah masukan dari Dewan Pers dan Forum Pemimpin Redaksi (Forum Pemred). Kesepakatan dengan platform, katanya, tetap business to business: "tetap B2B, cuman B2B-nya beralih", kini melalui LMK (Kompas, 1 Juli 2026).

Tercatat

Perpres 32/2024 tanggal 20 Februari 2024 sudah mengatur tanggung jawab platform terhadap jurnalisme berkualitas. Pasal 3.3 ART Indonesia-AS menyatakan Indonesia tidak akan mewajibkan penyedia layanan digital AS mendukung organisasi berita dalam negeri melalui lisensi berbayar, pembagian data pengguna, dan model bagi hasil. Google menyatakan keberatan atas RUU ini pada 30 Juni 2026 (Kompas, 30 Juni 2026).

Penafsiran

RUU mengangkat kewajiban pembayaran kepada penerbit dari peraturan presiden ke undang-undang, dan menyalurkannya melalui LMK. Naskah Maret masih memuat Pasal 30 tiga minggu setelah teks perdagangan ditandatangani. Perjanjian itu berlaku 90 hari setelah para pihak bertukar notifikasi (Pasal 7.5), dan belum dapat diverifikasi bahwa notifikasi itu sudah dipertukarkan.

Terbuka

Pasal 94 tidak memasukkan hak perusahaan pers dalam daftar tindakan yang dapat dilisensikan, dan Pasal 1 angka 5 masih menyebut tiga pemilik hak terkait padahal Pasal 22 menambah perusahaan pers.

Perubahan 6: Masa berlaku naik dari 50 ke 70 tahun untuk sebagian kelompok saja

Pasal 31, 74, 75 dan 78

Sebelum

Pelaku pertunjukan dan produser fonogram: 50 tahun. Ciptaan yang penciptanya tidak diketahui dan dipegang negara atau pengumumnya: 50 tahun.

Sesudah

Keduanya naik menjadi 70 tahun, begitu pula hak atas imbalan yang wajar. Perusahaan pers mendapat 20 tahun. Fotografi, film, permainan video, program komputer, dan ciptaan yang dipegang badan hukum tetap 50 tahun.

Redline

UU 28/2014 · Pasal 63

(1)
Pelindungan hak ekonomi bagi:
  1. a.
    Pelaku Pertunjukan, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertunjukannya difiksasi dalam Fonogram atau audiovisual:
  2. b.
    Produser Fonogram, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Fonogramnya difiksasi, dan
  3. c.
    Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siarannya pertama kali disiarkan.
(2)
Masa berlaku pelindungan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

RUU · Pasal 78

(1)
Pelindungan Hak Ekonomi bagi:
  1. a.
    Pelaku Pertunjukan, berlaku selama 70 (tujuh puluh) tahun sejak pertunjukannya difiksasi dalam Fonogram atau audio visual;
  2. b.
    Produser Fonogram, berlaku selama 70 (tujuh puluh) tahun sejak Fonogramnya difiksasi;
  3. c.
    Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siarannya pertama kali disiarkan; dan
  4. d.
    Perusahaan Pers, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak Karya Jurnalistik dipublikasikan.
(2)
Masa berlaku pelindungan Hak Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Tertulis

RUU tidak memberi alasan untuk perubahan ini.

Tercatat

Pasal 2.26(h)(v) ART meminta Indonesia memperpanjang masa berlaku dari 50 menjadi 70 tahun untuk semua ciptaan yang tidak didasarkan pada masa hidup pencipta, termasuk fotografi, film, permainan video, program komputer, dan rekaman suara. Pasal 12.14 IEU-CEPA menetapkan 50 tahun bagi pelaku pertunjukan dan produser, dan membolehkan setiap pihak menetapkan lebih lama.

Penafsiran

RUU mengambil bagian permintaan AS yang menyangkut rekaman suara dan ciptaan tanpa pencipta yang dikenal, dan meninggalkan sisanya. RUU tidak mengikuti teks Uni Eropa.

Terbuka

Penjelasan Pasal 73 ayat (2) adalah penjelasan Pasal 63 ayat (2) UU 2014: masih memakai contoh 50 tahun, padahal masa berlaku hak terkait dalam RUU adalah 70 tahun dan berada di Pasal 78 ayat (2).

Perubahan 7: Hak lanjut jual (resale right) diperkenalkan dengan rumusan yang mengikuti IEU-CEPA

Pasal 21

Sebelum

Belum ada.

Sesudah

Pasal 21 memberi pencipta karya seni rupa asli dan fotografi asli hak lanjut jual yang tidak dapat dialihkan. Hak itu berlaku di atas harga minimum, hanya jika ada profesional penjualan seni rupa, dihitung sebagai persentase berjenjang dengan batas maksimum, dan hanya dapat dikelola melalui LMK.

Tertulis

Penjelasan mendefinisikan istilah yang dipakai dan menyebut profesional itu sebagai "penjual, pembeli, atau perantara".

Tercatat

Pasal 12.15 IEU-CEPA meminta setiap pihak berupaya sebaik mungkin menyediakan hak jual kembali yang tidak dapat dialihkan, berlaku ketika profesional pasar seni bertindak sebagai "sellers, buyers or intermediaries", dengan harga minimum yang bersifat opsional.

Penafsiran

Rancangan dan redaksi pasal ini mengikuti teks CEPA. CEPA belum ditandatangani, dan pers melaporkan target penandatanganan pada Oktober 2026, sehingga RUU mendahului perjanjian itu.

Perubahan 8: Bab pidana memakai kategori denda KUHP dan tidak memuat tindak pidana pelanggaran hak ekonomi

Pasal 129 s.d. 141

Sebelum

Pasal 112 s.d. 120 UU 2014 memidana pelanggaran hak ekonomi (satu sampai empat tahun, dan sepuluh tahun dengan denda Rp4 miliar untuk pembajakan), pelanggaran hak terkait, penghimpunan royalti tanpa izin, penghilangan informasi manajemen hak cipta, pengelola tempat perdagangan, dan penggunaan potret. Pasal 50 melarang ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum, pertahanan, atau keamanan, tetapi tidak disertai pidana.

Sesudah

Tersisa tujuh tindak pidana, dengan denda menurut kategori KUHP yang baru. Pengelola platform yang membiarkan pelanggaran diancam denda Kategori VI (Pasal 136). Penghindaran sarana kontrol teknologi diancam lima tahun, atau tujuh tahun jika komersial (Pasal 140).

Konten yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum diancam sampai lima tahun (tujuh tahun bagi korporasi), dan konten yang bertentangan dengan pertahanan atau keamanan sampai sembilan tahun (dua belas tahun bagi korporasi) (Pasal 138 dan 139). Teks RUU tidak memuat tindak pidana pelanggaran hak ekonomi maupun pembajakan.

Redline

UU 28/2014 · Pasal 112

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

RUU · Pasal 134

(1)
Setiap Orang yang menghilangkan, mengubah, atau merusak informasi manajemen Hak Cipta dan informasi elektronik Hak Cipta yang dimiliki Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.
(2)
Setiap Orang yang menghilangkan, mengubah, atau merusak informasi manajemen Hak Cipta dan informasi elektronik Hak Cipta yang dimiliki Pencipta untuk Penggunaan secara Komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Kategori V.
(3)
Korporasi yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori VI.
Redline

UU 28/2014 · Pasal 50

Setiap Orang dilarang melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau pertahanan dan keamanan negara.

RUU · Pasal 138

(1)
Setiap Orang yang melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, dan/atau ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Kategori V.
(2)
Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Korporasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Kategori VI.
Tertulis

Penjelasan menyatakan "cukup jelas" untuk setiap pasal dalam bab ini.

Tercatat

Putusan MK 28/PUU-XXIII/2025 menyatakan bahwa sanksi pidana di bidang hak cipta adalah upaya terakhir (ultimum remedium), setelah jalur administratif, perdata, atau restoratif (paragraf [3.20]). Bob Hasan mengatakan dalam rapat dengar pendapat Baleg pada 13 November 2025 bahwa penegakan hukum tidak selalu menjadi primum remedium (laporan).

Kategori denda itu berasal dari UU 1/2023 Pasal 79: Kategori V Rp500 juta, VI Rp2 miliar, VII Rp5 miliar, dan VIII Rp50 miliar. Teks perdagangan AS meminta pidana bagi perdagangan alat penghindaran dan bagi camcording (Pasal 2.26(h)(ii) dan (iv)), dan RUU tidak memuat keduanya.

Penafsiran

Bab ini mengarah ke penegakan administratif. Dari teksnya tidak dapat dipastikan apakah penghapusan tindak pidana pelanggaran itu disengaja atau terlewat. Pembajakan hanya tersisa dalam definisi dan dalam pengecualian mediasi pada Pasal 112 ayat (4). Satu-satunya teks berwarna dalam PDF adalah nomor ayat berwarna hijau pada Pasal 138 dan 139. Keduanya tampak disunting atau disalin belakangan.

Terbuka

Perlu ditanyakan kepada staf Baleg atau para pengusul apakah tindak pidana pelanggaran hak ekonomi dihapus dengan sengaja.

Perubahan 9: Pembatasan hak cipta tetap berupa daftar tertutup, kini dengan syarat teknis digital

Pasal 7, 55 s.d. 68 dan 133

Sebelum

Daftar pembatasan yang tertutup, tanpa istilah penggunaan wajar, dan larangan menghindari sarana kontrol teknologi dengan pengecualian bagi hal yang "diperjanjikan lain" (Pasal 52).

Sesudah

Daftar yang sama, dengan syarat tambahan: metadata, sertifikat digital, tanda air (watermark), DRM, blockchain, autentikasi pengguna, dan pencatatan akses. Penggunaan Wajar didefinisikan. Ketentuan yang membolehkan pemakaian konten pemerintah kecuali dinyatakan dilindungi dihapus, dan Penjelasan memasukkan hasil penelitian yang dibiayai negara (Pasal 55). Salinan format aksesibel harus dilindungi DRM (Pasal 58 ayat (3)). Pengecualian "diperjanjikan lain" tidak ada lagi dalam larangan penghindaran (Pasal 133). Sarana produksi dan penyimpanan berbasis teknologi informasi wajib memiliki sarana kontrol teknologi (Pasal 68), dan larangan menghilangkan informasi manajemen hak cipta pindah dari Pasal 7 ayat (3) UU 2014 ke Pasal 129.

Redline

UU 28/2014 · Pasal 52

Setiap Orang dilarang merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung Ciptaan atau produk Hak Terkait serta pengaman Hak Cipta atau Hak Terkait, kecuali untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, serta sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau diperjanjikan lain.

RUU · Pasal 133

(1)
Setiap Orang dilarang merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung Ciptaan atau produk Hak Terkait serta pengaman Hak Cipta atau Hak Terkait, kecuali untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, serta sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Setiap Orang dilarang merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung Ciptaan atau produk Hak Terkait serta pengaman Hak Cipta atau Hak Terkait untuk Penggunaan secara Komersial, kecuali untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, serta sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Redline

UU 28/2014 · Pasal 43

Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi:

  1. a.
    Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli,
  2. b.
    Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan,
  3. c.
    pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap, atau
  4. d.
    pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.
  5. e.
    Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

RUU · Pasal 55

(1)
Perbuatan yang dikecualikan sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi:
  1. a.
    Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan bendera negara, lambang negara, dan lagu kebangsaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. b.
    Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah;
  3. c.
    pengambilan berita aktual, seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap;
  4. d.
    pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut; dan/atau
  5. e.
    Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret presiden, wakil presiden, mantan presiden, mantan wakil presiden, pahlawan nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Dokumen resmi pemerintah dalam format digital yang digunakan untuk kepentingan publik, penelitian, atau pendidikan harus mencantumkan:
  1. a.
    metadata atas dokumen resmi untuk mencegah modifikasi atau penyalahgunaan dokumen; dan
  2. b.
    sertifikat digital untuk memastikan keaslian dan integritasnya.
(3)
Potret tokoh dalam format digital dapat digunakan untuk kepentingan edukasi, budaya, atau peringatan tertentu apabila:
  1. a.
    tidak diubah atau dimanipulasi secara digital untuk tujuan yang bertentangan dengan martabat tokoh tersebut;
  2. b.
    tidak digunakan untuk tujuan komersial tanpa izin dari Pemegang Hak atas Potret; dan
  3. c.
    setiap distribusi potret digital disertai markah tirta atau metadata Hak Cipta untuk memastikan keaslian.
Tertulis

Penjelasan umum menyatakan bahwa UU 28/2014 "belum memberikan bentuk pelindungan terhadap Pencipta pada era digitalisasi", karena teknologi digital saat itu belum semaju sekarang. Setiap pasal menjelaskan syarat tekniknya sendiri (DRM, blockchain, tanda air).

Tercatat

Pasal 2.26(h)(i) ART meminta Indonesia menjelaskan bahwa pembatasan dalam Pasal 43 dan 44 UU 2014 memenuhi uji tiga langkah (three-step test). Laporan Special 301 USTR 2026 mencatat keluhan para pemangku kepentingan tentang "overbroad exceptions" (pengecualian yang terlalu luas) terhadap larangan menghindari sarana kontrol teknologi.

Penafsiran

Syarat tambahan mempersempit pembatasan dalam praktik, dan hilangnya klausul "diperjanjikan lain" mempersempit ruang untuk menghindari sarana kontrol teknologi. Itu sejalan dengan keluhan USTR. Klausul uji tiga langkah yang umum tidak ditambahkan. Kewajiban DRM untuk salinan format aksesibel sulit dipadukan dengan Traktat Marrakesh, yang berlaku bagi Indonesia sejak 28 April 2020. Ini ketegangan yang perlu diperiksa, bukan temuan.

Perubahan 10: Di antara perubahan kecil, penarikan kembali ciptaan dan batas waktu pencatatan paling berdampak

Pasal 5, 12, 17, 19, 82, 149 dan 150

Sebelum

Hak moral tidak mencakup hak menarik kembali ciptaan. Hak distribusi habis untuk salinan yang dijual "kepada siapapun". Pencatatan memiliki tenggat sembilan bulan. Peraturan pelaksana harus terbit dalam dua tahun.

Sesudah

Pencipta dapat menarik kembali ciptaan yang sudah dipublikasikan, dan pelanggaran hak moral harus diikuti pemulihan yang ditetapkan pengadilan (Pasal 5).

Penghabisan hak (exhaustion) berlaku untuk salinan yang dijual "kepada siapapun dan dimanapun", sehingga cakupan internasionalnya menjadi eksplisit (Pasal 12). Hak cipta dapat dijaminkan secara fidusia dengan nilai yang ditentukan penilai kekayaan intelektual (Pasal 17). Pengembalian hak setelah 25 tahun mencakup karya jurnalistik dan "lisensi otomatis" (Pasal 19). Pencatatan tidak lagi memiliki batas waktu keputusan (Pasal 82). Peraturan pelaksana harus terbit dalam satu tahun (Pasal 149), dan pemerintah wajib melaporkan pelaksanaan undang-undang kepada DPR dalam tiga tahun (Pasal 150).

Redline

UU 28/2014 · Pasal 18

Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

RUU · Pasal 19

(1)
Ciptaan buku dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, Karya Jurnalistik, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus, perjanjian pengalihan tanpa batas waktu, dan/atau lisensi otomatis, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.
(2)
Hak Cipta atas Ciptaan, buku dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, Karya Jurnalistik, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus, perjanjian pengalihan tanpa batas waktu, dan/atau lisensi otomatis yang telah beralih kembali kepada Pencipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan Penggandaan, Pendistribusian, dan/atau Penggunaan Secara Komersil dengan membayar Royalti dan kompensasi bagi Karya Jurnalistik berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.
Redline

UU 28/2014 · Pasal 11

(1)
Hak ekonomi untuk melakukan Pendistribusian Ciptaan atau salinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e tidak berlaku terhadap Ciptaan atau salinannya yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikan Ciptaan kepada siapapun.
(2)
Hak ekonomi untuk menyewakan Ciptaan atau salinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i tidak berlaku terhadap Program Komputer dalam hal Program Komputer tersebut bukan merupakan objek esensial dari penyewaan.

RUU · Pasal 12

(1)
Hak Ekonomi untuk melakukan Pendistribusian Ciptaan atau salinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e tidak berlaku terhadap Ciptaan atau salinannya yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikan Ciptaan kepada siapapun dan dimanapun.
(2)
Hak Ekonomi untuk menyewakan Ciptaan atau salinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i tidak berlaku terhadap Program Komputer dalam hal Program Komputer tersebut bukan merupakan objek esensial dari penyewaan.
Tertulis

Hanya hak menarik kembali ciptaan yang diberi contoh: lagu yang ditarik dari platform digital (Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf f).

Tercatat

Putusan MK 63/PUU-XIX/2021 menguatkan pengembalian hak setelah 25 tahun. Satu hakim konstitusi menyampaikan pendapat berbeda: aturan peralihan yang berlaku surut seharusnya dibatalkan. RUU mengulang aturan itu dalam Pasal 144.

Penafsiran

Penarikan kembali ciptaan berpengaruh langsung pada hubungan pencipta dengan platform, dan hilangnya tenggat mengubah kewajiban Kementerian dalam memutus permohonan pencatatan. Dua perubahan itu paling terasa dalam praktik.

Perubahan 11: Hak pelaku pertunjukan dan produser fonogram dipecah menjadi jalur izin dan jalur bayar, seperti Pasal 9

Pasal 24 s.d. 28 dan 32

Sebelum

Pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan lembaga penyiaran memegang hak ekonomi dengan rumusan yang sama: "melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain" (Pasal 23, 24 dan 25 UU 2014). Pasal 23 ayat (5) membolehkan siapa pun memakai ciptaan dalam pertunjukan komersial tanpa izin pencipta, asalkan membayar melalui LMK. Produser fonogram membayar pelaku pertunjukan setengah dari pendapatannya, "kecuali diperjanjikan lain" (Pasal 28).

Sesudah

Rumusan itu dihapus untuk pelaku pertunjukan dan produser fonogram. Fiksasi, penggandaan, dan pendistribusian pertunjukan memerlukan izin pelaku pertunjukan; penyiaran atau komunikasi, penyewaan, dan penyediaan cukup dibayar melalui LMK (Pasal 25 ayat (5) dan (6)). Produser fonogram: izin untuk penggandaan dan pendistribusian, LMK untuk penyewaan dan penyediaan (Pasal 26). Pemakaian itu dicatat dalam sistem informasi Penggunaan Secara Komersial yang dibentuk Menteri dan dijalankan LMK (Pasal 27).

Lembaga penyiaran tetap memegang rumusan 2014, dan kini wajib meminta izin pencipta bila siarannya memakai ciptaan orang lain (Pasal 28 ayat (3)). Platform wajib mencantumkan identitas pelaku pertunjukan dan menyediakan mekanisme deteksi serta penghapusan pelanggaran hak moral (Pasal 24 ayat (2)). Bagian pelaku pertunjukan menjadi "paling sedikit" setengah dari pendapatan atas fonogram pertunjukannya, jika imbalan tidak diperjanjikan (Pasal 32).

Redline

UU 28/2014 · Pasal 23

(1)
Pelaku Pertunjukan memiliki hak ekonomi.
(2)
Hak ekonomi Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:
  1. a.
    Penyiaran atau Komunikasi atas pertunjukan Pelaku Pertunjukan,
  2. b.
    Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi,
  3. c.
    Penggandaan atas Fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun,
  4. d.
    Pendistribusian atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya,
  5. e.
    penyewaan atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik, dan
  6. f.
    penyediaan atas Fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.
(3)
Penyiaran atau Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak berlaku terhadap:
  1. a.
    hasil Fiksasi pertunjukan yang telah diberi izin oleh Pelaku Pertunjukan, atau
  2. b.
    Penyiaran atau Komunikasi kembali yang telah diberi izin oleh Lembaga Penyiaran yang pertama kali mendapatkan izin pertunjukan.
(4)
Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak berlaku terhadap karya pertunjukan yang telah difiksasi, dijual atau dialihkan.
(5)
Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.

RUU · Pasal 25

(1)
Pelaku Pertunjukan memiliki Hak Ekonomi.
(2)
Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan:
  1. a.
    Penyiaran atau Komunikasi atas pertunjukan Pelaku Pertunjukan;
  2. b.
    Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi;
  3. c.
    Penggandaan atas Fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun;
  4. d.
    Pendistribusian atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya;
  5. e.
    penyewaan atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik;
  6. f.
    penyediaan atas Fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.
(3)
Penyiaran atau komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak berlaku terhadap:
  1. a.
    hasil Fiksasi pertunjukan yang telah diberi izin oleh Pelaku Pertunjukan untuk penggunaan komersial maupun nonkomersial; atau
  2. b.
    penyiaran atau komunikasi kembali yang telah diberi izin oleh Lembaga Penyiaran yang pertama kali mendapatkan izin pertunjukan.
(4)
Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak berlaku terhadap karya pertunjukan yang telah difiksasi, dijual, atau dialihkan.
(5)
Setiap Orang yang menggunakan Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d wajib memperoleh izin dari Pelaku Pertunjukan.
(6)
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan bagi Setiap Orang yang melaksanakan Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf e, dan huruf f sepanjang penggunaannya dilakukan dengan membayar Royalti kepada Pelaku Pertunjukan melalui LMK.
Tertulis

Penjelasan Pasal 25 ayat (6) memberi contoh Penyelenggara Pertunjukan: event organizer, pemilik kafe, pemilik atau pengelola tempat hiburan. Penjelasan Pasal 24 mendefinisikan distorsi, mutilasi, dan modifikasi ciptaan. Pasal 27 dan Pasal 32 dinyatakan "cukup jelas".

Tercatat

Putusan MK 28/PUU-XXIII/2025 menafsirkan "Setiap Orang" dalam Pasal 23 ayat (5) UU 2014 mencakup penyelenggara pertunjukan komersial, dan meminta basis data digital atas pemakaian ciptaan (paragraf [3.17] dan [3.19]). Tidak ada dokumen lain yang dibaca yang menyentuh Pasal 24 s.d. 28.

Penafsiran

Bab hak terkait dibangun ulang mengikuti pola Pasal 9: hak dibelah menjadi daftar yang memerlukan izin dan daftar yang cukup dibayar. Sistem informasi dalam Pasal 27 adalah pencatatan pemakaian yang diminta MK. Lembaga penyiaran menjadi satu-satunya pemilik hak terkait yang mempertahankan rumusan 2014, sehingga para pemilik hak terkait tidak lagi diperlakukan sejajar.

Terbuka

Pemakaian satu pertunjukan yang sama membayar dua jalur LMK: pencipta lagu melalui Pasal 9 ayat (3) dan pelaku pertunjukan melalui Pasal 25 ayat (6). Apakah satu tarif dapat mencakup keduanya diserahkan pada kewajiban kerja sama tiga LMK musik dalam Pasal 101 dan pedoman tarif KMKN.

Perubahan 12: Potret menjadi hak dengan pemulihan sendiri, dan platform penjual potret ikut bertanggung jawab

Pasal 13, 14, 131 dan 137

Sebelum

Pasal 12 UU 2014 melarang pemakaian potret untuk reklame atau periklanan komersial tanpa persetujuan tertulis orang yang dipotret, dan mewajibkan persetujuan untuk potret dua orang atau lebih. Potret pelaku pertunjukan dalam "pertunjukan umum" bukan pelanggaran (Pasal 13). Pelanggarannya dipidana denda sampai Rp500 juta (Pasal 115).

Sesudah

Pasal 13 mempertahankan persetujuan untuk potret dua orang atau lebih, mendefinisikan potret sebagai yang memuat identitas atau wajah yang dapat dikenali dengan jelas, dan memberi orang yang dipotret tiga pemulihan: penghapusan potret, kompensasi finansial, dan ganti rugi. Platform yang menyediakan potret untuk penggunaan komersial wajib memiliki mekanisme deteksi, pelaporan, penghentian penjualan, dan penghapusan, dengan sanksi administratif sampai penutupan.

Larangan untuk potret satu orang pindah ke Pasal 131, dan pidananya menjadi denda Kategori VI, atau Kategori VII bagi korporasi (Pasal 137). Pengecualian untuk potret pelaku pertunjukan kini mencakup pertunjukan yang disiarkan atau didistribusikan, langsung maupun rekaman (Pasal 14).

Redline

UU 28/2014 · Pasal 12

(1)
Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.
(2)
Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi Potret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat Potret 2 (dua) orang atau lebih, wajib meminta persetujuan dari orang yang ada dalam Potret atau ahli warisnya.

RUU · Pasal 13

(1)
Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret guna kepentingan periklanan yang memuat Potret 2 (dua) orang atau lebih, wajib meminta persetujuan tertulis dari orang yang ada dalam Potret atau ahli warisnya.
(2)
Potret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan Potret yang memuat identitas atau wajah seseorang yang dapat dikenali dengan jelas.
(3)
Dalam hal Potret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah digunakan tanpa persetujuan tertulis, orang yang dipotret atau ahli warisnya berhak atas:
  1. a.
    penghapusan Potret;
  2. b.
    kompensasi finansial; dan/atau
  3. c.
    ganti rugi.
(4)
Platform Digital penyedia Potret untuk Penggunaan Secara Komersial wajib memiliki mekanisme pendeteksian, pelaporan, penghentian penjualan atau distribusi, dan penghapusan Potret yang digunakan tanpa izin atau persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.
(5)
Platform Digital yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa:
  1. a.
    peringatan tertulis;
  2. b.
    penghentian sementara kegiatan;
  3. c.
    penutupan Platform Digital;
  4. d.
    pemutusan akses sistem administrasi badan hukum;
  5. e.
    pencabutan perizinan berusaha;
  6. f.
    pembatalan perizinan berusaha; dan/atau
  7. g.
    denda administratif.
Tertulis

Penjelasan Pasal 13 ayat (1) merinci media periklanan: iklan, banner, billboard, kalender, dan pamflet yang dipakai secara komersial. Ganti rugi pada ayat (3) huruf c adalah ganti rugi dalam bentuk yang disepakati orang yang dipotret dan pemakai potret. Penjelasan Pasal 14 memberi contoh penyanyi yang berkeberatan dipotret untuk dipublikasikan secara komersial.

Tercatat

Tidak ada putusan atau teks eksternal di antara dokumen yang dibaca yang menyentuh pasal-pasal ini.

Penafsiran

Aturan potret bergeser dari larangan dalam undang-undang hak cipta menjadi hak dengan daftar pemulihannya sendiri. Kewajiban platform mengikuti pola yang sama dengan Pasal 11: mekanisme deteksi dan penghapusan, lalu tangga sanksi administratif. Kategori VI (Rp2 miliar) menaikkan denda maksimum empat kali lipat dari 2014.

Terbuka

Pasal 13 ayat (2) merujuk pada "ayat (1) dan ayat (2)", yaitu pada dirinya sendiri.

Perubahan 13: Daftar ciptaan bertambah dengan karya jurnalistik dan karya digital, dan negara memegang repositori untuk ciptaan tanpa pencipta

Pasal 37, 43, 48 s.d. 50, 53 dan 54

Sebelum

Daftar ciptaan yang dilindungi (Pasal 40 UU 2014), hasil karya yang tidak dilindungi (Pasal 41), ciptaan tanpa pencipta yang diketahui dipegang negara atau pengumumnya (Pasal 39), dan ekspresi budaya tradisional dipegang negara (Pasal 38).

Sesudah

Karya Jurnalistik masuk ke daftar ciptaan. Ciptaan dalam format digital dilindungi secara tegas, transformasi digital atas suatu adaptasi menjadi ciptaan tersendiri jika memenuhi enam unsur, dan ciptaan digital yang belum dipublikasikan harus dilindungi DRM (Pasal 43). Penyesuaian karya berbasis teknologi digital yang hanya bersifat teknis tidak dilindungi (Pasal 48), dan bendera serta lambang negara masuk ke daftar tanpa hak cipta (Pasal 49).

Untuk ciptaan tanpa pencipta yang diketahui, platform yang mengedarkannya wajib menyimpan dan menyajikan metadata lengkap (Pasal 50), dan Menteri membangun repositori nasional digital, mencegah klaim palsu dan plagiarisme, dan menjamin akses publik yang sah (Pasal 53). Ekspresi budaya tradisional mendapat basis data inventarisasi digital dan tetap dilindungi ketika diunggah ke platform (Pasal 54). Platform juga wajib mencatat dan mengidentifikasi pencipta ceramah yang disampaikan melalui media digital (Pasal 37).

Redline

UU 28/2014 · Pasal 38

(1)
Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.
(2)
Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)
Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

RUU · Pasal 54

(1)
Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara.
(2)
Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem manajemen Hak Cipta yang dapat diakses oleh masyarakat.
(3)
Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan dan melindungi kearifan lokal dan nilai yang hidup dalam masyarakat.
(4)
Ekspresi budaya tradisional yang diunggah dalam Platform Digital tetap dilindungi oleh negara. agar Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional tidak digunakan tanpa izin.
(5)
Negara harus membentuk basis data digital untuk menginventarisasi ekspresi budaya tradisional yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas.
(6)
Pelindungan terhadap ekspresi budaya tradisional harus mengacu pada kearifan lokal dan nilai-nilai masyarakat pengembannya.
(7)
Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Redline

UU 28/2014 · Pasal 41

Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi:

  1. a.
    hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata,
  2. b.
    setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan: dan
  3. c.
    alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

RUU · Pasal 48

Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi:

  1. a.
    hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
  2. b.
    setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan;
  3. c.
    alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional; dan
  4. d.
    penyesuaian terhadap hasil karya berbasis teknologi digital yang hanya memiliki fungsi teknis.
Tertulis

Penjelasan Pasal 50 ayat (4) menerima metadata, timestamp digital, rekam jejak blockchain, dan sertifikasi digital sebagai bukti kepemilikan ciptaan digital. Penjelasan Pasal 48 huruf d menyatakan penyesuaian karya digital dapat dilindungi hak kekayaan intelektual lain. Pasal 37, 49, dan 53 dinyatakan "cukup jelas".

Tercatat

Menteri Hukum menyatakan bahwa karya jurnalistik masuk setelah masukan Dewan Pers dan Forum Pemred (Kompas, 1 Juli 2026). Tidak ada dokumen yang dibaca yang menjelaskan pasal-pasal lain dalam kelompok ini.

Penafsiran

Pasal-pasal ini memperluas daftar 2014 tanpa mengubah susunannya. Uji enam unsur dalam Pasal 43 ayat (4) membuat kategori ciptaan yang lahir dari pemenuhan daftar, berdampingan dengan syarat orisinalitas biasa, tanpa menyebut mana yang berlaku bila keduanya berbeda. Kewajiban platform dalam Pasal 37, 50, dan 54 mengulang pola yang sama.

Terbuka

Pasal 37 dimulai dari ayat (4) dan merujuk ayat (1) dan ayat (2) yang tidak ada dalam pasal itu.

Perubahan 14: Pencatatan menjadi digital, royalti menjadi unsur tetap setiap lisensi, dan biaya dapat dipakai Kementerian

Pasal 79, 80, 82, 88, 94, 97 dan 111

Sebelum

Menteri menyelenggarakan pencatatan ciptaan, yang bukan syarat pelindungan (Pasal 64 UU 2014). Permohonan disertai contoh ciptaan, surat pernyataan kepemilikan, dan biaya (Pasal 66), dan diputus dalam sembilan bulan (Pasal 68 ayat (4)). Lisensi diberikan "kecuali diperjanjikan lain", dan kewajiban royalti dalam lisensi juga berlaku "kecuali diperjanjikan lain" (Pasal 80). Biaya adalah penerimaan negara bukan pajak (Pasal 94).

Sesudah

Pencatatan dikelola melalui mekanisme digital, dengan pangkalan data yang mengintegrasikan sistem registrasi berbasis teknologi, dan tetap bukan syarat pelindungan (Pasal 79). Permohonan dapat elektronik atau nonelektronik, dengan lampiran yang dirinci: fotokopi identitas, contoh ciptaan, surat pernyataan kepemilikan, dan surat pengalihan hak (Pasal 80). Tenggat sembilan bulan hilang (Pasal 82). Ketidakpatuhan pada undang-undang ini menjadi alasan penghapusan pencatatan (Pasal 88).

Kalimat "kecuali diperjanjikan lain" hilang dari Pasal 94, sehingga setiap lisensi membawa kewajiban royalti, yang besarnya ditetapkan "berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan" (Pasal 94). Perjanjian lisensi wajib dimohonkan pencatatannya dan diumumkan dalam daftar umum; yang tidak dicatat tidak berakibat hukum pada pihak ketiga, seperti sebelumnya (Pasal 97). Menteri dapat memakai penerimaan dari biaya dengan persetujuan menteri keuangan (Pasal 111).

Redline

UU 28/2014 · Pasal 80

(1)
Kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2).
(2)
Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait.
(3)
Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban penerima Lisensi untuk memberikan Royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait selama jangka waktu Lisensi.
(4)
Penentuan besaran Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pemberian Royalti dilakukan berdasarkan perjanjian Lisensi antara Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dan penerima Lisensi.
(5)
Besaran Royalti dalam perjanjian Lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.

RUU · Pasal 94

(1)
Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), dan Pasal 28 ayat (2).
(2)
Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait.
(3)
Pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban penerima Lisensi untuk memberikan Royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait selama jangka waktu Lisensi.
(4)
Penentuan besaran Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pemberian Royalti dilakukan berdasarkan perjanjian Lisensi antara Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dan penerima Lisensi.
(5)
Penentuan besaran dan tata cara pemberian Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.
Redline

UU 28/2014 · Pasal 64

(1)
Menteri menyelenggarakan pencatatan dan Penghapusan Ciptaan dan produk Hak Terkait.
(2)
Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait.

RUU · Pasal 79

(1)
Menteri menyelenggarakan pencatatan dan penghapusan Ciptaan dan produk Hak Terkait.
(2)
Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Menteri melalui mekanisme digital.
(3)
Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan syarat untuk mendapatkan pelindungan Hak Cipta dan Hak Terkait.
(4)
Menteri menyediakan pangkalan data berbasis digital untuk mendata seluruh Ciptaan dengan mengintegrasikan sistem registrasi berbasis teknologi.
Tertulis

Penjelasan Pasal 79 ayat (3) menegaskan bahwa pelindungan dimulai sejak ciptaan terwujud, tercatat atau tidak. Penjelasan Pasal 94 ayat (5) menyebut dasar penghitungan royalti: jumlah kursi, jumlah kamar, luas ruangan, jumlah eksemplar, dan kategori acara. Penjelasan Pasal 88 ayat (3) menyatakan penghapusan ditetapkan setelah pemeriksaan, bukan secara sepihak. Pasal 97 dan 111 dinyatakan "cukup jelas".

Tercatat

Putusan MK 28/PUU-XXIII/2025 meminta tarif yang ditetapkan dalam peraturan dan prosedur pembayaran yang jelas (paragraf [3.16] dan [3.17]). Tidak ada dokumen yang dibaca yang menyentuh pencatatan atau biaya.

Penafsiran

Bab pencatatan didigitalkan hampir tanpa perubahan substansi, kecuali hilangnya tenggat keputusan (lihat perubahan 10). Perubahan yang berbobot ada di lisensi: royalti tidak lagi dapat disimpangi dengan perjanjian, dan besarnya diukur dengan kelaziman praktik, bukan tarif. Itu searah dengan Pasal 9 dan Pasal 96, yang memindahkan pemakaian ke jalur bayar.

Terbuka

Pasal 94 ayat (1) tidak memuat Pasal 29 (perusahaan pers) dalam daftar tindakan yang dapat dilisensikan, dan Pasal 111 ayat (1) berbunyi "dalam 80 ayat (1)", kehilangan kata Pasal. Pasal 81 UU 2014, yang membiarkan pemegang hak melaksanakan haknya sendiri, tidak punya penerus.

RUU HC vs US-Indo RTA

Agreement on Reciprocal Trade (ART) Indonesia-AS ditandatangani pada 19 Februari 2026, di antara rapat harmonisasi Baleg pada 13 Februari dan 10 Maret. Pasal 2.26(h)-nya memuat lima langkah di bidang hak cipta. Berlakunya perjanjian itu belum diverifikasi.

Permintaan AS dan tanggapan RUU
Permintaan dalam Pasal 2.26(h)HasilYang dilakukan RUU
(i) Menjelaskan bahwa pembatasan dalam Pasal 43 dan 44 memenuhi uji tiga langkahBelum tampak ditanganiPasal 55 dan 58 mempertahankan daftar pembatasan dan menambah syarat digital. Pasal 1 angka 14 mendefinisikan Penggunaan Wajar. Tidak ada klausul uji tiga langkah yang umum.
(ii) Pidana bagi perdagangan alat penghindaran sarana kontrol teknologiTidak ditanganiPasal 140 menaikkan ancaman pidana penghindaran menjadi lima tahun, atau tujuh tahun jika komersial. Teks RUU tidak memuat tindak pidana perdagangan alat.
(iii) Memperluas informasi manajemen hak ke hak ekonomi dan ke pemberi kerja yang memesan ciptaanTidak ditanganiPasal 129 tetap melindungi informasi elektronik yang "dimiliki Pencipta".
(iv) Memidana perekaman film di bioskop tanpa izin (camcording)Tidak ditanganiCamcording muncul dalam Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf b, warisan dari 2014. RUU tidak memuat tindak pidana pelanggaran.
(v) 70 tahun untuk ciptaan yang masa berlakunya tidak didasarkan pada masa hidupSebagianProduser fonogram, pelaku pertunjukan, dan ciptaan tanpa pencipta yang dikenal naik ke 70 tahun. Fotografi, film, permainan video, program komputer, dan ciptaan yang dipegang badan hukum tetap 50 tahun (Pasal 74, 73).

Dua ketentuan RUU berlawanan dengan sikap AS yang tercatat: pengelolaan kolektif yang wajib (pernyataan IIPA) dan pembayaran platform untuk berita (Pasal 3.3).

Yang dihapus RUU

Yang dilakukan UU 28/2014 dan tidak lagi dilakukan RUU, atau dilakukan dengan cara lain.

Ketentuan UU 2014 yang tidak punya penerus langsung
Ketentuan UU 2014FungsinyaDalam RUU
Pasal 9 ayat (3)Melarang penggandaan dan penggunaan komersial tanpa izin.Diganti dengan pembayaran melalui LMK untuk empat hak (Pasal 9 ayat (3)).
Pasal 23 ayat (5)Membolehkan siapa pun memakai ciptaan dalam pertunjukan dengan membayar pencipta melalui LMK.Terbagi antara Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 25 ayat (6).
Pasal 55 ayat (4)Mewajibkan Menteri meminta penetapan pengadilan dalam 14 hari setelah menutup seluruh situs.Dihapus (Pasal 70).
Pasal 68 ayat (4)Memberi batas sembilan bulan untuk memutus permohonan pencatatan.Dihapus (Pasal 82).
Pasal 65Melarang pencatatan lukisan yang berbentuk logo atau tanda pembeda dan dipakai sebagai merek.Dihapus.
Pasal 81Menentukan bahwa pemegang hak dapat melaksanakan sendiri atau melisensikan haknya "kecuali diperjanjikan lain".Dihapus (Pasal 94).
Pasal 80Membuka aturan lisensi dengan "kecuali diperjanjikan lain" pada ayat (1) dan (3).Kalimat pembuka dihapus (Pasal 94).
Pasal 88Izin operasional LMK: nirlaba, diberi kuasa, dan untuk musik sedikitnya 200 anggota pencipta.Dihapus. Pasal 101 membentuk LMK menurut kategori.
Pasal 89Dua LMKN menghimpun royalti dari pengguna komersial.Diganti KMKN (Pasal 108) dan LMK menurut kategori.
Pasal 91Membatasi biaya LMK sebesar 20%, atau 30% selama lima tahun.Dibatasi 4% (Pasal 103).
Pasal 92Evaluasi tahunan oleh Menteri dan pencabutan izin.Evaluasi beralih ke KMKN (Pasal 108).
Pasal 43 huruf bMembolehkan konten pemerintah dipakai kembali kecuali dinyatakan dilindungi.Ketentuan itu dihapus (Pasal 55).
Pasal 52Melarang penghindaran sarana kontrol teknologi, dengan pengecualian "atau diperjanjikan lain".Pengecualian itu dihapus (Pasal 133).
Pasal 113Pidana pelanggaran hak ekonomi, sampai sepuluh tahun dan Rp4 miliar untuk pembajakan.Tidak ada penerusnya.
Pasal 116 s.d. 118Pidana pelanggaran hak pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan lembaga penyiaran.Tidak ada penerusnya.
Pasal 119Pidana menghimpun royalti tanpa izin.Tidak ada penerusnya.

Pasal demi pasal

Setiap baris adalah satu pasal dalam RUU, dengan pasal 2014 yang terdekat di sampingnya. Status menunjukkan apa yang terjadi pada pasal itu. "Tercatat" menautkan dokumen yang berkaitan dengan perubahannya. Redline memasangkan seluruh teks 2014 dengan seluruh teks RUU, ayat demi ayat: bagian yang dihapus dicoret di kiri, dan bagian yang ditambahkan ditandai di kanan. Teks 2014 adalah hasil OCR dari pindaian.

Bab I: Ketentuan umum

  • Pasal 1

    DiubahPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 1

    Definisi bertambah dari 28 menjadi 42. Ciptaan dan Pencipta kini mencakup karya yang dibuat "dengan atau tanpa" bantuan teknologi atau AI, dan Kecerdasan Artifisial didefinisikan. Istilah baru meliputi Platform Digital, Penggunaan Wajar, Perusahaan Pers, Karya Jurnalistik, Dana Abadi Royalti, dan KMKN. Setiap Orang kini mencakup korporasi. LMK didefinisikan menurut fungsinya dalam undang-undang, dan tidak lagi sebagai lembaga yang diberi kuasa oleh pemilik hak. Angka 5 masih menyebut tiga pemilik hak terkait, padahal Pasal 22 menambah perusahaan pers.

    Tercatat Laporan DPR 12 Mar 2026

    Dibahas dalam Perubahan 3

    Teks dalam RUU

    Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata tanpa atau dengan bantuan teknologi dan/atau kecerdasan artifisial. 2. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Hak Moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk tetap diakui haknya atas suatu Ciptaan dan untuk menjaga agar Ciptaan tidak diubah dengan cara yang dapat merugikan kehormatan atau reputasi Pencipta. 4. Hak Ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemegang hak terkait untuk memperoleh manfaat ekonomi atas penggunaan Ciptaan atau hak terkait secara komersial. 5. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. 6. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi tanpa atau dengan bantuan teknologi dan/atau kecerdasan artifisial. 7. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. 8. Pertunjukan adalah kegiatan membacakan, menyampaikan, membawakan, memeragakan, memainkan, menampilkan, menarikan, atau menyanyikan Ciptaan, baik dilakukan secara langsung maupun melalui perantaraan media, alat, teknologi, atau proses apapun. 9. Pelaku Pertunjukan adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang secara langsung menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, menginterpretasikan, atau menyajikan suatu Ciptaan dalam bentuk pertunjukan langsung, rekaman, maupun melalui media digital, yang pertunjukannya dapat difiksasi, dikomunikasikan, atau didistribusikan kepada publik. 10. Penyelenggara Pertunjukan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan, mengelola, atau memfasilitasi kegiatan pertunjukan secara langsung maupun melalui media digital. 11. Produser Fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain. 12. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 13. Perusahaan Pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi. 14. Penggunaan Wajar adalah penggunaan suatu Ciptaan tanpa izin terlebih dahulu dari Pemegang Hak Cipta, dengan syarat penggunaan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, dan memenuhi tujuan pendidikan, penelitian, kritik atau ulasan, pelaporan berita, parodi, atau tujuan non-komersial lainnya yang sesuai dengan prinsip keadilan. 15. Penyiaran adalah pentransmisian suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait tanpa kabel sehingga dapat diterima oleh semua orang di lokasi yang jauh dari tempat transmisi berasal. 16. Program Komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu. 17. Fiksasi adalah perwujudan karya dalam semua bentuk, tidak terbatas pada suara, gambar, tulisan, perekaman, yang dapat dilihat didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun. 18. Fonogram adalah Fiksasi suara pertunjukan atau suara lainnya, atau representasi suara, yang tidak termasuk bentuk Fiksasi yang tergabung dalam sinematografi atau Ciptaan audiovisual lainnya. 19. Kecerdasan Artifisial adalah teknologi yang berfokus pada pengembangan sistem cerdas, dengan tujuan yang eksplisit atau implisit, yang mampu, secara otonom atau semi-otonom, memproses data dan informasi berdasarkan berbagai variasi masukan yang diterima hanya untuk menghasilkan keluaran berupa prediksi, rekomendasi, konten, ataupun keputusan lainnya yang berdampak pada lingkungan fisik maupun digital. 20. Potret adalah karya fotografi dengan objek manusia. 21. Karya Jurnalistik adalah hasil kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. 22. Komunikasi Kepada Publik yang selanjutnya disebut Komunikasi adalah pentransmisian suatu Ciptaan, pertunjukan atau Fonogram melalui kabel atau media lainnya selain Penyiaran sehingga dapat diterima oleh publik, termasuk penyediaan suatu Ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram agar dapat diakses publik dari tempat dan waktu yang dipilihnya. 23. Pengumuman adalah pembacaan, Penyiaran, dan/atau pameran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apapun, elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. 24. Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan 1 (satu) salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara. 25. Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian secara luas barang hasil Penggandaan untuk memperoleh keuntungan ekonomi. 26. Pendistribusian adalah penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait. 27. Platform Digital adalah penyelenggara sistem elektronik berbasis teknologi informasi yang menyediakan sarana untuk menyimpan, mendistribusikan, memfasilitasi interaksi dan Komunikasi, dan/atau memperdagangkan konten atau Ciptaan melalui jaringan internet atau teknologi sejenis. 28. Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual atau orang yang mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait. 29. Permohonan adalah permohonan pencatatan Ciptaan oleh pemohon kepada Menteri. 30. Lisensi adalah izin tertulis yang dibuat antara Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait dengan pihak lain untuk melaksanakan Hak Ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. 31. Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta atau pemilik Hak Terkait. 32. Dana Abadi Royalti adalah Royalti dari Ciptaan yang tidak diketahui Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, atau terdapat sengketa antarpemilik Ciptaan, dan/atau Royalti atas Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dikelola secara berkelanjutan dengan menjaga nilai pokok dana untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait. 33. Komisi Manajemen Kolektif Nasional yang selanjutnya disingkat KMKN adalah lembaga yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan tugas LMK berdasarkan Undang-Undang ini. 34. Lembaga Manajemen Kolektif yang selanjutnya disingkat LMK adalah institusi berbentuk badan hukum nirlaba yang melaksanakan tugas menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait berdasarkan Undang-Undang ini. 35. Layanan Publik yang Bersifat Komersial adalah layanan atas pemanfaatan Ciptaan yang dapat diakses oleh publik dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. 36. Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. 37. Ganti Rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait. 38. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 39. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. 40. Setiap Orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi. 41. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, berupa badan hukum maupun bukan badan hukum. 42. Hari adalah Hari kerja.

    Teks UU 2014 (hasil OCR)

    [UU 2014 Pasal 1] Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. 3. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. 4. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. 5. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran. 6. Pelaku Pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan. 7. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Produser Fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara Penyiaran, baik lembaga Penyiaran publik, lembaga Penyiaran swasta, lembaga Penyiaran komunitas maupun lembaga Penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program Komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agarkomputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu. Potret adalah karya fotografi dengan objek manusia. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara. Fiksasi adalah perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun. Fonogram adalah Fiksasi suara pertunjukan atau suara lainnya, atau representasi suara, yang tidak termasuk bentuk Fiksasi yang tergabung dalam sinematografi atau Ciptaan audiovisual lainnya. Penyiaran adalah pentransmisian suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait tanpa kabel sehingga dapat diterima oleh semua orang di lokasi yang jauh dari tempat transmisi berasal. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. -.4-Komunikasi kepada publik yang selanjutnya disebut Komunikasi adalah pentransmisian suatu Ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram melalui kabel atau media lainnya selain Penyiaran sehingga dapat diterima oleh publik, termasuk penyediaan suatu Ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram agar dapat diakses publik dari tempat dan waktu yang dipilihnya. Pendistribusian adalah penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait. Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual, atau orang yang mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait. Permohonan adalah permohonan pencatatan Ciptaan oleh pemohon kepada Menteri. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. Ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait. 26. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. 27. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. 28. Hari adalah Hari kerja.

  • Pasal 2

    SamaPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 2

    Ruang berlaku: warga negara Indonesia, pengumuman pertama di Indonesia, dan negara mitra perjanjian.

  • Pasal 3

    SamaPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 3

    Undang-undang ini mengatur hak cipta dan hak terkait.

Bab II: Hak Cipta

  • Pasal 4

    SamaPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 4

    Kata "Pencipta" ditambahkan pada "hak eksklusif". Penjelasan menyatakan bahwa pemegang yang bukan pencipta hanya memegang hak ekonomi.

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 4

    Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

    RUU · Pasal 4

    Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif Pencipta yang terdiri atas Hak Moral dan Hak Ekonomi.

    Penjelasan dalam RUU

    Yang dimaksud dengan "hak eksklusif'" adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa Hak Ekonomi.

  • Pasal 5

    DiubahPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 5

    Pasal ini menambah hak menarik kembali ciptaan yang sudah dipublikasikan, dengan tetap memperhatikan kepentingan pengguna (huruf f), dan pemulihan wajib atas pelanggaran hak moral: permintaan maaf, pemulihan pencantuman nama, atau pemulihan nama baik yang ditetapkan pengadilan (ayat (4)). Contoh dalam Penjelasan: lagu yang ditarik dari platform digital.

    Dibahas dalam Perubahan 10

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 5

    (1)
    Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:
    1. a.
      tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum,
    2. b.
      menggunakan nama aliasnya atau samarannya,
    3. c.
      mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat,
    4. d.
      mengubah judul dan anak judul Ciptaan, dan
    5. e.
      mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
    (2)
    Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.
    (3)
    Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

    RUU · Pasal 5

    (1)
    Hak Moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:
    1. a.
      tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
    2. b.
      menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
    3. c.
      mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
    4. d.
      mengubah judul dan anak judul Ciptaan;
    5. e.
      mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal lain yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya; dan
    6. f.
      menarik kembali Ciptaan yang telah dipublikasikan dengan tetap memperhatikan kepentingan pengguna Ciptaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    (2)
    Hak Moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.
    (3)
    Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan Hak Moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.
    (4)
    Setiap Orang yang melanggar Hak Moral Pencipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e wajib memberikan pemulihan yang layak, berupa:
    1. a.
      permintaan maaf secara tertulis atau tidak tertulis;
    2. b.
      penggantian nama atau pemulihan atribut karya cipta; atau
    3. c.
      pemulihan reputasi Pencipta melalui cara lain yang ditentukan oleh pengadilan.
    Penjelasan dalam RUU

    ayat (1), huruf e Yang dimaksud dengan "distorsi Ciptaan" adalah tindakan pemutarbalikan suatu fakta atau identitas Ciptaan. Yang dimaksud dengan "mutilasi Ciptaan" adalah proses atau tindakan menghilangkan sebagian Ciptaan. Yang dimaksud dengan "modifikasi Ciptaan" adalah pengubahan atas Ciptaan.

    ayat (1), huruf f Yang dimaksud dengan "menarik kembali Ciptaan yang telah dipublikasikan" adalah Pencipta dapat menarik kembali terhadap karya yang sebelumnya tersedia untuk publik namun ditemukan kesalahan atau tidak sesuai dengan Ciptaan asli, antara lain penarikan kembali Ciptaan musik/lagu yang telah tersedia di Platform Digital dan penarikan kembali buku yang telah diterbitkan.

    ayat (4) Yang dimaksud dengan "pemulihan yang layak" adalah upaya untuk mengembalikan nama baik dan citra Pencipta yang dirugikan akibat pelanggaran Hak Cipta, pencemaran nama baik, atau tuduhan yang tidak berdasar.

    ayat (4), huruf a Permintaan maaf secara tidak tertulis antara lain klarifikasi melalui media cetak, elektronik, atau digital dan konferensi pers.

    ayat (4), huruf b Yang dimaksud dengan "penggantian nama atau pemulihan atribut karya cipta" antara lain mencantumkan kembali nama Ciptaan asli, nama Pencipta asli, dan/atau atribut Ciptaan asli.

    ayat (4), huruf c Pemulihan reputasi Pencipta dapat berupa kompensasi finansial yang ditentukan dalam penetapan pengadilan.

  • Pasal 6

    SamaPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 6

    Informasi manajemen hak cipta dan informasi elektronik sebagai sarana melindungi hak moral.

  • Pasal 7

    DiubahPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 7

    Ayat (3) UU 2014, yaitu larangan menghilangkan informasi manajemen hak cipta, dihapus. Larangan itu muncul lagi sebagai Pasal 129 dalam bab larangan yang baru.

    Dibahas dalam Perubahan 9

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 7

    (1)
    Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi informasi tentang:
    1. a.
      metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi Ciptaan dan Penciptanya, dan
    2. b.
      kode informasi dan kode akses.
    (2)
    Informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi informasi tentang:
    1. a.
      suatu Ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan Pengumuman Ciptaan,
    2. b.
      nama pencipta, aliasnya atau nama samarannya,
    3. c.
      Pencipta sebagai Pemegang Hak Cipta,
    4. d.
      masa dan kondisi penggunaan Ciptaan, ec. nomor, dan
    5. f.
      kode informasi.
    (3)
    Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dimiliki Pencipta dilarang dihilangkan, diubah, atau dirusak.

    RUU · Pasal 7

    (1)
    Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi informasi tentang:
    1. a.
      metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi orisinalitas substansi Ciptaan dan Penciptanya; dan
    2. b.
      kode informasi dan kode akses.
    (2)
    Informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi informasi tentang:
    1. a.
      suatu Ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan Pengumuman Ciptaan;
    2. b.
      nama Pencipta, aliasnya atau nama samarannya;
    3. c.
      Pencipta sebagai Pemegang Hak Cipta;
    4. d.
      masa dan kondisi penggunaan Ciptaan;
    5. e.
      nomor: dan
    6. f.
      kode informasi.
  • Pasal 8

    SamaPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 8

    Ayat (2) baru: hak ekonomi dapat dialihkan atau dikelola melalui perjanjian atau lisensi.

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 8

    Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.

    RUU · Pasal 8

    (1)
    Hak Ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.
    (2)
    Hak Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihkan atau dikelola berdasarkan perjanjian atau Lisensi yang disepakati oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan pihak ketiga.
  • Pasal 9

    Ditulis ulangPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 9, Pasal 23

    Aturan UU 2014 bahwa setiap hak ekonomi memerlukan izin, beserta larangan penggunaan komersial tanpa izin (Pasal 9 ayat (3) UU 2014), diganti. Izin tetap diperlukan untuk penerbitan, penggandaan, penerjemahan, dan pendistribusian. Pengadaptasian (kini dengan sinkronisasi analog dan digital), pertunjukan, pengumuman, dan komunikasi dapat dilakukan dengan membayar royalti melalui LMK. Penyewaan tidak masuk ke salah satu daftar.

    Tercatat MK 28/2025 Laporan DPR 12 Mar 2026

    Dibahas dalam Perubahan 1

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 9

    (1)
    Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
    1. a.
      penerbitan Ciptaan,
    2. b.
      Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya,
    3. c.
      penerjemahan Ciptaan,
    4. d.
      pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan,
    5. e.
      Pendistribusian Ciptaan atau salinannya,
    6. f.
      pertunjukan Ciptaan,
    7. g.
      Pengumuman Ciptaan,
    8. h.
      Komunikasi Ciptaan, dan
    9. i.
      penyewaan Ciptaan.
    (2)
    Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
    (3)
    Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

    RUU · Pasal 9

    (1)
    Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki Hak Ekonomi untuk melakukan:
    1. a.
      penerbitan Ciptaan;
    2. b.
      Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
    3. c.
      penerjemahan Ciptaan;
    4. d.
      pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian, dan sinkronisasi analog dan digital Ciptaan;
    5. e.
      Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
    6. f.
      pertunjukan Ciptaan;
    7. g.
      Pengumuman Ciptaan;
    8. h.
      Komunikasi Ciptaan; dan
    9. i.
      penyewaan Ciptaan.
    (2)
    Setiap Orang yang melaksanakan Hak Ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
    (3)
    Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Setiap Orang yang melaksanakan Hak Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf f, huruf g, dan huruf h dilakukan dengan membayar Royalti melalui LMK.
    Penjelasan dalam RUU

    ayat (1), huruf b Termasuk perbuatan Penggandaan antara lain Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuk, cetak, digital, maupun dalam bentuk lainnya, serta perekaman menggunakan kamera video (camcorder) di dalam gedung bioskop dan tempat pertunjukkan langsung (live performance).

    ayat (1), huruf d Termasuk kegiatan melakukan terjemahan, pengubahan, penataan ulang sebuah komposisi musik, proses memasukkan karya musik ke dalam karya audiovisual lain, seperti film, iklan, video game, atau program televisi, atau modifikasi lain.

    ayat (1), huruf e Termasuk kegiatan Pendistribusian karya cipta melalui penjualan, pengedaran, atau penyebaran.

    ayat (1), huruf f Termasuk kegiatan pertunjukkan karya cipta di ruang publik dan/atau penggunaan dalam pertunjukan seni atau acara lainnya dalam konser musik, live streaming, maupun pertunjukan melalui Platform Digital.

    ayat (1), huruf g Termasuk kegiatan publikasi karya cipta dengan cara Penyiaran, pemutaran, atau peredaran melalui media cetak, elektronik, maupun digital.

    ayat (1), huruf i Termasuk kegiatan menyewakan atau meminjamkan Ciptaan untuk tujuan komersial dan/atau penyewaan digital maupun penyewaan berbasis komputasi awan (cloud).

    ayat (3) Pertunjukan merupakan suatu penampilan Ciptaan atau produk yang terkait yang ditampilkan, diperdengarkan, atau dipertotonkan secara langsung maupun dengan menggunakan media apapun.

  • Pasal 10

    BaruTidak ada padanan di UU 2014

    Penyelenggara pertunjukan melapor ke badan koordinasi dan membayar sedikitnya 25% royalti sebelum acara, sisanya dalam 30 hari. Kepolisian baru menerbitkan izin keramaian setelah pembayaran. Penyelenggara yang lalai dikenai sanksi dari Menteri, mulai dari peringatan sampai pencabutan izin, serta denda.

    Tercatat MK 28/2025

    Dibahas dalam Perubahan 1

    Teks dalam RUU

    (1) Dalam melaksanakan pertunjukan Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Penyelenggara Pertunjukan melaporkan kepada lembaga manajemen koordinasi Penyelenggara Pertunjukan dalam melaksanakan pembayaran Royalti kepada LMK. (2) Pembayaran Royalti oleh Penyelenggara Pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pelaksanaan pertunjukan dengan mengajukan permohonan persetujuan tarif Royalti kepada LMK paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan tarif Royalti pertunjukan. (3) Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan izin kegiatan keramaian umum kepada Penyelenggara Pertunjukan setelah terpenuhi kewajiban Pembayaran Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). (4) Penyelenggara Pertunjukan harus melakukan penyelesaian pembayaran Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah selesai pertunjukan. (5) Mekanisme pembayaran dan tarif Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. (6) Penyelenggara Pertunjukan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif oleh Menteri berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; c. pemutusan akses sistem administrasi badan hukum; d. penutupan tempat perdagangan dan/atau Platform Digital; e. pencabutan perizinan berusaha; f. pembatalan perizinan berusaha; dan/atau g. denda administratif.

  • Pasal 11

    Ditulis ulangPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 10

    Pasal 10 UU 2014 melarang pengelola tempat perdagangan membiarkan penjualan barang hasil pelanggaran. Platform fisik dan digital kini wajib menjalankan mekanisme pencegahan, deteksi, pelaporan, dan penurunan konten, dengan sanksi dari Menteri. Penjelasan menyebutnya "notice and take down".

    Tercatat MK 84/2023

    Dibahas dalam Perubahan 4

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 10

    Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.

    RUU · Pasal 11

    (1)
    Pengelola tempat perdagangan fisik dan/atau Platform Digital wajib memiliki prosedur untuk mencegah penjualan produk maupun konten yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.
    (2)
    Pengelola tempat perdagangan fisik dan/atau Platform Digital wajib menyediakan mekanisme pendeteksian, pelaporan, dan penghentian penjualan atau distribusi produk maupun konten yang melanggar Hak Cipta secara mudah dan cepat.
    (3)
    Dalam hal Pengelola tempat perdagangan fisik dan/atau Platform Digital mengetahui adanya pelanggaran, pengelola wajib mengambil langkah-langkah untuk menghentikan penjualan atau distribusi produk maupun konten yang melanggar Hak Cipta, termasuk pemberitahuan kepada pihak yang berwenang.
    (4)
    Pengelola tempat perdagangan fisik dan/atau Platform Digital yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dikenai sanksi administratif oleh Menteri berupa:
    1. a.
      peringatan tertulis;
    2. b.
      penghentian sementara kegiatan;
    3. c.
      pemutusan akses sistem administrasi badan hukum;
    4. d.
      penutupan tempat perdagangan dan/atau Platform Digital;
    5. e.
      pencabutan perizinan berusaha;
    6. f.
      pembatalan perizinan berusaha; dan/atau
    7. g.
      denda administratif.
    Penjelasan dalam RUU

    ayat (3) Pengelola Platform Digital bertanggung jawab terhadap konten yang melanggar Hak Cipta untuk mendeteksi, memberitahukan, menonaktifkan akses ke konten, dan/atau menghapus (notice and take down) pelanggaran Hak Cipta dengan teknologi yang dimilikinya.

  • Pasal 12

    DiubahPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 11

    Hak distribusi habis untuk salinan yang dijual atau dialihkan "kepada siapapun dan dimanapun". Kata "dimanapun" baru, dan membuat penghabisan hak secara internasional menjadi eksplisit.

    Dibahas dalam Perubahan 10

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 11

    (1)
    Hak ekonomi untuk melakukan Pendistribusian Ciptaan atau salinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e tidak berlaku terhadap Ciptaan atau salinannya yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikan Ciptaan kepada siapapun.
    (2)
    Hak ekonomi untuk menyewakan Ciptaan atau salinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i tidak berlaku terhadap Program Komputer dalam hal Program Komputer tersebut bukan merupakan objek esensial dari penyewaan.

    RUU · Pasal 12

    (1)
    Hak Ekonomi untuk melakukan Pendistribusian Ciptaan atau salinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e tidak berlaku terhadap Ciptaan atau salinannya yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikan Ciptaan kepada siapapun dan dimanapun.
    (2)
    Hak Ekonomi untuk menyewakan Ciptaan atau salinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i tidak berlaku terhadap Program Komputer dalam hal Program Komputer tersebut bukan merupakan objek esensial dari penyewaan.
    Penjelasan dalam RUU

    ayat (2) Yang dimaksud dengan "objek esensial" adalah perangkat lunak komputer yang menjadi objek utama perjanjian penyewaan.

  • Pasal 13

    Ditulis ulangPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 12

    Larangan UU 2014 memakai potret dalam iklan tanpa persetujuan tertulis pindah ke Pasal 131. Pasal ini mempertahankan persetujuan untuk potret dua orang atau lebih, mendefinisikan potret yang dapat dikenali, menambah pemulihan (penghapusan, kompensasi keuangan, ganti rugi), dan menambah kewajiban platform beserta sanksinya.

    Dibahas dalam Perubahan 12

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 12

    (1)
    Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.
    (2)
    Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi Potret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat Potret 2 (dua) orang atau lebih, wajib meminta persetujuan dari orang yang ada dalam Potret atau ahli warisnya.

    RUU · Pasal 13

    (1)
    Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret guna kepentingan periklanan yang memuat Potret 2 (dua) orang atau lebih, wajib meminta persetujuan tertulis dari orang yang ada dalam Potret atau ahli warisnya.
    (2)
    Potret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan Potret yang memuat identitas atau wajah seseorang yang dapat dikenali dengan jelas.
    (3)
    Dalam hal Potret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah digunakan tanpa persetujuan tertulis, orang yang dipotret atau ahli warisnya berhak atas:
    1. a.
      penghapusan Potret;
    2. b.
      kompensasi finansial; dan/atau
    3. c.
      ganti rugi.
    (4)
    Platform Digital penyedia Potret untuk Penggunaan Secara Komersial wajib memiliki mekanisme pendeteksian, pelaporan, penghentian penjualan atau distribusi, dan penghapusan Potret yang digunakan tanpa izin atau persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.
    (5)
    Platform Digital yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa:
    1. a.
      peringatan tertulis;
    2. b.
      penghentian sementara kegiatan;
    3. c.
      penutupan Platform Digital;
    4. d.
      pemutusan akses sistem administrasi badan hukum;
    5. e.
      pencabutan perizinan berusaha;
    6. f.
      pembatalan perizinan berusaha; dan/atau
    7. g.
      denda administratif.
    Penjelasan dalam RUU

    ayat (1) Yang dimaksud dengan "kepentingan periklanan" adalah pemuatan potret antara lain pada iklan, banner, billboard, kalender, dan pamflet yang digunakan secara komersial.

    ayat (3), huruf c Ganti rugi dalam ketentuan ini adalah ganti rugi dalam bentuk yang disepakati oleh orang yang dipotret atau ahli warisnya dengan pengguna Potret tanpa izin atau persetujuan tertulis.

  • Pasal 14

    DiubahPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 13

    Pengecualian potret pelaku pertunjukan kini mencakup pertunjukan yang disiarkan atau didistribusikan, langsung maupun rekaman, dan tidak lagi hanya pertunjukan yang bersifat umum.

    Dibahas dalam Perubahan 12

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 13

    Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Potret seorang atau beberapa orang Pelaku Pertunjukan dalam suatu pertunjukan umum tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, kecuali dinyatakan lain atau diberi persetujuan oleh Pelaku Pertunjukan atau pemegang hak atas pertunjukan tersebut sebelum atau pada saat pertunjukan berlangsung.

    RUU · Pasal 14

    Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Potret seorang atau beberapa orang Pelaku Pertunjukan dalam suatu pertunjukan yang disiarkan atau didistribusikan, secara langsung maupun dalam bentuk rekaman tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, kecuali dinyatakan lain atau diberi persetujuan oleh Pelaku Pertunjukan atau pemegang hak atas pertunjukan tersebut sebelum atau pada saat pertunjukan berlangsung.

    Penjelasan dalam RUU

    Yang dimaksud dengan "kecuali dinyatakan lain atau diberi persetujuan oleh Pelaku Pertunjukan atau pemegang hak atas pertunjukan" misalnya, seorang penyanyi dalam suatu pertunjukan musik dapat berkeberatan jika dipotret untuk dipublikasikan, didistribusikan, atau dikomunikasikan kepada publik oleh orang lain untuk Penggunaan Secara Komersial.

  • Pasal 15

    SamaPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 14

    Kata "tertulis" ditambahkan pada persetujuan yang dapat dikesampingkan oleh pejabat publik.

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 14

    Untuk kepentingan keamanan, kepentingan umum, dan/atau keperluan proses peradilan pidana, instansi yang berwenang dapat melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Potret tanpa harus mendapatkan persetujuan dari seorang atau beberapa orang yang ada dalam Potret.

    RUU · Pasal 15

    Untuk kepentingan keamanan, kepentingan umum, dan/atau keperluan proses peradilan pidana, instansi yang berwenang dapat melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Potret tanpa harus mendapatkan persetujuan tertulis dari seorang atau beberapa orang yang ada dalam Potret.

  • Pasal 16

    SamaPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 15

    Syarat bahwa aturan pameran berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan pasal tentang potret dihapus.

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 15

    (1)
    Kecuali diperjanjikan lain, pemilik dan/atau pemegang Ciptaan fotografi, lukisan, gambar, karya arsitektur, patung, atau karya seni lain berhak melakukan Pengumuman Ciptaan dalam suatu pameran umum atau Penggandaan dalam suatu katalog yang diproduksi untuk keperluan pameran tanpa persetujuan Pencipta.
    (2)
    Ketentuan Pengumuman Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap Potret sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

    RUU · Pasal 16

    (1)
    Kecuali diperjanjikan lain, pemilik dan/atau pemegang Ciptaan fotografi, lukisan, gambar, karya arsitektur, patung, atau karya seni lain berhak melakukan Pengumuman Ciptaan dalam suatu pameran umum atau Penggandaan dalam suatu katalog yang diproduksi untuk keperluan pameran tanpa persetujuan Pencipta.
    (2)
    Ketentuan Pengumuman Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
    Penjelasan dalam RUU

    ayat (1) Yang dimaksud dengan "pemilik" dalam ketentuan ini adalah orang yang menguasai secara sah Ciptaan, antara lain kolektor atau Pemegang Hak Cipta.

  • Pasal 17

    DiubahPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 16

    Hanya hak ekonomi yang dapat dialihkan. Ayat baru menetapkan bahwa hak cipta yang dijadikan jaminan fidusia dinilai oleh penilai kekayaan intelektual, dengan Peraturan Pemerintah. Penjelasan menambahkan perjanjian lisensi dan pembiayaan berbasis hak cipta.

    Dibahas dalam Perubahan 10

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 16

    (1)
    Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud.
    (2)
    Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:
    1. a.
      pewarisan,
    2. b.
      hibah:
    3. c.
      wakaf:
    4. d.
      wasiat:
    5. e.
      perjanjian tertulis, atau
    6. f.
      sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    (3)
    Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.
    (4)
    Ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    RUU · Pasal 17

    (1)
    Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud.
    (2)
    Hak Cipta dapat dialihkan sebagian atau seluruhnya karena:
    1. a.
      pewarisan;
    2. b.
      hibah;
    3. c.
      wakaf;
    4. d.
      wasiat;
    5. e.
      perjanjian tertulis; atau
    6. f.
      sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    (3)
    Pengalihan Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya Hak Ekonomi.
    (4)
    Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia dan nilainya ditentukan oleh penilai kekayaan intelektual.
    (5)
    Ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia dan penentuan nilainya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
    Penjelasan dalam RUU

    ayat (2), huruf f Yang dimaksud dengan "sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan" antara lain, pengalihan yang disebabkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, merger, akuisisi, atau pembubaran perusahaan atau badan hukum dimana terjadi penggabungan atau pemisahan aset perusahaan.

    ayat (3) Yang dimaksud dengan "dapat dialihkan" hanya Hak Ekonomi, sedangkan Hak Moral tetap melekat pada diri Pencipta. Pengalihan Hak Cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis dengan atau tanpa akta notaris.

    ayat (4) Yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia termasuk perjanjian Lisensi atau perjanjian Lisensi digital dan pendanaan berbasis Hak Cipta.

  • Pasal 18

    SamaPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 17

    Perubahan redaksi saja.

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 17

    (1)
    Hak ekonomi atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta selama Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas Ciptaan.
    (2)
    Hak ekonomi yang dialihkan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang sama.

    RUU · Pasal 18

    (1)
    Hak Ekonomi atas suatu Ciptaan tetap ada pada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta selama Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak mengalihkan seluruh Hak Ekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas Ciptaan.
    (2)
    Hak Ekonomi yang dialihkan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang sama.
  • Pasal 19

    DiubahPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 18

    Pengembalian hak setelah 25 tahun bagi pengalihan jual putus kini mencakup juga karya jurnalistik dan "lisensi otomatis". Ayat (2) baru membolehkan karya yang haknya kembali digandakan dan didistribusikan dengan membayar royalti, dan mengatur kompensasi untuk jurnalisme. Pengembalian hak itu sendiri dikuatkan pada 2022.

    Tercatat MK 63/2021

    Dibahas dalam Perubahan 10

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 18

    Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

    RUU · Pasal 19

    (1)
    Ciptaan buku dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, Karya Jurnalistik, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus, perjanjian pengalihan tanpa batas waktu, dan/atau lisensi otomatis, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.
    (2)
    Hak Cipta atas Ciptaan, buku dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, Karya Jurnalistik, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus, perjanjian pengalihan tanpa batas waktu, dan/atau lisensi otomatis yang telah beralih kembali kepada Pencipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan Penggandaan, Pendistribusian, dan/atau Penggunaan Secara Komersil dengan membayar Royalti dan kompensasi bagi Karya Jurnalistik berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.
    Penjelasan dalam RUU

    ayat (1) Yang dimaksud dengan "hasil karya tulis lainnya" antara lain naskah kumpulan puisi, kamus umum, book chapter, naskah kumpulan artikel ilmiah untuk konferensi (prosiding), jurnal, naskah kebijakan (policy brief), kertas putih (white paper), dan kertas kerja (working paper). Yang dimaksud dengan "jual putus" adalah perjanjian yang mengharuskan Pencipta menyerahkan Ciptaannya melalui pembayaran lunas oleh pihak pembeli sehingga Hak Ekonomi atas Ciptaan tersebut beralih seluruhnya kepada pembeli tanpa batas waktu, atau dalam praktik dikenal dengan istilah soldflat.

  • Pasal 20

    SamaPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 19

    Kepemilikan beralih kepada ahli waris atau penerima wasiat. Menambah kata "atas Ciptaan".

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 19

    (1)
    Hak Cipta yang dimiliki Pencipta yang belum, telah, atau tidak dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi setelah Penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli waris atau milik penerima wasiat.
    (2)
    Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika hak tersebut diperoleh secara melawan hukum. BAB II! HAK TERKAIT

    RUU · Pasal 20

    (1)
    Hak Cipta atas Ciptaan yang dimiliki Pencipta yang belum, telah, atau tidak dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi setelah Penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli waris atau milik penerima wasiat.
    (2)
    Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika hak tersebut diperoleh secara melawan hukum.
  • Pasal 21

    BaruTidak ada padanan di UU 2014

    Hak lanjut jual (resale right) bagi karya seni rupa dan fotografi asli. Hak itu tidak dapat dialihkan tetapi dapat diwariskan, berlaku di atas harga minimum dan hanya jika ada profesional penjualan seni rupa, dihitung sebagai persentase berjenjang dengan batas maksimum, hanya dapat dikelola melalui LMK, dan berlaku selama masa hak cipta. Batas-batasnya diserahkan kepada Peraturan Pemerintah.

    Tercatat IEU-CEPA

    Dibahas dalam Perubahan 7

    Teks dalam RUU

    (1) Pencipta karya seni rupa asli dan/atau karya fotografi asli memiliki hak lanjut jual. (2) Hak lanjut jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan. (3) Hak lanjut jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika: a. harga jual kembali mencapai atau melebihi batas minimum; dan b. melibatkan profesional di bidang penjualan seni rupa. (4) Besaran Royalti dihitung sebagai persentase dari harga jual kembali secara berjenjang, dengan total Royalti untuk setiap penjualan tidak melebihi batas maksimum. (5) Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dikelola, dihimpun, dan didistribusikan melalui LMK. (6) Hak lanjut jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama jangka waktu pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai ambang batas harga jual, harga jual kembali, persentase Royalti berjenjang, batas maksimum Royalti, dan tata cara pengelolaan oleh LMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

    Penjelasan dalam RUU

    ayat (1) Yang dimaksud dengan "hak lanjut jual" adalah hak untuk tetap mendapatkan keuntungan ekonomi dari penjualan Kembali karya seni rupa asli setelah pengalihan kepemilikan pertama kali. Yang dimaksud dengan "karya seni rupa asli" dan/atau fotografi asli" menunjuk pada karya yang bukan reprografi atau bukan karya turunan. Karya seni rupa asli termasuk namun tidak terbatas pada lukisan, kolase, patung, keramik, dan karya kaca.

    ayat (2) Yang dimaksud dengan "tidak dapat dialihkan" tidak termasuk beralih karena pewarisan.

    ayat (3), huruf b Yang dimaksud dengan "profesional di bidang penjualan seni rupa" antara lain pasar seni, seperti balai lelang, galeri seni, atau pedagang seni sebagai penjual, pembeli, atau perantara.

Bab III: Hak Terkait

  • Pasal 22

    DiubahPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 20

    Hak ekonomi perusahaan pers masuk ke daftar hak terkait.

    Dibahas dalam Perubahan 5

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 20

    Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan hak eksklusif yang meliputi:

    1. a.
      hak moral Pelaku Pertunjukan,
    2. b.
      hak ekonomi Pelaku Pertunjukan,
    3. c.
      hak ekonomi Produser Fonogram, dan
    4. d.
      hak ekonomi Lembaga Penyiaran.

    RUU · Pasal 22

    Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan hak eksklusif yang meliputi:

    1. a.
      Hak Moral Pelaku Pertunjukan;
    2. b.
      Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan;
    3. c.
      Hak Ekonomi Produser Fonogram;
    4. d.
      Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran; dan
    5. e.
      Hak Ekonomi Perusahaan Pers.
  • Pasal 23

    SamaPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 21

    Hak moral pelaku pertunjukan tidak dapat dihilangkan, bahkan setelah hak ekonominya dialihkan.

  • Pasal 24

    DiubahPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 22

    Hak moral pelaku pertunjukan: pada huruf b, "kecuali disetujui sebaliknya" diganti dengan persetujuan pelaku pertunjukan yang tidak melanggar hak moral pencipta. Platform wajib mencantumkan identitas pelaku pertunjukan, melindungi hak moralnya, dan menyediakan deteksi serta penurunan konten, dengan sanksi.

    Dibahas dalam Perubahan 11

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 22

    Hak moral Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi hak untuk:

    1. a.
      namanya dicantumkan sebagai Pelaku Pertunjukan, kecuali disetujui sebaliknya, dan
    2. b.
      tidak dilakukannya distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya kecuali disetujui sebaliknya. F9

    RUU · Pasal 24

    (1)
    Hak Moral Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi hak untuk:
    1. a.
      namanya dicantumkan sebagai Pelaku Pertunjukan, kecuali disetujui sebaliknya; dan
    2. b.
      tidak dilakukannya distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya kecuali atas persetujuan Pelaku Pertunjukan dan tidak melanggar Hak Moral Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
    (2)
    Platform Digital wajib:
    1. a.
      mencantumkan identitas Pelaku Pertunjukan untuk melindungi Hak Moral Pelaku Pertunjukan;
    2. b.
      melindungi Hak Moral Pelaku Pertunjukan terhadap distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasi Pelaku Pertunjukan; dan
    3. c.
      menyediakan mekanisme pendeteksian, pelaporan, dan penghapusan konten yang memuat pelanggaran Hak Moral.
    (3)
    Platform Digital yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
    1. a.
      peringatan tertulis;
    2. b.
      penghentian sementara kegiatan;
    3. c.
      penutupan tempat perdagangan dan/atau Platform Digital;
    4. d.
      pencabutan perizinan berusaha;
    5. e.
      pembatalan perizinan berusaha; dan/atau
    6. f.
      denda administratif.
    Penjelasan dalam RUU

    ayat (1), huruf b Yang dimaksud dengan "distorsi Ciptaan" adalah tindakan pemutarbalikan suatu fakta atau identitas karya Pelaku Pertunjukan. Yang dimaksud dengan "mutilasi Ciptaan" adalah proses atau tindakan menghilangkan sebagian karya Pelaku Pertunjukan. Yang dimaksud dengan "modifikasi Ciptaan" adalah pengubahan atas karya Pelaku Pertunjukan.

  • Pasal 25

    Ditulis ulangPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 23

    Hak pelaku pertunjukan. Rumusan "melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain" dihapus. Fiksasi, penggandaan, dan pendistribusian memerlukan izin. Penyiaran atau komunikasi, penyewaan, dan penyediaan dibayar melalui LMK. Pasal 23 ayat (5) UU 2014, yang membolehkan siapa pun memakai ciptaan dalam pertunjukan tanpa meminta izin pencipta asalkan pembayarannya melalui LMK, tidak lagi berada di sini.

    Tercatat MK 28/2025

    Dibahas dalam Perubahan 11

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 23

    (1)
    Pelaku Pertunjukan memiliki hak ekonomi.
    (2)
    Hak ekonomi Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:
    1. a.
      Penyiaran atau Komunikasi atas pertunjukan Pelaku Pertunjukan,
    2. b.
      Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi,
    3. c.
      Penggandaan atas Fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun,
    4. d.
      Pendistribusian atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya,
    5. e.
      penyewaan atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik, dan
    6. f.
      penyediaan atas Fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.
    (3)
    Penyiaran atau Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak berlaku terhadap:
    1. a.
      hasil Fiksasi pertunjukan yang telah diberi izin oleh Pelaku Pertunjukan, atau
    2. b.
      Penyiaran atau Komunikasi kembali yang telah diberi izin oleh Lembaga Penyiaran yang pertama kali mendapatkan izin pertunjukan.
    (4)
    Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak berlaku terhadap karya pertunjukan yang telah difiksasi, dijual atau dialihkan.
    (5)
    Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.

    RUU · Pasal 25

    (1)
    Pelaku Pertunjukan memiliki Hak Ekonomi.
    (2)
    Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan:
    1. a.
      Penyiaran atau Komunikasi atas pertunjukan Pelaku Pertunjukan;
    2. b.
      Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi;
    3. c.
      Penggandaan atas Fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun;
    4. d.
      Pendistribusian atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya;
    5. e.
      penyewaan atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik;
    6. f.
      penyediaan atas Fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.
    (3)
    Penyiaran atau komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak berlaku terhadap:
    1. a.
      hasil Fiksasi pertunjukan yang telah diberi izin oleh Pelaku Pertunjukan untuk penggunaan komersial maupun nonkomersial; atau
    2. b.
      penyiaran atau komunikasi kembali yang telah diberi izin oleh Lembaga Penyiaran yang pertama kali mendapatkan izin pertunjukan.
    (4)
    Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak berlaku terhadap karya pertunjukan yang telah difiksasi, dijual, atau dialihkan.
    (5)
    Setiap Orang yang menggunakan Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d wajib memperoleh izin dari Pelaku Pertunjukan.
    (6)
    Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan bagi Setiap Orang yang melaksanakan Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf e, dan huruf f sepanjang penggunaannya dilakukan dengan membayar Royalti kepada Pelaku Pertunjukan melalui LMK.
    Penjelasan dalam RUU

    ayat (6) Yang dimaksud dengan "Penyelenggara Pertunjukan" misalnya event organizer, pemilik kafe, pemilik, atau pengelola tempat hiburan.

  • Pasal 26

    DiubahPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 24

    Produser fonogram diperlakukan sama: izin untuk penggandaan dan pendistribusian, pembayaran melalui LMK untuk penyewaan dan penyediaan.

    Tercatat MK 28/2025

    Dibahas dalam Perubahan 11

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 24

    (1)
    Produser Fonogram memiliki hak ekonomi.
    (2)
    Hak ekonomi Produser Fonogram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:
    1. a.
      Penggandaan atas Fonogram dengan cara atau bentuk apapun,
    2. b.
      Pendistribusian atas Fonogram asli atau salinannya,
    3. c.
      penyewaan kepada publik atas salinan Fonogram, dan
    4. d.
      penyediaan atas Fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik.
    (3)
    Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak berlaku terhadap salinan Fiksasi atas pertunjukan yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikannya oleh Produser Fonogram kepada pihak lain.
    (4)
    Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi Produser Fonogram sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan izin dari Produser Fonogram.

    RUU · Pasal 26

    (1)
    Produser Fonogram memiliki Hak Ekonomi.
    (2)
    Hak Ekonomi Produser Fonogram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan:
    1. a.
      Penggandaan atas Fonogram dengan cara atau bentuk apapun;
    2. b.
      Pendistribusian atas Fonogram asli atau salinannya;
    3. c.
      penyewaan kepada publik atas salinan Fonogram; dan
    4. d.
      penyediaan Fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik.
    (3)
    Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak berlaku terhadap salinan Fiksasi atas pertunjukan yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikannya oleh Produser Fonogram kepada pihak lain.
    (4)
    Setiap Orang yang melaksanakan Hak Ekonomi Produser Fonogram sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib mendapatkan izin dari Produser Fonogram.
    (5)
    Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi Setiap Orang yang melaksanakan Hak Produser Fonogram sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d sepanjang penggunaannya dilakukan dengan membayar Royalti melalui LMK.
    Penjelasan dalam RUU

    ayat (2), huruf a Yang dimaksud dengan "cara atau bentuk apapun" antara lain meliputi perubahan rekaman dari format hsik (compact disc/video compact disc/digital uideo disc) menjadi format digital (Mpeg-l Lager 3 Audio (Mp3), Waueform Audio Fonnat (WAV), Mpeg-l Layer 4 Audio (lr[p4), atau perubahan dari buku menjadi buku audio.

  • Pasal 27

    BaruTidak ada padanan di UU 2014

    Sistem informasi penggunaan komersial mencatat pemakaian dalam pertunjukan dan hak produser fonogram. Menteri membentuknya dan LMK menjalankannya.

    Tercatat MK 28/2025

    Dibahas dalam Perubahan 11

    Teks dalam RUU

    (1) Penggunaan Secara Komersial dalam suatu pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) dan pelaksanaan Hak Ekonomi Produser Fonogram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilakukan pencatatan dalam sebuah sistem informasi Penggunaan Secara Komersial. (2) Sistem informasi Penggunaan Secara Komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Menteri dan diselenggarakan oleh LMK. (3) Ketentuan mengenai tata cara pencatatan Penggunaan Secara Komersial dalam suatu pertunjukan dan pelaksanaan Hak Ekonomi Produser Fonogram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pembentukan sistem informasi Penggunaan Secara Komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

  • Pasal 28

    DiubahPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 25

    Lembaga penyiaran memerlukan izin pencipta ketika siarannya memakai karya orang lain. Larangan menyiarkan ulang konten siaran secara komersial tetap berlaku, dan Penjelasan menyatakan larangan itu mencakup penyiar publik, swasta, dan berlangganan.

    Dibahas dalam Perubahan 11

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 25

    (1)
    Lembaga Penyiaran mempunyai hak ekonomi.
    (2)
    Hak ekonomi Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:
    1. a.
      Penyiaran ulang siaran,
    2. b.
      Komunikasi siaran: C. Fiksasi siaran, dan/atau
    3. d.
      Penggandaan Fiksasi siaran.
    (3)
    Setiap Orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten karya siaran Lembaga Penyiaran.

    RUU · Pasal 28

    (1)
    Lembaga Penyiaran mempunyai Hak Ekonomi.
    (2)
    Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:
    1. a.
      Penyiaran ulang siaran;
    2. b.
      Komunikasi siaran;
    3. c.
      Fiksasi siaran; dan/atau
    4. d.
      Penggandaan Fiksasi siaran.
    (3)
    Dalam hal Lembaga Penyiaran melaksanakan Hak Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menggunakan Ciptaan pihak lain, harus mendapatkan izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
    (4)
    Setiap Orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten karya siaran Lembaga Penyiaran.
    Penjelasan dalam RUU

    ayat (4) Yang dimaksud dengan "penyebaran" adalah pemanfaatan karya siaran yang dilakukan yang bersumber dari Lembaga Penyiaran publik, swasta, maupun berlangganan, untuk Penggunaan Secara Komersial.

  • Pasal 29

    BaruTidak ada padanan di UU 2014

    Hak ekonomi perusahaan pers. Penerbitan, penerjemahan, serta pengindeksan, agregasi, cuplikan, atau penerbitan ulang memerlukan izin. Penggandaan, pendistribusian, dan komunikasi dibayar melalui LMK.

    Tercatat Perpres 32/2024 Laporan DPR 12 Mar 2026

    Dibahas dalam Perubahan 5

    Teks dalam RUU

    (1) Perusahaan Pers mempunyai Hak Ekonomi. (2) Hak Ekonomi Perusahaan Pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan: a. penerbitan Karya Jurnalistik; b. Penggandaan Karya Jurnalistik dalam segala bentuknya; c. penerjemahan Karya Jurnalistik; d. pengindeksan, pengagregasian, pengurasian, penayangan cuplikan (snippet), atau penerbitan ulang Karya Jurnalistik; e. Pendistribusian Karya Jurnalistik; dan f. Komunikasi Karya Jurnalistik kepada publik. (3) Setiap Orang yang menggunakan Hak Ekonomi Perusahaan Pers sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d wajib memperoleh izin dari Perusahaan Pers. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi Setiap Orang yang melaksanakan Hak Ekonomi Perusahaan Pers sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf e, dan huruf f sepanjang penggunaannya dilakukan dengan membayar kompensasi melalui LMK.

    Penjelasan dalam RUU

    ayat (3) Yang dimaksud dengan "imbalan yang wajar" adalah imbalan yang ditentukan sesuai dengan norma umum yang ditetapkan oleh LMK.

  • Pasal 30

    BaruTidak ada padanan di UU 2014

    Platform yang mengindeks, mengagregasi, mengkurasi, menampilkan cuplikan, merekomendasikan, atau meringkas karya jurnalistik, atau memakainya untuk pembelajaran mesin atau AI, atau memperoleh keuntungan dari karya itu, wajib membayar kompensasi melalui LMK. Sanksinya sampai penutupan platform.

    Tercatat Perpres 32/2024 Laporan DPR 12 Mar 2026

    Bertentangan dengan ART Pasal 3.3

    Dibahas dalam Perubahan 3, Perubahan 5

    Teks dalam RUU

    (1) Setiap Platform Digital yang: a. mengindeks, mengagregasi, mengurasi, penayangan cuplikan (snippet), penerbitan ulang (republishing), Pendistribusian dalam bentuk apapun (syndication), rekomendasi dalam feed, monetisasi iklan, penggunaan dalam layanan platform (search/social), pencantuman link yang memuat preview, rekomendasi algoritmik, peringkasan otomatis, penggunaan untuk pembelajaran mesin (machine learning) atau kecerdasan buatan; dan/atau b. memperoleh keuntungan ekonomi dari pemanfaatan Karya Jurnalistik secara langsung atau tidak langsung, wajib membayar kompensasi melalui LMK. (2) Platform Digital yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; c. pemutusan akses sistem administrasi badan hukum; d. penutupan Platform Digital; e. pencabutan perizinan berusaha; f. pembatalan perizinan berusaha; dan/atau g. denda administratif. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran kompensasi dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

  • Pasal 31

    DiubahPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 27

    Hak atas imbalan yang wajar untuk penggunaan fonogram kini berlaku 70 tahun, naik dari 50. Peraturan Menteri ditambahkan untuk rinciannya.

    Tercatat ART AS-Indonesia

    Dibahas dalam Perubahan 6

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 27

    (1)
    Fonogram yang tersedia untuk diakses publik dengan atau tanpa kabel harus dianggap sebagai Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman untuk kepentingan komersial.
    (2)
    Pengguna harus membayar imbalan yang wajar kepada Pelaku Pertunjukan dan Produser Fonogram jika Fonogram telah dilakukan Pengumuman secara komersial atau Penggandaan Fonogram tersebut digunakan secara langsung untuk keperluan Penyiaran - dan/atau Komunikasi.
    (3)
    Hak untuk menerima imbalan yang wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak tanggal Pengumuman.

    RUU · Pasal 31

    (1)
    Fonogram dengan atau tanpa kabel yang tersedia untuk diakses publik harus dianggap sebagai Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman untuk kepentingan komersial.
    (2)
    Pengguna harus membayar imbalan yang wajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Pelaku Pertunjukan dan Produser Fonogram jika Fonogram telah dilakukan Pengumuman secara komersial atau Penggandaan Fonogram tersebut digunakan secara langsung untuk keperluan Penyiaran dan/atau Komunikasi.
    (3)
    Hak untuk menerima imbalan yang wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 70 (tujuh puluh) tahun sejak tanggal Pengumuman.
    (4)
    Ketentuan lebih lanjut mengenai imbalan yang wajar diatur dengan Peraturan Menteri.
  • Pasal 32

    DiubahPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 28

    Bagian pelaku pertunjukan dari pendapatan fonogram: produser membayar paling sedikit setengah dari pendapatan atas fonogram pertunjukan itu jika imbalan tidak diperjanjikan. UU 2014 memakai rumusan setengah bagian yang dapat disimpangi dengan perjanjian.

    Dibahas dalam Perubahan 11

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 28

    Kecuali diperjanjikan lain, Produser Fonogram harus membayar Pelaku Pertunjukan sebesar 1/2 (satu per dua) dari pendapatannya.

    RUU · Pasal 32

    Produser Fonogram harus membayar Pelaku Pertunjukan paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari pendapatan yang diperoleh atas Fonogram pertunjukan Pelaku Pertunjukan, jika pembayaran imbalan tidak diperjanjikan.

  • Pasal 33

    SamaPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 29

    Aturan pengalihan berlaku untuk hak terkait secara analogi.

  • Pasal 34

    SamaPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 30

    Lagu karya pelaku pertunjukan kembali setelah 25 tahun.

    Tercatat MK 63/2021

  • Pasal 35

    BaruTidak ada padanan di UU 2014

    Komunikasi komersial atas ciptaan "berbasis Kecerdasan Artifisial" menimbulkan hak ekonomi, dan pihak yang melaksanakannya membayar royalti kepada LMK. Pasal ini tidak mendefinisikan istilah itu dan tidak menyebut siapa pemegang haknya.

    Dibahas dalam Perubahan 3

    Teks dalam RUU

    (1) Komunikasi kepada Publik yang bersifat komersial atas Ciptaan berbasis Kecerdasan Artifisial memiliki Hak Ekonomi. (2) Setiap Orang yang melaksanakan Hak Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar Royalti kepada LMK. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran Royalti atas Ciptaan berbasis Kecerdasan Artifisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bab IV: Pencipta

  • Pasal 36

    SamaPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 31

    Praduga tentang siapa pencipta.

  • Pasal 37

    DiubahPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 32

    Ceramah: platform wajib menyediakan mekanisme pencatatan dan pengidentifikasian pencipta ceramah yang disampaikan melalui media digital, dengan sanksi. Penomoran dimulai dari ayat (4), dan rujukan silangnya menunjuk ayat yang tidak ada.

    Dibahas dalam Perubahan 13

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 32

    Kecuali terbukti sebaliknya, Orang yang melakukan ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa Pencipta ceramah tersebut dianggap sebagai Pencipta.

    RUU · Pasal 37

    (4)
    Kecuali terbukti sebaliknya, Orang yang melakukan ceramah tanpa menggunakan bahan tertulis dan tanpa pemberitahuan siapa Pencipta ceramahnya, dianggap sebagai Pencipta.
    (5)
    Platform Digital wajib menyediakan mekanisme pencatatan dan pengidentifikasian Pencipta ceramah yang dilakukan melalui media digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
    (6)
    Platform Digital yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
    1. a.
      peringatan tertulis;
    2. b.
      penghentian sementara kegiatan;
    3. c.
      pemutusan akses sistem administrasi badan hukum;
    4. d.
      penutupan Platform Digital;
    5. e.
      pencabutan perizinan berusaha;
    6. f.
      pembatalan perizinan berusaha; dan/atau
    7. g.
      denda administratif.
  • Pasal 38

    SamaPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 33

    Praduga kepenciptaan untuk ciptaan gabungan kini secara tegas dapat dibantah.

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 33

    (1)
    Dalam hal Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) Orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan.
    (2)
    Dalam hal Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang menghimpun Ciptaan dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya.

    RUU · Pasal 38

    (1)
    Kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, jika suatu Ciptaan terdiri atas beberapa bagian yang diciptakan oleh 2 (dua) orang atau lebih, Pencipta merupakan orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan.
    (2)
    Apabila orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, Pencipta merupakan orang yang menghimpun bagian-bagian Ciptaan tanpa mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagiannya.
  • Pasal 39

    SamaPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 34

    Perancang dianggap sebagai pencipta.

    Penjelasan dalam RUU

    Yang dimaksud dengan "di bawah pimpinan dan pengawasan" adalah yang dilakukan dengan bimbingan, pengarahan, ataupun koreksi dari Orang yang memiliki rancangan tersebut.

  • Pasal 40

    SamaPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 35

    Ciptaan yang dibuat dalam dinas pemerintah.

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 35

    (1)
    Kecuali diperjanjikan lain Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat oleh Pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu instansi pemerintah.
    (2)
    Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara komersial, Pencipta dan/atau Pemegang Hak Terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk Royalti.
    (3)
    Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Royalti untuk penggunaan secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

    RUU · Pasal 40

    (1)
    Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat oleh Pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu instansi pemerintah.
    (2)
    Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara komersial, Pencipta dan/atau Pemegang Hak Terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk Royalti.
    (3)
    Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Royalti untuk penggunaan secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
    Penjelasan dalam RUU

    ayat (1) Yang dimaksud dengan "hubungan dinas" adalah hubungan kepegawaian antara aparatur negara dengan instansinya.

  • Pasal 41

    SamaPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 36

    Ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan.

    Penjelasan dalam RUU

    Yang dimaksud dengan "hubungan kerja atau berdasarkan pesanan" adalah Ciptaan yang dibuat atas dasar hubungan kerja di lembaga swasta atau atas dasar pesanan pihak 1ain.

  • Pasal 42

    SamaPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 37

    Badan hukum sebagai pencipta.

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 37

    Kecuali terbukti sebaliknya, dalam hal badan hukum melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai Pencipta, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu badan hukum. Tidak Diketahui

    RUU · Pasal 42

    Kecuali terbukti sebaliknya, dalam hal badan hukum melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai Pencipta, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu badan hukum.

Bab V: Ciptaan yang dilindungi

  • Pasal 43

    DiubahPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 40

    Daftar ciptaan bertambah dengan karya jurnalistik. Ayat (3) sampai (6) yang baru menambah pelindungan bagi karya yang dipublikasikan dalam format digital, enam unsur agar transformasi digital atas suatu adaptasi menjadi ciptaan tersendiri, dan kewajiban DRM untuk karya digital yang belum dipublikasikan.

    Dibahas dalam Perubahan 13

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 40

    (1)
    Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
    1. a.
      buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya,
    2. b.
      ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya,
    3. c.
      alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan,
    4. d.
      lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks,
    5. e.
      drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim,
    6. f.
      karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase,
    7. g.
      karya seni terapan,
    8. h.
      karya arsitektur,
    9. i.
      peta,
    10. j.
      karya seni batik atau seni motif lain,
    11. k.
      karya fotografi,
    12. l.
      (Potret,
    13. m.
      karya sinematografi,
    14. n.
      terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi:
    15. o.
      terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional:
    16. p.
      kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya,
    17. g.
      kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli,
    18. r.
      permainan video, dan
    19. s.
      Program Komputer.
    (2)
    Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
    (3)
    Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.

    RUU · Pasal 43

    (1)
    Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang terdiri atas:
    1. a.
      buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
    2. b.
      ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
    3. c.
      alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
    4. d.
      lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
    5. e.
      drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
    6. f.
      Karya Jurnalistik;
    7. g.
      karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
    8. h.
      karya seni terapan;
    9. i.
      karya arsitektur;
    10. j.
      peta;
    11. k.
      karya seni batik atau seni motif lain;
    12. l.
      karya fotografi;
    13. m.
      Potret:
    14. n.
      karya sinematografi;
    15. o.
      terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
    16. p.
      terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
    17. q.
      kompilasi Ciptaan atau data, dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
    18. r.
      kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
    19. s.
      permainan video; dan
    20. t.
      Program Komputer.
    (2)
    Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
    (3)
    Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencakup pelindungan untuk Ciptaan yang dipublikasikan dalam format digital.
    (4)
    Transformasi digital dari adaptasi karya asli menjadi konten multimedia merupakan Ciptaan tersendiri yang memperoleh pelindungan Hak Cipta setara, sepanjang paling sedikit memenuhi unsur:
    1. a.
      ide, gagasan, atau kreativitas baru;
    2. b.
      adaptasi dengan konsep baru;
    3. c.
      restorasi digital dengan perubahan signifikan;
    4. d.
      interpretasi artistik atau estetis yang berbeda;
    5. e.
      karya baru dengan konsep; dan
    6. f.
      terdapat elemen baru yang orisinal.
    (5)
    Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.
    (6)
    Ciptaan yang belum diumumkan tetapi telah diwujudkan secara digital harus dilindungi dengan teknologi manajemen hak digital untuk menghindari pencurian karya.
    Penjelasan dalam RUU

    ayat (1), huruf a Yang dimaksud dengan "perwajahan karya tulis" adalah karya cipta yang lazim dikenal dengan "tgpholographical arrangement", yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, komposisi warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas.

    ayat (1), huruf c Yang dimaksud dengan "alat peraga" adalah Ciptaan yang berbentuk 2 (dua) ataupun 3 (tiga) dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi, atau ilmu pengetahuan lain.

    ayat (1), huruf d Yang dimaksud dengan "lagu atau musik dengan atau tanpa teks" diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh.

    ayat (1), huruf f Yang dimaksud "Karya Jurnalistik" antara lain: liputan jurnalistik, berita, feature, opini, foto dan video jurnalistik, infografik, liputan live, dan podcast jurnalistik.

    ayat (1), huruf g Yang dimaksud dengan "gambar" antara lain: motif, diagram, sketsa, logo, unsur-unsur warna dan bentuk huruf indah. Yang dimaksud dengan "kolase" adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan, misainya kain, kertas, atau kayu yang ditempelkan pada permukaan sketsa atau media karya.

    ayat (1), huruf h Yang dimaksud dengan "karya seni terapan" adalah karya seni rupa yang dibuat dengan menerapkan seni pada suatu produk sehingga memiliki kesan estetis dalam memenuhi kebutuhan praktis, antara lain penggunaan gambar, motif, atau ornamen pada suatu produk.

    ayat (1), huruf i Yang dimaksud dengan "karya arsitektur" antara lain wujud fisik bangunan, penataan letak bangun, gambar rancangan bangunan, gambar teknis bangunan, dan model atau maket bangunan.

    ayat (1), huruf j Yang dimaksud dengan "peta" adalah suatu gambaran dari unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada di atas ataupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu, melalui media non digital atau digital.

    ayat (1), huruf k Yang dimaksud dengan "karya seni batik" adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna. Yang dimaksud dengan "karya seni motif lain" adalah motif yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, motif tenun ikat, motif tapis, motif ulos, dan seni motif lain yang bersifat kontemporer, inovatif, dan terus dikembangkan.

    ayat (1), huruf l Yang dimaksud dengan "karya fotografi" meliputi semua foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera.

    ayat (1), huruf n Yang dimaksud dengan "karya sinematografi' adalah Ciptaan yang berupa gambar bergerak (mouing images) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optikdan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.

    ayat (1), huruf o Yang dimaksud dengan "bunga rampai" meliputi Ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kompilasi karya tulis pilihan, himpunan lagu pilihan, dan komposisi berbagai karya tari pilihan yang direkam dalam kaset, cakram optik, atau media lain. Yang dimaksud dengan "basis data" adalah kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca oleh komputer atau kompilasi dalam bentuk lain, yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan kreasi intelektual. Pelindungan terhadap basis data diberikan dengan tidak mengurangi hak para Pencipta atas Ciptaan yang dimasukan dalam basis data tersebut. Yang dimaksud dengan "karya lain dari hasil transformasi" adalah merubah format Ciptaan menjadi format bentuk lain. Sebagai contoh musik pop menjadi musik dangdut.

    ayat (3) Ciptaan yang dipublikasikan dalam format digital termasuk namun tidak terbatas pada: a. buku elektronik, blog, atau konten berbasis tulisan lainnya; b. karya seni digital, termasuk non-fungible tokens yakni jenis aset digital berbasis teknologi blockchain yang memiliki sifat unik yang ditentukan oleh metadata dan kode kriptografis yang tidak dapat diubah dan tidak dapat ditukar dengan aset lainnya secara setara. ; c. video-on-demand untuk distribusi karya sinematografi; d. aplikasi berbasis musik dan komposisi digital; e. karya berbasis augmented reality dan virtual reality; dan/atau f. gim digital berbasis teknologi blockchain dan aset digital lainnya.

    ayat (6) Yang dimaksud dengan "Ciptaan yang belum diumumkan tetapi telah diwujudkan secara digital" antara lain seperti draf buku elektronik atau video yang belum dipublikasikan.

  • Pasal 44

    BaruTidak ada padanan di UU 2014

    Karya yang dibantu AI dilindungi hanya jika lima syarat terpenuhi: gagasan kreatif manusia; pemilihan, kurasi, dan penyempurnaan oleh manusia; jejak dokumentasi yang dapat dibuktikan; kepatuhan pada standar etika AI; dan hasil yang mencerminkan pilihan estetika manusia. Keluaran AI tanpa keterlibatan intelektual manusia tidak dilindungi.

    Tercatat Laporan DPR 12 Mar 2026

    Dibahas dalam Perubahan 3

    Teks dalam RUU

    (1) Ciptaan yang dihasilkan dengan memanfaatkan Kecerdasan Artifisial dilindungi sebagai Hak Cipta paling sedikit memenuhi kriteria: a. adanya konsepsi kreatif yang berasal dari manusia; b. terdapat proses seleksi, kurasi, dan penyempurnaan oleh manusia; c. dapat dibuktikan jejak dokumentasi proses penciptaan; d. memenuhi standar etika Kecerdasan Artifisial; dan e. hasil akhir mencerminkan pilihan estetika manusia. (2) Ciptaan berbasis Kecerdasan Artifisial tanpa adanya keterlibatan intelektual manusia tidak dilindungi sebagai Hak Cipta.

  • Pasal 45

    BaruTidak ada padanan di UU 2014

    Siapa pun yang membuat, mendistribusikan, atau mengumumkan karya yang dibantu AI wajib menyatakan penggunaan AI, menyebut sistem AI yang dipakai, dan menguraikan kontribusi manusia, pada saat pencatatan, pengumuman pertama, distribusi komersial, dan pengalihan. Sanksinya sampai penutupan platform.

    Tercatat Laporan DPR 12 Mar 2026

    Dibahas dalam Perubahan 3

    Teks dalam RUU

    (1) Setiap Orang yang menghasilkan, mendistribusikan, atau mengumumkan Ciptaan dengan bantuan Kecerdasan Artifisial wajib: a. mencantumkan pernyataan penggunaan Kecerdasan Artifisial; b. mengidentifikasi sistem atau aplikasi yang digunakan; dan c. menyatakan bentuk kontribusi manusia. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada saat: a. pencatatan Ciptaan; b. Pengumuman pertama Ciptaan; c. distribusi komersial; atau d. pengalihan hak. (3) Setiap Orang yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; c. pemutusan akses sistem administrasi badan hukum; d. penutupan Platform Digital; e. pencabutan perizinan berusaha; f. pembatalan perizinan berusaha; dan/atau g. denda administratif.

  • Pasal 46

    BaruTidak ada padanan di UU 2014

    Melarang penghilangan informasi penggunaan AI, peniruan gaya khas seorang pencipta tanpa izin, pelanggaran hak moral oleh AI, pemakaian nama, foto, suara, atau rupa orang lain, dan klaim yang menyesatkan tentang identitas pencipta.

    Dibahas dalam Perubahan 3

    Teks dalam RUU

    (1) Setiap Orang yang menghasilkan Ciptaan Berbasis Kecerdasan Artifisial dilarang: a. menghilangkan atau mengubah informasi tentang penggunaan Kecerdasan Artifisial pada suatu Ciptaan; b. menggunakan Kecerdasan Artifisial untuk meniru gaya khas Pencipta tertentu tanpa izin; c. menghasilkan Ciptaan yang melanggar Hak Moral menggunakan Kecerdasan Artifisial; d. menggunakan atau melanggar penggunaan nama, foto, suara, atau kemiripan secara individu dalam media apa pun, dengan cara apa pun yang ditujukan kepada orang lain selain individu tersebut, untuk tujuan komersial dan non komersial; dan/atau e. membuat representasi yang menyesatkan tentang identitas Pencipta menggunakan Kecerdasan Artifisial. (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; c. pemutusan akses sistem administrasi badan hukum; d. penutupan Platform Digital; e. pencabutan perizinan berusaha; f. pembatalan perizinan berusaha; dan/atau g. denda administratif.

  • Pasal 47

    BaruTidak ada padanan di UU 2014

    Peraturan Pemerintah akan mengatur karya berbasis AI, standar etika AI, dan sanksinya.

    Dibahas dalam Perubahan 3

    Teks dalam RUU

    Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil Ciptaan berbasis Kecerdasan Artifisial, standar etika Kecerdasan Artifisial, dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 46 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

  • Pasal 48

    DiubahPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 41

    Hasil yang tidak dilindungi kini mencakup adaptasi digital yang hanya berfungsi teknis. Penjelasan menyatakan bahwa hak kekayaan intelektual lain dapat berlaku.

    Dibahas dalam Perubahan 13

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 41

    Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi:

    1. a.
      hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata,
    2. b.
      setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan: dan
    3. c.
      alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

    RUU · Pasal 48

    Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi:

    1. a.
      hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
    2. b.
      setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan;
    3. c.
      alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional; dan
    4. d.
      penyesuaian terhadap hasil karya berbasis teknologi digital yang hanya memiliki fungsi teknis.
    Penjelasan dalam RUU

    huruf c Yang dimaksud dengan "kebutuhan fungsional" adalah kebutuhan manusia terhadap suatu alat, benda, atau produk tertentu yang berdasarkan bentuknya memiliki kegunaan dan fungsi tertentu.

    huruf d Penyesuaian terhadap hasil karya berbasis teknologi digital dapat diberikan pelindungan hak kekayaan intelektual lain selain Hak Cipta.

  • Pasal 49

    DiubahPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 42

    Bendera dan lambang negara masuk ke daftar karya yang tidak memiliki hak cipta. Huruf d kini berbunyi "pidato kenegaraan atau pejabat pemerintah".

    Dibahas dalam Perubahan 13

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 42

    Tidak ada Hak Cipta atas hasil karya berupa:

    1. a.
      hasil rapat terbuka lembaga negara:
    2. b.
      peraturan perundang-undangan,
    3. c.
      pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah,
    4. d.
      putusan pengadilan atau penetapan hakim, dan
    5. e.
      kitab suci atau simbol keagamaan.

    RUU · Pasal 49

    Tidak ada Hak Cipta atas hasil karya berupa:

    1. a.
      hasil rapat terbuka lembaga negara;
    2. b.
      peraturan perundang-undangan;
    3. c.
      bendera dan lambang negara;
    4. d.
      pidato kenegaraan atau pejabat pemerintah;
    5. e.
      putusan pengadilan atau penetapan pengadilan; dan
    6. f.
      kitab suci atau simbol keagamaan.
  • Pasal 50

    DiubahPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 39

    Ciptaan yang penciptanya tidak diketahui: platform yang menyebarkannya wajib menyimpan dan menampilkan metadata lengkap, dengan sanksi.

    Dibahas dalam Perubahan 13

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 39

    (1)
    Dalam hal Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan tersebut belum dilakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.
    (2)
    Dalam hal Ciptaan telah dilakukan Pengumuman tetapi tidak diketahui Penciptanya, atau hanya tertera nama allasnya atau samaran Penciptanya, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh pihak yang melakukan Pengumuman untuk kepentingan Pencipta.
    (3)
    Dalam hal Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Pencipta dan pihak yang melakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.
    (4)
    Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak berlaku jika Pencipta dan/atau pihak yang melakukan Pengumuman dapat membuktikan kepemilikan atas Ciptaan tersebut.
    (5)
    Kepentingan Pencipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Menteri.

    RUU · Pasal 50

    (1)
    Dalam hal Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan tersebut belum dilakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh negara untuk kepentingan Pencipta.
    (2)
    Dalam hal Ciptaan telah dilakukan Pengumuman tetapi tidak diketahui Penciptanya, atau hanya tertera nama aliasnya atau samaran Penciptanya, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh pihak yang melakukan Pengumuman untuk kepentingan Pencipta.
    (3)
    Dalam hal Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Pencipta dan pihak yang melakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh negara untuk kepentingan Pencipta.
    (4)
    Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak berlaku jika Pencipta dan/atau pihak yang melakukan Pengumuman dapat membuktikan kepemilikan atas Ciptaan tersebut.
    (5)
    Kepentingan Pencipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Menteri.
    (6)
    Dalam hal Ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diedarkan oleh Platform Digital, Platform Digital harus menyediakan fasilitas penyimpanan dan penyajian metadata yang lengkap terkait Ciptaan tersebut.
    (7)
    Platform Digital yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa:
    1. a.
      peringatan tertulis;
    2. b.
      penghentian sementara kegiatan;
    3. c.
      pemutusan akses sistem administrasi badan hukum;
    4. d.
      penutupan Platform Digital;
    5. e.
      pencabutan perizinan berusaha;
    6. f.
      pembatalan perizinan berusaha; dan/atau
    7. g.
      denda administratif.
    Penjelasan dalam RUU

    ayat (1) Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan status Hak Cipta dalam hal suatu karya yang Penciptanya tidak diketahui dan belum diterbitkan, misainya, dalam hal karya tulis yang belum diterbitkan dalam bentuk buku atau karya musik yang belum direkam.

    ayat (4) Bukti kepemilikan Ciptaan dalam bentuk non digital dapat berupa: a. sertifikat Hak Cipta; atau b. dokumen atau bukti lain yang menunjukkan karya telah diumumkan pertama kali. Bukti kepemilikan Ciptaan dalam bentuk digital dapat berupa: a. metadata; b. timestamp digital; c. rekam jejak dari sistem blockchain; d. sertifikasi digital; atau e. bukti sah lain sebagai bukti kepemilikan yang mendokumentasikan pembuatan dan distribusi karya.

  • Pasal 51

    BaruTidak ada padanan di UU 2014

    Royalti untuk pemilik yang tidak diketahui diumumkan dan disimpan LMK sampai dua tahun, lalu menjadi Dana Abadi Royalti. Pemilik yang teridentifikasi kemudian dapat menagih dari dana itu sejak saat itu.

    Tercatat Laporan DPR 12 Mar 2026

    Dibahas dalam Perubahan 2

    Teks dalam RUU

    (1) Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang tidak diketahui, wajib diumumkan dan disimpan oleh LMK paling lama 2 (dua) tahun. (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait diketahui, Royalti didistribusikan kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang bersangkutan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait tidak diketahui, Royalti menjadi Dana Abadi Royalti. (4) Apabila Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait diketahui setelah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait berhak atas Royalti yang diambil dari Dana Abadi Royalti terhitung sejak diketahui.

  • Pasal 52

    BaruTidak ada padanan di UU 2014

    Dana abadi diinvestasikan tanpa menyentuh pokoknya. Hasilnya membiayai penguatan sistem royalti, bantuan sosial, peningkatan kapasitas, dan jaminan sosial bagi pencipta.

    Tercatat Laporan DPR 12 Mar 2026

    Dibahas dalam Perubahan 2

    Teks dalam RUU

    (1) Dana Abadi Royalti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikelola oleh LMK dengan tidak mengurangi nilai pokoknya untuk mendapatkan imbal hasil/nilai manfaat. (2) Pengelolaan Dana Abadi Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kehati-hatian, imbal hasil/nilai manfaat, transparan, dan akuntabel. (3) Imbal hasil/nilai manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk: a. penguatan ekosistem pengelolaan Royalti; b. bantuan sosial bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait; c. peningkatan kapasitas bagi Pencipta; d. jaminan sosial bagi orang perseorangan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta; dan/atau e. sosialisasi Hak Cipta dan Hak Terkait yang berkaitan dengan Pengelolaan Royalti. (4) Penggunaan imbal hasil/nilai manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan bagi pemajuan ekosistem permusikan dan nonpermusikan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola dan penggunaan imbal hasil/nilai manfaat Dana Abadi Royalti diatur dengan Peraturan Menteri.

  • Pasal 53

    BaruTidak ada padanan di UU 2014

    Untuk ciptaan yang diumumkan tanpa pencipta yang diketahui, Menteri menindak klaim palsu dan plagiarisme, membangun repositori digital nasional, dan menjamin akses publik yang sah.

    Dibahas dalam Perubahan 13

    Teks dalam RUU

    Dalam hal Ciptaan telah diumumkan dan tidak diketahui Pencipta atau pihak yang melakukan Pengumuman, Menteri: a. mencegah klaim palsu, plagiarisme, dan penyalahgunaan; b. membuat repositori nasional dalam format digital dalam sistem manajemen Hak Cipta; dan c. memastikan Ciptaan dapat diakses publik secara sah, dengan tetap memberikan manfaat ekonomi dan melindungi kepentingan Pencipta atau ahli waris.

  • Pasal 54

    DiubahPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 38

    Negara tetap memegang hak cipta atas ekspresi budaya tradisional (Pasal 38 UU 2014). Ditambah basis data inventarisasi digital dan pelindungan ketika ekspresi itu diunggah ke platform. Topiknya pindah dari judul bab menjadi bagian dalam Bab V.

    Dibahas dalam Perubahan 13

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 38

    (1)
    Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.
    (2)
    Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
    (3)
    Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
    (4)
    Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

    RUU · Pasal 54

    (1)
    Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara.
    (2)
    Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem manajemen Hak Cipta yang dapat diakses oleh masyarakat.
    (3)
    Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan dan melindungi kearifan lokal dan nilai yang hidup dalam masyarakat.
    (4)
    Ekspresi budaya tradisional yang diunggah dalam Platform Digital tetap dilindungi oleh negara. agar Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional tidak digunakan tanpa izin.
    (5)
    Negara harus membentuk basis data digital untuk menginventarisasi ekspresi budaya tradisional yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas.
    (6)
    Pelindungan terhadap ekspresi budaya tradisional harus mengacu pada kearifan lokal dan nilai-nilai masyarakat pengembannya.
    (7)
    Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional diatur dengan Peraturan Pemerintah.
    Penjelasan dalam RUU

    ayat (1) Yang dimaksud dengan "ekspresi budaya tradisional" mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut: a. verbal tekstual, lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif; b. musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya; c. gerak, mencakup antara lain, tarian; d. teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat; e. seni rupa dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-1ain atau kombinasinya; dan f. upacara adat.

    ayat (3) Yang dimaksud dengan "nilai yang hidup dalam masyarakat" adalah adat istiadat, norma hukum adat, norma kebiasaan, norma sosial, dan norma-norrna luhur lain yang dijunjung tinggi oleh masyarakat tempat asal, yang memelihara, mengembangkan, dan melestarikan ekspresi budaya tradisional.

    ayat (4) Ketentuan ini dimaksudkan untuk memastikan hak cipta tetap dilindungi dan tidak dieksploitasi secara komersial tanpa izin.

Bab VI: Pembatasan pelindungan Hak Cipta dan Hak Terkait

  • Pasal 55

    DiubahPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 43

    Pembatasan dilanjutkan. Ketentuan UU 2014 bahwa konten pemerintah bebas dipakai "kecuali dinyatakan dilindungi" dihapus, dan Penjelasan memasukkan hasil penelitian yang dibiayai negara. Menambah syarat metadata, sertifikat, dan tanda air.

    Dibahas dalam Perubahan 9

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 43

    Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi:

    1. a.
      Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli,
    2. b.
      Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan,
    3. c.
      pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap, atau
    4. d.
      pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.
    5. e.
      Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    RUU · Pasal 55

    (1)
    Perbuatan yang dikecualikan sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi:
    1. a.
      Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan bendera negara, lambang negara, dan lagu kebangsaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. b.
      Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah;
    3. c.
      pengambilan berita aktual, seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap;
    4. d.
      pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut; dan/atau
    5. e.
      Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret presiden, wakil presiden, mantan presiden, mantan wakil presiden, pahlawan nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    (2)
    Dokumen resmi pemerintah dalam format digital yang digunakan untuk kepentingan publik, penelitian, atau pendidikan harus mencantumkan:
    1. a.
      metadata atas dokumen resmi untuk mencegah modifikasi atau penyalahgunaan dokumen; dan
    2. b.
      sertifikat digital untuk memastikan keaslian dan integritasnya.
    (3)
    Potret tokoh dalam format digital dapat digunakan untuk kepentingan edukasi, budaya, atau peringatan tertentu apabila:
    1. a.
      tidak diubah atau dimanipulasi secara digital untuk tujuan yang bertentangan dengan martabat tokoh tersebut;
    2. b.
      tidak digunakan untuk tujuan komersial tanpa izin dari Pemegang Hak atas Potret; dan
    3. c.
      setiap distribusi potret digital disertai markah tirta atau metadata Hak Cipta untuk memastikan keaslian.
    Penjelasan dalam RUU

    ayat (1), huruf b Yang dimaksud dengan "Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah" antara lain terhadap hasil riset yang dilakukan dengan biaya negara, pidato Presiden, siaran pers kementerian dan lembaga, serta buku- buku terbitan pemerintah.

    ayat (1), huruf c Yang dimaksud dengan "berita aktual" adalah berita yang diumumkan atau dikomunikasikan kepada publik dalam waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pertama kali dikomunikasikan kepada publik.

    ayat (2), huruf b Yang dimaksud dengan "sertifikat digital" adalah sertifikat elektronik yang digunakan untuk mengautentifikasi identitas individual atau organisasi serta menjamin keabsahan dokumen digital yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.

    ayat (3) Yang dimaksud dengan "potret tokoh dalam format digital " seperti foto atau video. Yang dimaksud dengan "peringatan tertentu" antara lain peringatan dan/atau perayaan hari besar nasional atau daerah.

  • Pasal 56

    BaruTidak ada padanan di UU 2014

    Platform wajib membiarkan pencipta menetapkan batas pemakaian. Transformasi digital atas ciptaan (remix, sampling, adaptasi digital) hanya boleh dengan izin pencipta.

    Dibahas dalam Perubahan 4, Perubahan 9

    Teks dalam RUU

    (1) Platform Digital yang digunakan untuk menyebarluaskan konten wajib menyediakan pilihan bagi Pencipta untuk mengatur batasan penggunaan atas Ciptaannya. (2) Penyebarluasan Ciptaan berbasis teknologi informasi yang melibatkan transformasi digital tetap diperbolehkan sepanjang Pencipta telah memberikan izin.

    Penjelasan dalam RUU

    ayat (2) Penyebarluasan konten berbasis teknologi informasi yang melibatkan transformasi digital misalnya remix, sampling, atau adaptasi digital tetap diperbolehkan selama Pencipta memberikan izin.

  • Pasal 57

    BaruTidak ada padanan di UU 2014

    Konten daring yang dipakai untuk pendidikan, penelitian, kritik, atau parodi tidak melanggar hak cipta, dengan pencantuman sumber dan dalam batas Penggunaan Wajar. Platform wajib mempertahankan mekanisme deteksi dan penurunan konten.

    Dibahas dalam Perubahan 4, Perubahan 9

    Teks dalam RUU

    (1) Penggunaan konten digital untuk media dalam jaringan tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta apabila: a. digunakan dalam rangka pendidikan, penelitian, kritik, atau parodi tanpa melanggar Hak Moral Pencipta dan sesuai batasan Penggunaan Wajar; dan b. mencantumkan kredit kepada Pencipta asli atau sumber asli. (2) Platform Digital wajib menyediakan mekanisme pendeteksian, pelaporan, dan penghapusan konten yang memuat pelanggaran Hak Cipta.

    Penjelasan dalam RUU

    ayat (1) Yang dimaksud dengan "konten digital" antara lain berupa vidio, siniar, atau artikel. Yang dimaksud dengan "media dalam jaringan" adalah segala bentuk media yang menggunakan jaringan internet untuk proses produksi, distribusi, dan konsumsi informasi atau konten, antara lain website, media sosial, platform video, dan/atau forum diskusi dalam jaringan.

  • Pasal 58

    DiubahPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 44

    Pembatasan untuk pendidikan, penelitian, dan pemerintah dilanjutkan dari Pasal 44 UU 2014. Ayat (3) baru: salinan format aksesibel bagi pengguna yang terhambat membaca teks cetak harus dilindungi DRM, diberi label, dan memenuhi standar aksesibilitas internasional (Penjelasan menyebut DAISY).

    Tercatat ART AS-Indonesia

    Dibahas dalam Perubahan 9

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 44

    (1)
    Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan: P4 a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta,
    1. b.
      keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan,
    2. c.
      ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan, atau
    3. d.
      pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.
    (2)
    Fasilitasi akses atas suatu Ciptaan untuk penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca, dan/atau pengguna huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, kecuali bersifat komersial.
    (3)
    Dalam hal Ciptaan berupa karya arsitektur, pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis.
    (4)
    Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi akses terhadap Ciptaan bagi penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan dan keterbatasan dalam membaca dan menggunakan huruf braille, buku audio, atau sarana lannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

    RUU · Pasal 58

    (1)
    Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:
    1. a.
      pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
    2. b.
      keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
    3. c.
      ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
    4. d.
      pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.
    (2)
    Fasilitasi akses atas suatu Ciptaan untuk penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca, dan/atau pengguna huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara Iengkap, kecuali bersifat komersial.
    (3)
    Fasilitasi akses atas suatu Ciptaan untuk penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca, dan atau pengguna huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
    1. a.
      format dilindungi teknologi manajemen hak digital;
    2. b.
      menyatakan secara tegas bahwa konten ditujukan khusus untuk pengguna dengan keterbatasan aksesibilitas; dan
    3. c.
      konten memenuhi standar internasional aksesibilitas.
    (4)
    Dalam hal Ciptaan berupa karya arsitektur, pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis.
    (5)
    Penggunaan Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilengkapi deskripsi dan metadata Hak Cipta secara otomatis untuk menjamin tetap tercantumnya atribusi kepada Pencipta dalam setiap bentuk pengunduhan, penyimpanan, dan/atau penyebarluasan fail.
    (6)
    Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi akses terhadap Ciptaan bagi penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan dan keterbatasan dalam membaca dan menggunakan huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
    Penjelasan dalam RUU

    ayat (1) Yang dimaksud dengan "sebagian yang substansial" adalah bagian yang paling penting dan khas yang menjadi ciri dari Ciptaan.

    ayat (1), huruf a Yang dimaksud dengan "kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta" adalah kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu Ciptaan

    ayat (2) Yang dimaksud dengan "fasilitasi akses atas suatu Ciptaan" adalah pemberian fasilitas untuk melakukan penggunaan, pengambilan, Penggandaan, pengubahan format, Pengumuman, Pendistribusian, dan/ atau Komunikasi suatu Ciptaan secara seluruh atau sebagian yang substansial.

    ayat (3), huruf a Yang dimaksud dengan "teknologi manajemen hak digital (Digital Right Management/DRM)" adalah sebuah teknologi yang digunakan untuk mengontrol akses, distribusi, dan penggunaan Ciptaan dalam bentuk digital untuk melindungi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

    ayat (3), huruf c Konten digital yang dibuat untuk penyandang disabilitas harus memenuhi standar internasional seperti Digital Accessible Information System (DAISY) untuk memastikan kompatibilitas dengan perangkat baca bantu.

    ayat (4) Yang dimaksud dengan "berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis", misalnya, perubahan luas tanah yang tidak mencukupi, letak posisi tidak simetris, komposisi material bahan yang berbeda, dan perubahan bentuk arsitektur karena faktor alam. Penggunaan Ciptaan arsitektur dalam bentuk render, model virtual, atau tur virtual tidak merupakan pelanggaran Hak Cipta apabila: a. dimanfaatkan untuk keperluan teknis atau edukasi; dan b. tidak memodifikasi elemen desain asli tanpa izin Pencipta.

  • Pasal 59

    DiubahPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 45

    Pengecualian salinan cadangan program komputer: adaptasi tidak boleh mengubah lisensi asli atau menghapus pencantuman pencipta.

    Dibahas dalam Perubahan 9

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 45

    (1)
    Penggandaan sebanyak 1 (satu) salinan atau adaptasi Program Komputer yang dilakukan oleh pengguna yang sah dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta jika salinan tersebut digunakan untuk:
    1. a.
      penelitian dan pengembangan Program Komputer tersebut: dan
    2. b.
      arsip atau cadangan atas Program Komputer yang diperoleh secara sah untuk mencegah kehilangan, kerusakan, atau tidak dapat dioperasikan. - 2D -(3) Apabila penggunaan Program Komputer telah berakhir, salinan atau adaptasi Program Komputer tersebut harus dimusnahkan.

    RUU · Pasal 59

    (1)
    Penggandaan sebanyak 1 (satu) salinan atau adaptasi Program Komputer yang dilakukan oleh pengguna yang sah dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta jika salinan tersebut digunakan untuk:
    1. a.
      penelitian dan pengembangan Program Komputer tersebut; dan
    2. b.
      arsip atau cadangan pribadi dan tidak didistribusikan lebih lanjut atas Program Komputer yang diperoleh secara sah untuk mencegah kehilangan, kerusakan, atau tidak dapat dioperasikan.
    (2)
    Adaptasi penelitian dan pengembangan Program Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilakukan tanpa mengubah lisensi asli atau menghilangkan atribut dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
    (3)
    Apabila penggunaan Program Komputer telah berakhir, salinan atau adaptasi Program Komputer tersebut harus dimusnahkan.
    Penjelasan dalam RUU

    ayat (1) Seorang pengguna (bukan Pemegang Hak Cipta) Program Komputer dapat membuat 1 (satu) Salinan atau adaptasi atas Program Komputer yang dimilikinya secara sah, untuk penelitian dan pengembangan Program Komputer tersebut atau untuk dijadikan cadangan yang hanya digunakan sendiri. Pembuatan salinan cadangan tersebut tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta.

    ayat (3) Pemusnahan salinan atau adaptasi Program Komputer dimaksudkan untuk menghindari pemanfaatan oleh pihak lain dengan tanpa hak.

  • Pasal 60

    DiubahPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 46

    Salinan pribadi: terbatas pada perangkat pribadi, tidak boleh diunggah ke platform, dan harus memuat metadata hak.

    Dibahas dalam Perubahan 9

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 46

    (1)
    Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas Ciptaan yang telah dilakukan Pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
    (2)
    Penggandaan untuk kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencakup:
    1. a.
      karya arsitektur dalam bentuk bangunan atau konstruksi lain:
    2. b.
      seluruh atau bagian yang substansial dari suatu buku atau notasi musik,
    3. c.
      seluruh atau bagian substansial dari database dalam bentuk digital:
    4. d.
      Program Komputer, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1): dan
    5. e.
      Penggandaan untuk kepentingan pribadi yang pelaksanaannya bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

    RUU · Pasal 60

    (1)
    Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas Ciptaan yang telah dilakukan Pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
    (2)
    Penggandaan untuk kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencakup:
    1. a.
      karya arsitektur dalam bentuk bangunan atau konstruksi lain;
    2. b.
      seluruh atau bagian yang substansial dari suatu buku atau notasi musik;
    3. c.
      seluruh atau bagian substansial dari database dalam bentuk digital;
    4. d.
      Program Komputer, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1); dan
    5. e.
      Penggandaan untuk kepentingan pribadi yang pelaksanaannya bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
    (3)
    Penggandaan atas Ciptaan untuk kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibatasi pada perangkat pribadi dan tidak boleh diunggah ke Platform Digital dalam jaringan.
    (4)
    Salinan Ciptaan yang digunakan untuk kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyertakan informasi mengenai Hak Cipta dalam metadata salinan digital.
    Penjelasan dalam RUU

    ayat (2), huruf b Yang dimaksud dengan "bagian yang substansial" adalah bagian yang paling penting dan khas yang menjadi ciri dari Ciptaan.

    ayat (2), huruf e Yang dimaksud dengan "kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta" adalah kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu Ciptaan.

    ayat (4) Informasi mengenai Hak Cipta dalam metadata seperti nama Ciptaan, nama Pencipta, dan tahun pembuatan.

  • Pasal 61

    DiubahPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 47

    Perpustakaan dan arsip: salinan digital untuk pelestarian dan akses jarak jauh, dengan syarat seperti autentikasi pengguna, pencatatan akses, enkripsi, dan pertukaran salinan digital melalui sistem berbasis blockchain.

    Dibahas dalam Perubahan 9

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 47

    Setiap perpustakaan atau lembaga arsip yang tidak bertujuan komersial dapat membuat 1 (satu) salinan Ciptaan atau bagian Ciptaan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan cara:

    1. a.
      Penggandaan tulisan secara reprografi yang telah dilakukan Pengumuman, diringkas, atau dirangkum untuk memenuhi permintaan seseorang dengan syarat: 1. perpustakaan atau lembaga arsip menjamin bahwa salinan tersebut hanya akan digunakan untuk tujuan pendidikan atau penelitian:
    2. 2.
      Penggandaan tersebut dilakukan secara terpisah dan jika dilakukan secara berulang, Penggandaan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan: dan 3) 3. tidak ada Lisensi yang ditawarkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif kepada perpustakaan atau lembaga arsip sehubungan dengan bagian yang digandakan.
    3. b.
      pembuatan salinan dilakukan untuk pemeliharaan, penggantian salinan yang diperlukan, atau penggantian salinan dalam hal salinan hilang, rusak, atau musnah dari koleksi permanen di perpustakan atau lembaga arsip lain dengan syarat: 1. perpustakan atau lembaga arsip tidak mungkin memperoleh salinan dalam kondisi wajar, atau 2. pembuatan salinan tersebut dilakukan secara terpisah atau jika dilakukan secara berulang, pembuatan salinan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan.
    4. c.
      pembuatan salinan dimaksudkan untuk Komunikasi atau pertukaran informasi antarperpustakaan, antarlembaga arSip, serta antara perpustakaan dan lembaga arsip.

    RUU · Pasal 61

    (1)
    Setiap perpustakaan atau lembaga arsip yang tidak bertujuan komersial dapat membuat 1 (satu) salinan Ciptaan atau bagian Ciptaan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan cara:
    1. a.
      Penggandaan tulisan secara reprografi yang telah dilakukan Pengumuman, diringkas, atau dirangkum untuk memenuhi permintaan seseorang dengan syarat: 1. perpustakaan atau lembaga arsip menjamin bahwa salinan tersebut hanya akan digunakan untuk tujuan pendidikan atau penelitian;
    2. 2.
      Penggandaan tersebut dilakukan secara terpisah dan jika dilakukan secara berulang, Penggandaan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan; dan 3. tidak ada Lisensi yang ditawarkan oleh LMK kepada perpustakaan atau lembaga arsip sehubungan dengan bagian yang digandakan.
    3. b.
      pembuatan salinan dilakukan untuk pemeliharaan, penggantian salinan yang diperlukan, atau penggantian salinan dalam hal salinan hilang, rusak, atau musnah dari koleksi permanen di perpustakan atau lembaga arsip lain dengan syarat: 1. perpustakan atau lembaga arsip tidak mungkin memperoleh salinan dalam kondisi wajar; atau 2. pembuatan salinan tersebut dilakukan secara terpisah atau jika dilakukan secara berulang, pembuatan salinan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan.
    4. c.
      pembuatan salinan dimaksudkan untuk Komunikasi atau pertukaran informasi antarperpustakaan, antarlembaga arsip, serta antara perpustakaan dan lembaga arsip.
    (2)
    Perpustakaan atau lembaga arsip yang tidak bertujuan komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan penggandaan dalam format digital untuk tujuan:
    1. a.
      preservasi karya agar tidak rusak akibat usia atau faktor lingkungan;
    2. b.
      pemenuhan akses oleh pengguna yang tidak dapat secara fisik mengunjungi perpustakaan atau lembaga arsip.
    (3)
    Perpustakaan atau lembaga arsip yang tidak bertujuan komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat membuat salinan digital koleksi langka, rentan, atau terancam rusak dengan ketentuan:
    1. a.
      salinan asli tetap dijaga dan dilestarikan;
    2. b.
      salinan digital tidak didistribusikan secara komersial atau publik tanpa izin tertulis dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta; dan
    3. c.
      informasi tentang Hak Cipta harus tetap dilampirkan dalam setiap salinan digital.
    (4)
    Pertukaran informasi antar perpustakaan atau antar lembaga arsip dapat dilakukan melalui Platform Digital dengan syarat:
    1. a.
      sistem digital memiliki fitur autentikasi pengguna untuk memastikan hanya anggota sah yang dapat mengakses; dan
    2. b.
      setiap pertukaran informasi secara digital harus dicatat dalam sistem, termasuk informasi mengenai pengguna, durasi akses, dan tujuan penggunaannya.
    (5)
    Penggandaan tulisan secara reprografi mencakup pemindaian digital dengan ketentuan:
    1. a.
      salinan digital dilengkapi dengan markah tirta Hak Cipta untuk mencegah penyalahgunaan; dan
    2. b.
      penggandaan digital hanya dapat dilakukan jika tidak ada Lisensi digital yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan yang sama.
    (6)
    Penggantian salinan dapat dilakukan dalam bentuk digital jika salinan fisik tidak memungkinkan untuk dipertahankan karena kerusakan atau kehilangan.
    (7)
    Perpustakaan dapat menggunakan teknologi penyimpanan digital untuk menyimpan salinan digital dengan ketentuan:
    1. a.
      sistem penyimpanan harus aman, terenkripsi, dan tidak memungkinkan akses oleh pihak tidak berwenang; dan
    2. b.
      data pengguna yang mengakses salinan digital harus tercatat untuk memastikan penggunaan sesuai tujuan yang diizinkan.
    (8)
    Pertukaran digital melalui sistem berbasis blockchain untuk menjamin keaslian, integritas, dan keamanan salinan karya yang dipertukarkan.
    (9)
    Salinan digital hanya boleh diakses melalui Platform Digital perpustakaan atau lembaga arsip, dan tidak boleh diunduh atau disalin oleh pengguna tanpa izin tertulis dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
    (10)
    Perpustakaan dan lembaga arsip yang menggunakan Platform Digital harus menggunakan standar keamanan digital berikut:
    1. a.
      enkripsi data untuk melindungi fail digital;
    2. b.
      sistem autentikasi berbasis akun untuk memastikan akses hanya digunakan oleh pihak yang berwenang; dan
    3. c.
      sistem pendeteksian dan pelacakan untuk mencatat kegiatan pengguna terkait salinan digital.
    Penjelasan dalam RUU

    ayat (2), huruf b Pengguna yang tidak dapat secara fisik mengunjungi perpustakaan atau lembaga arsip antara lain pengguna dengan disabilitas atau yang berada di lokasi terpencil.

    ayat (7) Yang dimaksud dengan "penyimpanan digital" seperti penyimpanan berbasis komputasi awan (cloud storage) misalnya google drive, dropbox, atau one drive.

    ayat (8) Yang dimaksud dengan "blockchain" adalah konsep pelindungan Hak Cipta yang memanfaatkan teknologi untuk mencatat dan memverifikasi kepemilikan serta pengalihan hak atas karya kreatif.

  • Pasal 62

    DiubahPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 48

    Pengecualian untuk tujuan informasi secara daring: syarat bagi platform, tanda air dan metadata, blockchain atau tanda tangan digital pada pengunggahan ulang untuk menjaga keaslian, dan DRM untuk kutipan pendek.

    Dibahas dalam Perubahan 9

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 48

    Penggandaan, Penyiaran, atau Komunikasi atas Ciptaan untuk tujuan informasi yang menyebutkan sumber dan nama Pencipta secara lengkap tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta dengan ketentuan Ciptaan berupa:

    1. a.
      artikel dalam berbagai bidang yang sudah dilakukan Pengumuman baik dalam media cetak maupun media elektronik kecuali yang salinannya disediakan oleh Pencipta, atau berhubungan dengan Penyiaran atau Komunikasi atas suatu Ciptaan,
    2. b.
      laporan peristiwa aktual atau kutipan singkat dari Ciptaan yang dilihat atau didengar dalam situasi tertentu, dan
    3. c.
      karya ilmiah, pidato, ceramah, atau Ciptaan sejenis yang disampaikan kepada publik.

    RUU · Pasal 62

    (1)
    Penggandaan, Penyiaran, atau Komunikasi atas Ciptaan untuk tujuan informasi yang menyebutkan sumber dan nama Pencipta secara lengkap tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta dengan ketentuan Ciptaan berupa:
    1. a.
      artikel dalam berbagai bidang yang sudah dilakukan Pengumuman dalam media cetak atau media elektronik kecuali yang salinannya disediakan oleh Pencipta, atau berhubungan dengan Penyiaran atau Komunikasi atas suatu Ciptaan;
    2. b.
      laporan peristiwa aktual atau kutipan singkat dari Ciptaan yang dilihat atau didengar dalam situasi tertentu; dan
    3. c.
      karya ilmiah, pidato, ceramah, atau Ciptaan sejenis yang disampaikan kepada publik.
    (2)
    Penggandaan, Penyiaran, atau Komunikasi atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan secara digital untuk tujuan informasi harus memenuhi ketentuan:
    1. a.
      dilakukan melalui media digital dan/atau Platform Digital yang mengidentifikasi dan melindungi Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta;
    2. b.
      akses terhadap Ciptaan digital harus dibatasi untuk tujuan tidak komersial dan dilakukan melalui media digital dan/atau Platform Digital serta telah diotorisasi oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
    3. c.
      setiap Ciptaan yang disiarkan atau dikomunikasikan secara digital harus memiliki sistem pencatatan penggunaan.
    (3)
    Artikel yang sudah dilakukan Pengumuman dalam media cetak maupun elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digandakan atau dikomunikasikan melalui media digital dan/atau Platform Digital dengan ketentuan:
    1. a.
      penyiaran artikel secara digital harus mencantumkan deskripsi, tautan, dan/atau metadata Hak Cipta untuk menjamin tetap tercantumnya atribusi kepada Pencipta;
    2. b.
      media digital dan/atau Platform Digital yang mengunggah ulang artikel harus menggunakan teknologi blockchain atau tanda tangan digital untuk menjaga keaslian dan mencegah manipulasi konten; dan/atau
    3. c.
      penggunaan ulang artikel dalam media digital dan/atau Platform Digital hanya diperbolehkan jika tidak terdapat larangan eksplisit dari Pencipta pada artikel tersebut.
    (4)
    Laporan peristiwa aktual atau kutipan singkat dari Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk tujuan informasi dalam media digital dengan ketentuan:
    1. a.
      dibatasi hanya untuk durasi pendek atau bagian kecil dari Ciptaan yang berhubungan dengan peristiwa tersebut;
    2. b.
      tidak boleh digunakan secara komersial kecuali dengan izin tertulis dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta; dan
    3. c.
      menggunakan teknologi manajemen hak digital untuk mencegah pengunduhan atau penggandaan tanpa izin.
    (5)
    Karya ilmiah, pidato, ceramah, atau Ciptaan sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang disampaikan kepada publik dapat diakses secara digital dengan ketentuan:
    1. a.
      rekaman digital harus menyebutkan nama Pencipta, deskripsi, dan metadata Hak Cipta untuk menjamin tetap tercantumnya atribusi kepada Pencipta;
    2. b.
      penggunaan rekaman secara digital harus tunduk pada batasan durasi atau konten tertentu untuk mencegah eksploitasi yang tidak wajar; dan/atau
    3. c.
      Platform Digital wajib menyediakan mekanisme pendeteksian, pelaporan, dan penghapusan konten yang memuat pelanggaran Hak Cipta.
    Penjelasan dalam RUU

    ayat (2), huruf a Yang dimaksud dengan "mengidentifikasi dan melindungi Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta" seperti penggunaan markah tirta atau metadata digital.

    ayat (2), huruf c Sistem pencatatan penggunaan bertujuan untuk memastikan transparansi terhadap Ciptaan yang disiarkan atau dikomunikasikan secara digital.

    ayat (3) Yang dimaksud dengan "media digital" adalah segala bentuk konten atau informasi yang disimpan, diproses, dan didistribusikan menggunakan teknologi digital yang mencakup berbagai format seperti teks, gambar, audio, video, dan animasi yang dapat diakses melalui perangkat elektronik seperti komputer, ponsel, dan tablet. Contoh media digital antara lain artikel berita di situs web, video di Platform Digital, lagu di Platform Digital, foto di Platform Digital, atau naskah atau tulisan di buku elektronik.

    ayat (5), huruf c Sistem pelindungan seperti markah tirta otomatis dan pembatasan pengunduhan.

  • Pasal 63

    BaruTidak ada padanan di UU 2014

    Syarat akses digital ke karya yang dipakai untuk informasi: pembatasan akses, pencantuman sumber dan metadata, dan penggunaan komersial hanya dengan lisensi. Menteri mengawasi catatan distribusi digital dan verifikasi sumber berbasis AI.

    Dibahas dalam Perubahan 3, Perubahan 9

    Teks dalam RUU

    (1) Ciptaan yang digunakan untuk tujuan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 62 dapat diakses secara digital dengan memenuhi persyaratan: a. Platform Digital mengatur pembatasan akses untuk melindungi Hak Cipta; b. konten yang diakses harus mencantumkan deskripsi, tautan, dan/atau metadata Hak Cipta; dan c. Penggunaan Secara Komersial yang dilakukan oleh media digital dan/atau Platform Digital harus melalui perjanjian Lisensi. (2) Untuk melindungi keaslian Ciptaan di media digital dan/atau Platform Digital, Menteri memastikan dan mengawasi penggunaan: a. teknologi berbasis digital untuk pencatatan distribusi konten; dan b. Kecerdasan Artifisial dalam sistem verifikasi untuk memastikan Ciptaan yang digunakan berasal dari sumber yang asli dan dilindungi. (3) Nama Pencipta dan sumber Ciptaan wajib dicantumkan dalam format yang tidak dapat dihapus.

    Penjelasan dalam RUU

    ayat (3) Yang dimaksud dengan "format yang tidak dapat dihapus" antara lain metadata digital pada file media dan markah tirta visual atau audio yang terintegrasi dalam karya.

  • Pasal 64

    SamaPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 49

    Salinan sementara dan rekaman lembaga penyiaran.

    Dibahas dalam Perubahan 9

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 49

    (1)
    Penggandaan sementara atas Ciptaan tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta jika Penggandaan tersebut memenuhi ketentuan:
    1. a.
      pada saat dilaksanakan transmisi digital atau pembuatan Ciptaan secara digital dalam media penyimpanan, "3 b. dilaksanakan oleh setiap Orang atas izin Pencipta untuk mentransmisi Ciptaan, dan
    2. c.
      menggunakan alat yang dilengkapi mekanisme penghapusan salinan secara otomatis yang tidak memungkinkan Ciptaan tersebut ditampilkan kembali.
    (2)
    Setiap Lembaga Penyiaran dapat membuat rekaman sementara tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk tujuan aktivitasnya dengan alat dan fasilitasnya sendiri.
    (3)
    Lembaga Penyiaran wajib memusnahkan rekaman sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak pembuatan atau dalam waktu yang lebih lama dengan persetujuan Pencipta.
    (4)
    Lembaga Penyiaran dapat membuat 1 (satu) salinan rekaman sementara yang mempunyai karakteristik tertentu untuk kepentingan arsip resmi.

    RUU · Pasal 64

    (1)
    Penggandaan sementara atas Ciptaan tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta jika Penggandaan tersebut memenuhi ketentuan:
    1. a.
      pada saat dilaksanakan transmisi digital atau pembuatan Ciptaan secara digital dalam media penyimpanan;
    2. b.
      dilaksanakan oleh setiap Orang atas izin Pencipta untuk mentransmisi Ciptaan; dan
    3. c.
      menggunakan alat yang dilengkapi mekanisme penghapusan salinan secara otomatis yang tidak memungkinkan Ciptaan tersebut ditampilkan kembali.
    (2)
    Setiap Lembaga Penyiaran dapat membuat rekaman sementara tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk tujuan kegiatannya dengan alat dan fasilitasnya sendiri.
    (3)
    Lembaga Penyiaran wajib memusnahkan rekaman sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak pembuatan atau dalam waktu yang lebih lama dengan persetujuan Pencipta.
    (4)
    Lembaga Penyiaran dapat membuat 1 (satu) salinan rekaman sementara yang mempunyai karakteristik tertentu untuk kepentingan arsip resmi dan tidak untuk disiarkan kembali.
    Penjelasan dalam RUU

    ayat (1) Yang dimaksud dengan "Penggandaan Sementara" adalah penambahan jumlah suatu Ciptaan secara tidak permanen yang dilakukan dengan media digital, misalnya perbanyakan lagu atau musik, buku, gambar, dan karya lain dengan media komputer melalui jaringan intranet maupun internet yang kemudian disimpan secara temporer dalam tempat penyimpanan digital.

    ayat (4) Yang dimaksud dengan "karakteristik tertentu" adalah rekaman yang berisi film dokumenter, sejarah, untuk kepentingan negara, atau telah lewat masa pelindungan hukumnya.

  • Pasal 65

    SamaPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 51

    Kata "wajar" ditambahkan pada imbalan yang harus dibayar atas siaran pemerintah yang memakai karya.

    Dibahas dalam Perubahan 9

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 51

    (1)
    Pemerintah dapat menyelenggarakan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas suatu Ciptaan melalui radio, televisi dan/atau sarana lain untuk kepentingan nasional tanpa izin dari Pemegang Hak Cipta, dengan ketentuan wajib memberikan imbalan kepada Pemegang Hak Cipta.
    (2)
    Lembaga Penyiaran yang melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendokumentasikan Ciptaan hanya untuk Lembaga Penyiaran tersebut dengan ketentuan untuk Penyiaran selanjutnya, Lembaga Penyiaran tersebut harus mendapatkan izin Pemegang Hak Cipta.

    RUU · Pasal 65

    (1)
    Pemerintah dapat menyelenggarakan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas suatu Ciptaan melalui radio, televisi dan/atau sarana lain untuk kepentingan nasional tanpa izin dari Pemegang Hak Cipta, dengan ketentuan wajib memberikan imbalan yang wajar kepada Pemegang Hak Cipta.
    (2)
    Lembaga Penyiaran yang melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendokumentasikan Ciptaan hanya untuk Lembaga Penyiaran tersebut dengan ketentuan untuk Penyiaran selanjutnya, Lembaga Penyiaran tersebut harus mendapatkan izin Pemegang Hak Cipta.
  • Pasal 66

    BaruTidak ada padanan di UU 2014

    Pemanfaatan ciptaan sebagai bahan pelatihan AI tunduk pada Penggunaan Wajar atau pada lisensi yang disepakati menurut undang-undang. Tidak ada pengecualian tersendiri untuk penambangan teks dan data.

    Tercatat Laporan DPR 12 Mar 2026

    Dibahas dalam Perubahan 3, Perubahan 9

    Teks dalam RUU

    Pemanfaatan Ciptaan sebagai bahan pelatihan model Kecerdasan Artifisial tunduk pada ketentuan Penggunaan Wajar atau Lisensi yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  • Pasal 67

    DiubahPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 26

    Pembatasan hak terkait kini mencakup perusahaan pers. Penyalinan yang merugikan pencipta secara ekonomi harus dikompensasi, menurut aturan Menteri.

    Dibahas dalam Perubahan 9

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 26

    Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

    1. a.
      penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual:
    2. b.
      Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan,
    3. c.
      Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar: dan
    4. d.
      penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

    RUU · Pasal 67

    (1)
    Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 28 tidak berlaku terhadap:
    1. a.
      penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
    2. b.
      Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
    3. c.
      Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
    4. d.
      penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, Lembaga Penyiaran, atau Perusahaan Pers, dengan tetap menghormati Hak Moral Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
    (2)
    Setiap Orang yang melakukan penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menimbulkan kerugian ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta wajib membayar kompensasi.
    (3)
    Kewajiban pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Menteri.

Bab VII: Sarana kontrol teknologi

  • Pasal 68

    DiubahPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 53

    Produksi dan penyimpanan berbasis teknologi informasi kini wajib memiliki sarana kontrol teknologi.

    Dibahas dalam Perubahan 9

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 53

    (1)
    Ciptaan atau produk Hak Terkait yang menggunakan sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi, wajib memenuhi aturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
    (2)
    Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. BAB VII! KONTEN HAK CIPTA DAN HAK TERKAIT DALAM TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

    RUU · Pasal 68

    (1)
    Ciptaan atau produk Hak Terkait yang menggunakan sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi, wajib memenuhi aturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
    (2)
    Ciptaan atau produk Hak Terkait yang menggunakan sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sarana kontrol teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    (3)
    Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
    Penjelasan dalam RUU

    ayat (1) Yang dimaksud dengan "sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi" antara lain cakram optik, server, komputasi awan (cloud), kode rahasia, kata kunci (password), barcode, serial number, teknologi dekripsi (descryption), dan enkripsi (encryption) yang digunakan untuk melindungi Ciptaan.

    ayat (2) Yang dimaksud dengan "sarana kontrol teknologi" adalah setiap teknologi, perangkat, atau komponen yang dirancang untuk mencegah atau membatasi tindakan yang tidak diizinkan oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, dan/atau yang dilarang oleh peraturan perundang- undangan.

Bab VIII: Konten Hak Cipta dan Hak Terkait dalam teknologi informasi dan komunikasi

  • Pasal 69

    DiubahPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 54

    Kewenangan pemerintah atas konten pelanggaran dipertahankan, termasuk pengawasan perekaman di tempat acara. Platform wajib memiliki mekanisme "deteksi dini" yang terhubung dengan sistem informasi manajemen hak dan penggunaan komersial. Peraturan bersama Menteri Hukum dan Menteri Komunikasi dan Digital akan mengatur bentuknya.

    Tercatat MK 84/2023

    Dibahas dalam Perubahan 4

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 54

    Untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan:

    1. a.
      pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait:
    2. b.
      kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait, dan C. pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan.

    RUU · Pasal 69

    (1)
    Untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah Pusat berwenang melakukan:
    1. a.
      pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait;
    2. b.
      kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, dalam atau luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
    3. c.
      pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan.
    (2)
    Pencegahan pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan dan/atau terintegrasi dengan sistem informasi manajemen Hak Cipta dan informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan pemanfaatan sistem informasi Penggunaan Secara Komersial Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
    (3)
    Platform Digital harus memiliki mekanisme deteksi dini atas pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait dalam Platform Digital yang disediakannya.
    (4)
    Mekanisme deteksi dini atas pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait dalam Platform Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terintegrasi dengan sistem informasi manajemen Hak Cipta dan informasi elektronik Hak Cipta serta sistem informasi Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dan sistem informasi Hak Ekonomi Produser Fonogram.
    (5)
    Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pencegahan pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta bentuk mekanisme deteksi dini atas pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait dalam Platform Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam peraturan bersama Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan digital.
    Penjelasan dalam RUU

    ayat (1), huruf a Yang dimaksud dengan "konten" adalah isi dari hasil Ciptaan yang tersedia dalam media apapun. Bentuk penyebarluasan konten antara (upload) konten melalui media internet.

  • Pasal 70

    DiubahPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 55

    Laporan disampaikan kepada Menteri Hukum, yang memverifikasi dan merekomendasikan pemblokiran kepada menteri bidang digital. Pengaman UU 2014 dihapus: setelah memblokir seluruh situs, Menteri tidak lagi wajib meminta penetapan pengadilan dalam 14 hari.

    Dibahas dalam Perubahan 4

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 55

    (1)
    Setiap Orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait melalui sistem elektronik untuk Penggunaan Secara Komersial dapat melaporkan kepada Menteri.
    (2)
    Menteri memverifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
    (3)
    Dalam hal ditemukan bukti yang cukup berdasarkan hasil verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas permintaan pelapor Menteri merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar Hak Cipta dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.
    (4)
    Dalam hal penutupan situs internet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara keseluruhan, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari setelah penutupan Menteri wajib meminta penetapan pengadilan.

    RUU · Pasal 70

    (1)
    Setiap Orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait melalui sistem elektronik untuk Penggunaan Secara Komersial dapat melaporkan kepada Menteri.
    (2)
    Menteri memverifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
    (3)
    Dalam hal ditemukan bukti yang cukup berdasarkan hasil verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permintaan pelapor Menteri merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan digital untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar Hak Cipta dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.
    Penjelasan dalam RUU

    ayat (1) Yang dimaksud dengan "Penggunaan Secara Komersial" dalam media teknologi informasi dan komunikasi mencakup penggunaan komersial secara langsung (berbayar) maupun penyediaan layanan konten gratis yang memperoleh keuntungan ekonomi dari pihak lain yang mengambil manfaat dari penggunaan Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dimaksud.

  • Pasal 71

    DiubahPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 56

    Menteri bidang digital juga dapat memutus akses atau memoderasi konten secara langsung, tanpa menunggu rekomendasi. Pelaksanaannya pindah dari peraturan bersama menteri ke Peraturan Pemerintah.

    Dibahas dalam Perubahan 4

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 56

    (1)
    Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dapat menutup konten, dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.
    (2)
    Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh peraturan bersama Menteri dan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika.

    RUU · Pasal 71

    (1)
    Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan digital berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) dapat menutup konten, dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.
    (2)
    Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan digital dapat langsung melakukan pemutusan akses terhadap konten dan/atau moderasi konten atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.
    (3)
    Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
    Penjelasan dalam RUU

    ayat (1) Yang dimaksud dengan "menutup konten dan/atau hak akses pengguna" adalah mencakup 2 (dua) hal yang meliputi pertama pemblokiran konten atau situs penyedia jasa layanan konten dan kedua berupa pemblokiran akses pengguna terhadap situs tertentu melalui pemblokiran internet protocol address atau sejenisnya.

Bab IX: Masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait

  • Pasal 72

    SamaPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 57

    Hak moral atas pencantuman nama, nama samaran, dan keutuhan ciptaan tidak dibatasi waktu.

  • Pasal 73

    SamaPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 58

    Pencipta: seumur hidup ditambah 70 tahun. Ciptaan yang dipegang badan hukum: 50 tahun sejak diumumkan.

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 58

    (1)
    Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:
    1. a.
      buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya,
    2. b.
      ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya,
    3. c.
      alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan,
    4. d.
      lagu atau musik dengan atau tanpa teks,
    5. e.
      drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim,
    6. f.
      karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase:
    7. g.
      karya arsitektur,
    8. h.
      peta, dan 1. karya seni batik atau seni motif lain, berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
    (2)
    Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, pelindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
    (3)
    Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

    RUU · Pasal 73

    (1)
    Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:
    1. a.
      buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
    2. b.
      ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
    3. c.
      alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
    4. d.
      lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
    5. e.
      drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
    6. f.
      karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
    7. g.
      karya arsitektur;
    8. h.
      peta; dan
    9. i.
      karya seni batik atau seni motif lain, berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal I Januari tahun berikutnya.
    (2)
    Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, pelindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
    (3)
    Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.
    Penjelasan dalam RUU

    ayat (2) Yang dimaksud dengan "masa berlaku pelindungan Hak Ekonomi terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya" adalah ketetapan yang diatur di dalam persetujuan TRIPs (TRIPS Agreement Pasal 14 ayat (5). Contoh suatu karya difiksasi tanggal 30 Oktober 2014 sejak saat itu langsung mendapatkan pelindungan hukum dan jangka waktu 50 (lima puluh) tahun dihitung sejak 1 Januari 2015.

  • Pasal 74

    DiubahPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 59

    Karya jurnalistik masuk ke kelompok 50 tahun. Fotografi, potret, sinematografi, permainan video, dan program komputer tetap 50 tahun.

    Tercatat ART AS-Indonesia

    Dibahas dalam Perubahan 6

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 59

    (1)
    Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:
    1. a.
      karya fotografi,
    2. b.
      Potret:
    3. c.
      karya sinematografi,
    4. d.
      permainan video,
    5. e.
      Program Komputer,
    6. f.
      perwajahan karya tulis,
    7. g.
      terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi,
    8. h.
      terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional,
    9. i.
      kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya, dan J. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, berlaku selama SO (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.
    (2)
    Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

    RUU · Pasal 74

    (1)
    Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:
    1. a.
      karya fotografi;
    2. b.
      Potret;
    3. c.
      karya sinematografi;
    4. d.
      Karya Jurnalistik;
    5. e.
      permainan video;
    6. f.
      program komputer;
    7. g.
      perwajahan karya tulis;
    8. h.
      terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
    9. i.
      terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
    10. j.
      kompilasi Ciptaan atau data, dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan
    11. k.
      kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.
    (2)
    Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.
  • Pasal 75

    DiubahPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 60

    Ciptaan yang penciptanya tidak diketahui dan dipegang negara atau pengumumnya: 70 tahun, naik dari 50.

    Tercatat ART AS-Indonesia

    Dibahas dalam Perubahan 6

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 60

    (1)
    Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu.
    (2)
    Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
    (3)
    Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh pihak yang melakukan Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

    RUU · Pasal 75

    (1)
    Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu.
    (2)
    Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 70 (tujuh puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
    (3)
    Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh pihak yang melakukan Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) berlaku selama 70 (tujuh puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
  • Pasal 76

    SamaPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 61

    Ciptaan yang terdiri atas beberapa bagian atau jilid.

  • Pasal 77

    SamaPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 62

    Hak moral pelaku pertunjukan mengikuti aturan hak moral pencipta.

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 62

    Masa berlaku hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 berlaku secara mutatis mutandis terhadap hak moral Pelaku Pertunjukan. Lembaga Penyiaran

    RUU · Pasal 77

    Masa berlaku Hak Moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Hak Moral Pelaku Pertunjukan. dan Lembaga Penyiaran

  • Pasal 78

    DiubahPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 63

    Pelaku pertunjukan dan produser fonogram: 70 tahun, naik dari 50. Perusahaan pers mendapat 20 tahun. Lembaga penyiaran tetap 20 tahun.

    Tercatat ART AS-Indonesia

    Dibahas dalam Perubahan 5, Perubahan 6

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 63

    (1)
    Pelindungan hak ekonomi bagi:
    1. a.
      Pelaku Pertunjukan, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertunjukannya difiksasi dalam Fonogram atau audiovisual:
    2. b.
      Produser Fonogram, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Fonogramnya difiksasi, dan
    3. c.
      Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siarannya pertama kali disiarkan.
    (2)
    Masa berlaku pelindungan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

    RUU · Pasal 78

    (1)
    Pelindungan Hak Ekonomi bagi:
    1. a.
      Pelaku Pertunjukan, berlaku selama 70 (tujuh puluh) tahun sejak pertunjukannya difiksasi dalam Fonogram atau audio visual;
    2. b.
      Produser Fonogram, berlaku selama 70 (tujuh puluh) tahun sejak Fonogramnya difiksasi;
    3. c.
      Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siarannya pertama kali disiarkan; dan
    4. d.
      Perusahaan Pers, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak Karya Jurnalistik dipublikasikan.
    (2)
    Masa berlaku pelindungan Hak Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Bab X: Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait

  • Pasal 79

    DiubahPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 64

    Pencatatan menjadi digital dan tetap bukan syarat pelindungan. Menteri memelihara basis data digital nasional.

    Dibahas dalam Perubahan 14

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 64

    (1)
    Menteri menyelenggarakan pencatatan dan Penghapusan Ciptaan dan produk Hak Terkait.
    (2)
    Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait.

    RUU · Pasal 79

    (1)
    Menteri menyelenggarakan pencatatan dan penghapusan Ciptaan dan produk Hak Terkait.
    (2)
    Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Menteri melalui mekanisme digital.
    (3)
    Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan syarat untuk mendapatkan pelindungan Hak Cipta dan Hak Terkait.
    (4)
    Menteri menyediakan pangkalan data berbasis digital untuk mendata seluruh Ciptaan dengan mengintegrasikan sistem registrasi berbasis teknologi.
    Penjelasan dalam RUU

    ayat (3) Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan merupakan suatu keharusan bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait. Pelindungan suatu Ciptaan dimulai sejak Ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pencatatan. Hal ini berarti suatu Ciptaan yang tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi.

  • Pasal 80

    DiubahPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 66

    Permohonan: redaksi biaya ditambah, dan lampiran dirinci (salinan identitas, contoh ciptaan, surat pernyataan kepemilikan, akta pengalihan).

    Dibahas dalam Perubahan 14

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 66

    (1)
    Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diajukan dengan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Menteri.
    (2)
    Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik dengan:
    1. a.
      menyertakan contoh Ciptaan, produk Hak Terkait, atau penggantinya,
    2. b.
      melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan Hak Terkait: dan
    3. c.
      membayar biaya.

    RUU · Pasal 80

    (1)
    Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diajukan dengan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Menteri dengan dikenai biaya.
    (2)
    Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
    1. a.
      elektronik; atau
    2. b.
      nonelektronik.
    (3)
    Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melampirkan:
    1. a.
      fotokopi identitas;
    2. b.
      contoh Ciptaan, produk Hak Terkait, atau penggantinya;
    3. c.
      surat pernyataan kepemilikan Ciptaan atau produk Hak Terkait;
    4. d.
      surat pengalihan hak apabila Ciptaan atau produk Hak Terkait dialihkan kepada pihak lain; dan
    5. e.
      dokumen pendukung lainnya.
    (4)
    Ketentuan lebih lanjut mengenai Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.
    Penjelasan dalam RUU

    ayat (3), huruf b Pengganti Ciptaan atau pengganti produk Hak Terkait adalah contoh Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dilampirkan karena Ciptaan atau produk Hak Terkait tersebut secara teknis tidak mungkin untuk dilampirkan dalam Permohonan, misalnya, patung yang berukuran besar diganti dengan miniatur atau fotonya.

    ayat (3), huruf c Yang dimaksud dengan "surat pernyataan kepemilikan" adalah pernyataan kepemilikan Hak Cipta atau produk Hak Terkait yang menyatakan bahwa Ciptaan atau produk Hak Terkait tersebut benar milik Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait.

  • Pasal 81

    SamaPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 67

    Pemohon bersama, badan hukum, dan pemohon asing melalui konsultan kekayaan intelektual.

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 67

    (1)
    Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) diajukan oleh:
    1. a.
      beberapa orang yang secara bersama-sama berhak atas suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait, Permohonan dilampiri keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut, atau
    2. b.
      badan hukum, Permohonan dilampiri salinan resmi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pejabat berwenang.
    (2)
    Dalam hal Permohonan diajukan oleh beberapa orang, nama pemohon harus dituliskan semua dengan menetapkan satu alamat pemohon yang terpilih.
    (3)
    Dalam hal Permohonan diajukan oleh pemohon yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Permohonan wajib dilakukan melalui konsultan kekayaan intelektual yang terdaftar sebagai Kuasa.

    RUU · Pasal 81

    (1)
    Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) diajukan oleh:
    1. a.
      beberapa orang yang secara bersama-sama berhak atas suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait, Permohonan dilampiri Keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut; atau
    2. b.
      badan hukum, Permohonan dilampiri salinan resmi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pejabat berwenang.
    (2)
    Dalam hal Permohonan diajukan oleh beberapa orang, nama pemohon harus dituliskan semua dengan menetapkan 1 (satu) alamat pemohon yang terpilih.
    (3)
    Dalam hal Permohonan diajukan oleh pemohon yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Permohonan wajib dilakukan melalui konsultan kekayaan intelektual yang terdaftar sebagai Kuasa.
  • Pasal 82

    DiubahPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 68

    Batas sembilan bulan untuk memutus permohonan dalam UU 2014 hilang. Menteri memutus setelah permohonan lengkap, tanpa batas waktu.

    Dibahas dalam Perubahan 10, Perubahan 14

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 68

    (1)
    Menteri melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67.
    (2)
    Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dimohonkan tersebut secara esensial sama atau tidak sama dengan Ciptaan yang tercatat dalam daftar umum Ciptaan atau objek kekayaan intelektual lainnya.
    (3)
    Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan Menteri untuk menerima atau menolak Permohonan.
    (4)
    Menteri memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67.

    RUU · Pasal 82

    (1)
    Menteri melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dan Pasal 81.
    (2)
    Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dimohonkan secara esensial sama atau tidak sama dengan Ciptaan yang tercatat dalam daftar umum Ciptaan atau objek kekayaan intelektual lainnya.
    (3)
    Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan Menteri untuk menerima Permohonan pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait.
    (4)
    Menteri wajib memberikan keputusan atas Permohonan pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah permohonan dinyatakan lengkap.
    Penjelasan dalam RUU

    ayat (2) Yang dimaksud dengan "objek kekayaan intelektual lainnya" adalah daftar umum yang terdapat pada daftar umum merek, daftar umum desain industri, dan daftar umum paten.

  • Pasal 83

    SamaPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 69

    Surat pencatatan dan daftar umum Ciptaan.

  • Pasal 84

    SamaPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 70

    Penolakan secara tertulis dengan alasan.

    Penjelasan dalam RUU

    Menteri tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang terdaftar.

  • Pasal 85

    SamaPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 71

    Petikan resmi dengan pembayaran.

  • Pasal 86

    SamaPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 72

    Pencatatan tidak berarti pengesahan atas isi ciptaan.

  • Pasal 87

    SamaPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 73

    Peraturan Pemerintah tentang tata cara pencatatan.

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 73

    Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diatur dengan Peraturan Pemerintah.

    RUU · Pasal 87

    Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 86 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

  • Pasal 88

    DiubahPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 74

    Alasan penghapusan dari daftar diurutkan ulang. Ketidakpatuhan pada undang-undang ini menjadi alasan penghapusan.

    Dibahas dalam Perubahan 14

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 74

    (1)
    Kekuatan hukum pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait hapus karena:
    1. a.
      permintaan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait,
    2. b.
      lampaunya waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 61:
    3. c.
      putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembatalan pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait, atau
    4. d.
      melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, atau peraturan perundang-undangan yang penghapusannya dilakukan oleh Menteri.
    (2)
    Penghapusan pencatatan Ciptaan atas permintaan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenai biaya.

    RUU · Pasal 88

    (1)
    Penghapusan pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait dilakukan karena:
    1. a.
      lampaunya waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 74 ayat (2), Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 76;
    2. b.
      permintaan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait;
    3. c.
      putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembatalan pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan;
    4. d.
      melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, atau peraturan perundang-undangan; atau
    5. e.
      tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
    (2)
    Penghapusan pencatatan Ciptaan atas permintaan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenai biaya.
    (3)
    Penghapusan pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e ditetapkan oleh Menteri berdasarkan pertimbangan bukti dan fakta.
    Penjelasan dalam RUU

    ayat (3) Yang dimaksud dengan "pertimbangan bukti dan fakta" adalah keputusan penghapusan pencatatan permohonan Hak Cipta dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan administratif dan/atau substansi oleh pejabat yang berwenang, yang antara lain dapat meliputi: a. bukti kepemilikan Hak Cipta yang tidak sah; b. adanya keterangan atau dokumen yang dipalsukan, dimanipulasi, atau tidak benar; c. adanya fakta bahwa Ciptaan yang dimohonkan telah terlebih dahulu tercatat atas nama pihak lain; atau d. adanya putusan pengadilan yang menyatakan permohonan tidak sah. Dengan demikian, penetapan penghapusan dilakukan bukan secara sepihak, tetapi melalui dasar yang jelas berupa bukti dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

  • Pasal 89

    SamaPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 75

    Peraturan Pemerintah tentang penghapusan.

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 75

    Ketentuan lebih lanjut mengenai hapusnya kekuatan hukum pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

    RUU · Pasal 89

    Ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

  • Pasal 90

    SamaPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 76

    Pengalihan pencatatan.

  • Pasal 91

    SamaPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 77

    Peraturan Pemerintah tentang pengalihan.

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 77

    Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan hak atas pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

    RUU · Pasal 91

    Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan hak atas pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

  • Pasal 92

    SamaPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 78

    Perubahan nama atau alamat.

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 78

    (1)
    Perubahan nama dan/atau alamat orang atau badan hukum yang namanya tercatat dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik produk Hak Terkait dilakukan dengan mengajukan Permohonan tertulis dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik produk Hak Terkait yang menjadi pemilik nama dan alamat tersebut kepada Menteri.
    (2)
    Perubahan nama dan/atau alamat orang atau badan hukum yang namanya tercatat dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik produk Hak Terkait dicatat dalam daftar umum Ciptaan dengan dikenai biaya. 11)

    RUU · Pasal 92

    (1)
    Perubahan nama dan/atau alamat orang atau badan hukum yang namanya tercatat dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik produk Hak Terkait dilakukan dengan mengajukan Permohonan tertulis dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik produk Hak Terkait yang menjadi pemilik nama dan alamat tersebut kepada Menteri.
    (2)
    Perubahan nama dan/atau alamat orang atau badan hukum yang namanya tercatat dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik produk Hak Terkait dicatat dalam daftar umum Ciptaan dengan dikenai biaya.
  • Pasal 93

    SamaPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 79

    Peraturan Pemerintah tentang perubahan nama dan alamat.

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 79

    Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan nama dan/atau alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

    RUU · Pasal 93

    Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan nama dan/atau alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bab XI: Lisensi dan lisensi wajib

  • Pasal 94

    DiubahPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 80

    Kalimat pembuka "kecuali diperjanjikan lain" dihapus dari ayat (1) dan (3), sehingga royalti menjadi unsur tetap setiap lisensi menurut pasal ini. Pasal 81 UU 2014 (pemegang hak dapat melaksanakan haknya sendiri atau melisensikannya) tidak punya padanan, dan Pasal 29 (perusahaan pers) tidak ada dalam daftar tindakan yang dapat dilisensikan.

    Dibahas dalam Perubahan 14

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 80

    (1)
    Kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2).
    (2)
    Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait.
    (3)
    Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban penerima Lisensi untuk memberikan Royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait selama jangka waktu Lisensi.
    (4)
    Penentuan besaran Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pemberian Royalti dilakukan berdasarkan perjanjian Lisensi antara Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dan penerima Lisensi.
    (5)
    Besaran Royalti dalam perjanjian Lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.

    RUU · Pasal 94

    (1)
    Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), dan Pasal 28 ayat (2).
    (2)
    Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait.
    (3)
    Pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban penerima Lisensi untuk memberikan Royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait selama jangka waktu Lisensi.
    (4)
    Penentuan besaran Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pemberian Royalti dilakukan berdasarkan perjanjian Lisensi antara Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dan penerima Lisensi.
    (5)
    Penentuan besaran dan tata cara pemberian Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.
    Penjelasan dalam RUU

    ayat (1) Perjanjian tertulis yang dimaksud mengenai Lisensi eksklusif atau non eksklusif.

    ayat (5) Penghitungan dan pengenaan besaran Royalti perlu memperhatikan elemen yang merupakan dasar penghitungan besaran Royalti, misalnya jumlah kursi, jumlah kamar, luas ruangan, jumlah eksemplar yang disalin, dan kategori acara sesuai dengan kebiasaan/praktik yang lazim dilakukan.

  • Pasal 95

    SamaPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 82

    Lisensi tidak boleh merugikan perekonomian Indonesia atau mengambil alih seluruh hak pencipta.

    Penjelasan dalam RUU

    ayat (2) Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang- undangan" antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang yang mengatur mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.

  • Pasal 96

    BaruTidak ada padanan di UU 2014

    Lisensi lagu dan musik untuk layanan publik bersifat komersial harus melalui LMK. Penjelasan merinci tempatnya: seminar dan konferensi komersial, restoran dan bar, konser musik, transportasi, pameran dan bazar, bioskop, nada tunggu telepon, bank dan kantor, pertokoan, pusat rekreasi, lembaga penyiaran, hotel, dan karaoke.

    Tercatat MK 28/2025

    Dibahas dalam Perubahan 1

    Teks dalam RUU

    Pemberian Lisensi Hak Cipta lagu dan/atau musik pada Layanan Publik yang Bersifat Komersial dilakukan melalui LMK.

    Penjelasan dalam RUU

    Yang dimaksud dengan "Layanan Publik yang Bersifat Komersial" meliputi tetapi tidak terbatas pada: a. seminar dan konferensi komersial; b. restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek; c. konser musik; d. pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut; e. pameran dan bazar; f. bioskop; g. nada tunggu telepon; h. bank dan kantor; i. pertokoan; j. pusat rekreasi; k. lembaga penyiaran televisi; l. lembaga penyiaran radio; m. hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; dan n. usaha karaoke.

  • Pasal 97

    DiubahPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 83

    Perjanjian lisensi harus dimohonkan pencatatannya ke Kementerian dan diumumkan. Lisensi yang tidak dicatat tidak berakibat terhadap pihak ketiga, seperti sebelumnya.

    Dibahas dalam Perubahan 14

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 83

    (1)
    Perjanjian Lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta dengan dikenai biaya.
    (2)
    Perjanjian Lisensi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 tidak dapat dicatat dalam daftar umum perjanjian Lisensi.
    (3)
    Jika perjanjian Lisensi tidak dicatat dalam daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian Lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.
    (4)
    Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

    RUU · Pasal 97

    (1)
    Perjanjian Lisensi wajib dimohonkan pencatatannya kepada Menteri dengan dikenai biaya.
    (2)
    Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Menteri dan diumumkan dalam daftar umum perjanjian lisensi Hak Cipta.
    (3)
    Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.
    (4)
    Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan perjanjian Lisensi diatur dalam Peraturan Pemerintah.
  • Pasal 98

    SamaPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 84

    Lisensi wajib untuk penerjemahan dan penggandaan bagi pendidikan dan penelitian.

  • Pasal 99

    SamaPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 85

    Siapa pun dapat mengajukan permohonan.

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 85

    Setiap Orang dapat mengajukan permohonan lisensi wajib terhadap Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan kepada Menteri. F3

    RUU · Pasal 99

    Setiap Orang dapat mengajukan permohonan lisensi wajib terhadap Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan kepada Menteri.

  • Pasal 100

    SamaPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 86

    Masa tunggu tiga tahun dan imbalan yang wajar.

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 86

    (1)
    Terhadap permohonan lisensi wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Menteri dapat:
    1. a.
      mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan di wilayah negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan,
    2. b.
      mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakan penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan di wilayah negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri, atau
    3. c.
      menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan dalam hal Pemegang Hak Cipta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
    (2)
    Kewajiban melaksanakan penerjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan dan sastra dilakukan Pengumuman selama karya tersebut belum pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
    (3)
    Kewajiban melakukan Penggandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah lewat jangka waktu:
    1. a.
      3 (tiga) tahun sejak buku di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam dilakukan Pengumuman dan buku tersebut belum pernah dilakukan Penggandaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia:
    2. b.
      3 (tiga) tahun sejak buku di bidang ilmu sosial dilakukan Pengumuman dan buku tersebut belum pernah dilakukan Penggandaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan c. 3 (tiga) tahun sejak buku di bidang seni dan sastra dilakukan Pengumuman dan buku tersebut belum pernah dilakukan Penggandaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
    (4)
    Penerjemahan atau Penggandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
    (5)
    Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disertai imbalan yang wajar.
    (6)
    Ketentuan lebih lanjut mengenai lisensi wajib diatur dengan Peraturan Pemerintah.

    RUU · Pasal 100

    (1)
    Terhadap permohonan lisensi wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Menteri dapat:
    1. a.
      mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang ditentukan;
    2. b.
      mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakan penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri; atau
    3. c.
      menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan dalam hal Pemegang Hak Cipta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
    (2)
    Kewajiban melaksanakan penerjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah melebihi jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan dan sastra dilakukan Pengumuman selama karya tersebut belum pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
    (3)
    Kewajiban melakukan Penggandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah melebihi jangka waktu:
    1. a.
      3 (tiga) tahun sejak buku di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam dilakukan Pengumuman dan buku tersebut belum pernah dilakukan Penggandaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    2. b.
      3 (tiga) tahun sejak buku di bidang ilmu sosial dilakukan Pengumuman dan buku tersebut belum pernah dilakukan Penggandaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
    3. c.
      3 (tiga) tahun sejak buku di bidang seni dan sastra dilakukan Pengumuman dan buku tersebut belum pernah dilakukan Penggandaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
    (4)
    Penerjemahan atau Penggandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
    (5)
    Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disertai imbalan yang wajar.
    (6)
    Ketentuan lebih lanjut mengenai lisensi wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bab XII: Kelembagaan pengelola royalti

  • Pasal 101

    BaruTidak ada padanan di UU 2014

    LMK menurut kategori: LMK musik untuk pencipta, produser fonogram, dan pelaku pertunjukan, serta LMK nonmusik. Ketiga LMK musik wajib bekerja sama menghimpun dan mendistribusikan.

    Tercatat MK 28/2025

    Dibahas dalam Perubahan 2

    Teks dalam RUU

    (1) Dalam rangka pengelolaan kepentingan Hak Ekonomi atas Ciptaan dan produk Hak Terkait, dibentuk LMK. (2) LMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merepresentasikan kepentingan Pencipta dan kepentingan pemilik Hak Terkait. (3) LMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari: a. LMK permusikan; dan b. LMK nonpermusikan. (4) LMK permusikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari: a. LMK Pencipta dan Pemegang Hak Cipta; b.LMK Produser Fonogram; dan c. LMK Pelaku Pertunjukan. (5) LMK Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, LMK Produser Fonogram, dan LMK Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan kerjasama untuk melaksanakan penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian Royalti. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

    Penjelasan dalam RUU

    ayat (6) Yang dimaksud dengan "pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait" meliputi Penggandaan untuk kepentingan pengguna secara wajar dan Pengumuman.

    ayat (7) Yang dimaksud dengan memanfaatkan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara nonkomersial termasuk pemanfaatan Ciptaan tidak untuk memperoleh keuntungan dari berbagai sumber atau berbayar dan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

  • Pasal 102 (pertama)

    Ditulis ulangPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 87

    Pencipta dan ciptaan harus tercatat dalam sistem informasi LMK, dan data pemakaiannya harus dapat dibuktikan agar mereka berhak dibayar. Pengguna komersial membayar melalui LMK untuk kumpulan hak tertentu. Pengguna yang patuh tidak melanggar. UMKM mendapat tarif lebih rendah, dan pengguna nonkomersial tidak membayar. Pasal ini menggantikan model keanggotaan dalam Pasal 87 UU 2014.

    Tercatat MK 28/2025

    Dibahas dalam Perubahan 1, Perubahan 2

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 87

    (1)
    Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.
    (2)
    Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif.
    (3)
    Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar Royalti atas Hak Cipta dan Hak Terkait yang digunakan.
    (4)
    Tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ini, pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif.

    RUU · Pasal 102

    (1)
    Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, Ciptaan, dan/atau produk Hak Terkait tercatat dalam sistem informasi LMK.
    (2)
    Untuk mendapatkan Hak Ekonomi Penggunaan Secara Komersial, Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, Ciptaan, dan/atau produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tercatat dan dibuktikan data penggunaannya.
    (3)
    Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait wajib membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait melalui LMK.
    (4)
    Pembayaran Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait melalui LMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada Hak Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, huruf f, huruf g, dan huruf h, Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf e dan huruf f, dan Pasal 26 ayat (2) huruf c dan huruf d.
    (5)
    Tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ini, Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait sepanjang telah memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
    (6)
    Pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diberikan keringanan tarif Royalti.
    (7)
    Setiap Orang yang memanfaatkan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara nonkomersial tidak membayar Royalti.
    (8)
    Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.
  • Pasal 102 (kedua)

    BaruPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 88, Pasal 89

    Fungsi LMK musik: pusat data lagu dan musik waktu nyata, registrasi karya, persetujuan tarif yang diusulkan penyelenggara, penghimpunan, distribusi, pengelolaan dana abadi, dan laporan kepada KMKN. Ini adalah Pasal 102 yang kedua.

    Tercatat MK 28/2025

    Dibahas dalam Perubahan 1, Perubahan 2

    Teks dalam RUU

    (1) LMK permusikan berfungsi mengelola Royalti di bidang lagu dan/atau musik. (2) Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LMK permusikan berwenang: a. membangun pusat data lagu dan/atau musik sebagai pangkalan data penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian Royalti yang terintegrasi dalam sistem informasi lagu dan/atau musik secara waktu nyata; b. mengembangkan dan mengelola sistem informasi lagu dan/atau musik; c. mengumumkan, menyimpan, dan sinkronisasi serta pembersihan data pemilik Hak Ekonomi; d. meregistrasi setiap Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait atas hak Royalti di bidang lagu dan/atau musik dalam sistem informasi lagu dan/atau musik; e. memverifikasi dan mensikronisasi Ciptaan secara digital melalui sistem informasi lagu dan/atau musik; f. memberikan persetujuan tarif Royalti yang diajukan Penyelenggara Pertunjukan; g. menetapkan mekanisme tata cara penarikan, penghimpunan dan pendistribusian Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik; h. menarik dan menghimpun Royalti berdasarkan pangkalan data lagu dan/atau musik pada Layanan Publik yang Bersifat Komersial analog atau digital; i. mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik; j. mengelola Dana Abadi Royalti; dan k. menyusun dan menyampaikan laporan kinerja dan laporan keuangan kepada KMKN. (3) LMK permusikan dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, LMK menetapkan kategori Pertunjukan dan Penyelenggara Pertunjukan bekerjasama dengan lembaga manajemen koordinasi Penyelenggara Pertunjukan yang dibentuk oleh Menteri. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LMK serta kategori Pertunjukan dan Penyelenggara Pertunjukan diatur dalam Peraturan Menteri.

    Teks UU 2014 (hasil OCR)

    [UU 2014 Pasal 88] (1) Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) wajib mengajukan Permohonan izin operasional kepada Menteri. (2) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: a. berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba: b. mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti, c. memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) orang Pencipta untuk Lembaga Manajemen Kolektif bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan pencipta dan paling sedikit 50 (lima puluh) orang untuk Lembaga Manajemen Kolektif yang mewakili pemilik Hak Terkait dan/atau objek Hak Cipta lainnya, d. bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti: dan e. mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait. (3) Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti. [UU 2014 Pasal 89] (1) Untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif nasional yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan sebagai berikut: a. kepentingan Pencipta, dan b. kepentingan pemilik Hak Terkait. (2) Kedua Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Pengguna yang bersifat komersial. (3) Untuk melakukan penghimpunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kedua Lembaga Manajemen Kolektif wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran Royalti yang menjadi hak masing-masing Lembaga Manajemen Kolektif dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan. (4) Ketentuan mengenai pedoman penetapan besaran Royalti ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disahkan oleh Menteri.

  • Pasal 103

    DiubahPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 91

    Biaya operasional dibatasi 4% dari royalti yang dihimpun. Batas dalam UU 2014 adalah 20%, dan 30% selama lima tahun pertama.

    Dibahas dalam Perubahan 2

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 91

    (1)
    Lembaga Manajemen Kolektif hanya dapat menggunakan dana operasional paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya.
    (2)
    Pada 5 (lima) tahun pertama sejak berdirinya Lembaga Manajemen Kolektif berdasarkan Undang-Undang ini, Lembaga Manajemen Kolektif dapat menggunakan dana operasional paling banyak 3076 (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya.

    RUU · Pasal 103

    (1)
    LMK permusikan hanya dapat menggunakan dana operasional paling banyak 4% (empat persen) dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya.
    (2)
    Penggunaan dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri dan diaudit oleh akuntan publik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali, serta hasilnya diumumkan dalam laman resminya.
    (3)
    Menteri dapat melakukan evaluasi dan penyesuaian penggunaan dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  • Pasal 104

    DiubahPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 90

    Audit tahunan dipertahankan. Hasilnya dimuat di situs web LMK, tidak lagi di satu media cetak dan satu media elektronik nasional.

    Dibahas dalam Perubahan 2

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 90

    Dalam melaksanakan pengelolaan hak Pencipta dan pemilik Hak Terkait Lembaga Manajemen Kolektif wajib melaksanakan audit keuangan dan audit kinerja yang dilaksanakan oleh akuntan publik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan diumumkan hasilnya kepada masyarakat melalui 1 (satu) media cetak nasional dan 1 (satu) media elektronik.

    RUU · Pasal 104

    Dalam melaksanakan pengelolaan hak Pencipta dan pemilik Hak Terkait, LMK permusikan wajib melaksanakan audit kinerja dan audit keuangan yang dilaksanakan oleh akuntan publik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan hasilnya diumumkan dalam laman resminya.

  • Pasal 105

    BaruTidak ada padanan di UU 2014

    Aturan yang sama berlaku untuk LMK nonmusik.

    Dibahas dalam Perubahan 2

    Teks dalam RUU

    Ketentuan mengenai fungsi, wewenang, penggunaan dana operasional, serta audit kinerja dan audit keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 104 berlaku secara mutatis mutandis terhadap LMK nonpermusikan.

  • Pasal 106

    DiubahPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 93

    Rincian diatur dengan peraturan menteri.

    Dibahas dalam Perubahan 2

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 93

    Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan penerbitan izin operasional, serta evaluasi mengenai Lembaga Manajemen Kolektif diatur dengan Peraturan Menteri.

    RUU · Pasal 106

    Ketentuan lebih lanjut mengenai LMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 sampai dengan Pasal 105 diatur dengan Peraturan Menteri.

  • Pasal 107

    BaruTidak ada padanan di UU 2014

    LMK membangun basis data terpadu untuk penghimpunan dan distribusi, dibiayai hibah dari anggaran negara. Penjelasan menggambarkan blockchain, kontrak pintar, dan pembayaran waktu nyata.

    Tercatat MK 28/2025

    Dibahas dalam Perubahan 2

    Teks dalam RUU

    (1) Dalam rangka mendukung pengelolaan Royalti oleh LMK permusikan dan LMK nonpermusikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 sampai dengan Pasal 105, LMK permusikan dan LMK nonpermusikan membangun pangkalan data permusikan dan nonpermusikan sebagai pangkalan data penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian Royalti yang terintegrasi dalam sistem informasi. (2) Biaya pembangunan pangkalan data yang terintegrasi dalam sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari hibah Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara.

    Penjelasan dalam RUU

    ayat (1) Yang dimaksud dengan "pangkalan data permusikan dan nonpermusikan sebagai pangkalan data penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian Royalti yang terintegrasi dalam sistem pengelolaan Royalti digital" antara lain mekanisme blockchain yang merupakan struktur data terdesentralisasi yang menyimpan catatan transaksi secara berurutan dalam blok-blok yang saling terhubung secara kriptografis sehingga menghasilkan jejak data yang transparan dan terverifikasi. Blockchain atau rantai blok digunakan untuk: a. mencatat dan memverifikasi bukti kepemilikan dan tanggal Ciptaan diciptakan; b. mengelola Lisensi melalui kontrak cerdas (smart contract) yang secara otomatis mengeksekusi persyaratan pemberian izin; dan c. mendistribusikan Royalti secara langsung dan real-time kepada pemegang hak berdasarkan data transaksi yang tercatat.

  • Pasal 108

    BaruTidak ada padanan di UU 2014

    Menteri membentuk KMKN untuk mengawasi dan mengevaluasi LMK, dan melakukannya sendiri sampai KMKN terbentuk. Anggotanya berasal dari pemerintah dan pemangku kepentingan, dengan larangan benturan kepentingan.

    Tercatat MK 28/2025

    Dibahas dalam Perubahan 2

    Teks dalam RUU

    (1) Menteri membentuk KMKN untuk melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap LMK. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (3) Untuk pertama kalinya, sebelum KMKN dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengawasan dan evaluasi terhadap LMK dilaksanakan oleh Menteri. (4) KMKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. unsur Pemerintah Pusat; dan b. unsur pemangku kepentingan. (5) Susunan keanggotaan KMKN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b harus mengutamakan: a. independensi; b. profesionalitas; dan c. integritas. (6) Anggota KMKN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilarang memiliki konflik kepentingan dengan LMK. (7) KMKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi kedudukannya oleh Pemerintah Pusat.

  • Pasal 109

    BaruTidak ada padanan di UU 2014

    KMKN mengawasi kinerja dan keuangan LMK, merekomendasikan sanksi, memberi pendapat hukum atas sengketa royalti, menyusun pedoman tarif untuk disetujui Menteri, menengahi sengketa lisensi dan distribusi, dan membentuk badan koordinasi penyelenggara.

    Tercatat MK 28/2025

    Dibahas dalam Perubahan 2

    Teks dalam RUU

    KMKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) bertugas: a. mengawasi kinerja dan keuangan LMK; b. memeriksa laporan kinerja dan laporan keuangan LMK dan disampaikan kepada Menteri; c. memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh LMK; d. memberikan pertimbangan hukum terhadap perselisihan dalam pengelolaan Royalti; e. menetapkan pedoman besaran tarif Royalti dan tata cara penghitungan pembayaran Royalti di bidang lagu dan/atau musik untuk disahkan oleh Menteri; f. menerima pengaduan terkait sengketa lisensi dan pendistribusian Royalti; g. melakukan mediasi atas sengketa lisensi dan pendistribusian Royalti; h. menerima laporan pengaduan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik LMK dan/atau pelanggaran dalam pengelolaan Hak Cipta; dan i. membentuk lembaga manajemen koordinasi Penyelenggara Pertunjukan.

  • Pasal 110

    BaruTidak ada padanan di UU 2014

    Peraturan menteri tentang KMKN.

    Dibahas dalam Perubahan 2

    Teks dalam RUU

    Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan KMKN, pengawasan dan evaluasi, dan tugas KMKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dan Pasal 109 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bab XIII: Biaya

  • Pasal 111

    DiubahPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 94

    Biaya menjadi penerimaan negara bukan pajak, dan Menteri dapat memakainya dengan persetujuan menteri keuangan.

    Dibahas dalam Perubahan 14

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 94

    Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf c, Pasal 71 ayat (2), Pasal 74 ayat (2), Pasal 76 ayat (3), Pasal 78 ayat (2), dan Pasal 83 ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.

    RUU · Pasal 111

    (1)
    Biaya sebagaimana dimaksud dalam 80 ayat (1), Pasal 83 ayat (3), Pasal 85 ayat (2), Pasal 88 ayat (2), Pasal 90 ayat (3), Pasal 92 ayat (2), dan Pasal 97 ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak.
    (2)
    Menteri dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dapat menggunakan penerimaan yang berasal dari biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    (3)
    Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bab XIV: Penyelesaian sengketa

  • Pasal 112

    SamaPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 95

    Penyelesaian sengketa: mediasi, arbitrase, atau pengadilan niaga, dan mediasi sebelum penuntutan kecuali untuk pembajakan.

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 95

    (1)
    Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.
    (2)
    Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.
    (3)
    Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.
    (4)
    Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

    RUU · Pasal 112

    (1)
    Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.
    (2)
    Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengadilan niaga.
    (3)
    Pengadilan lainnya selain pengadilan niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.
    (4)
    Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh penyelesaian sengketa terlebih dahulu melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.
    Penjelasan dalam RUU

    ayat (1) Bentuk sengketa terkait dengan Hak Cipta antara lain, sengketa berupa perbuatan melawan hukum, perjanjian Lisensi, sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau Royalti. Yang dimaksud dengan "alternatif penyelesaian sengketa" adalah proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, negosiasi, atau konsiliasi.

  • Pasal 113

    SamaPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 96

    Ganti rugi ditetapkan dalam putusan pidana dan dibayar dalam enam bulan.

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 96

    (1)
    Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi. (23 "42 -(2) Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.
    (2)
    Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

    RUU · Pasal 113

    (1)
    Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian Hak Ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.
    (2)
    Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.
    (3)
    Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait atau ahli warisnya dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
  • Pasal 114

    SamaPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 97

    Pembatalan pencatatan melalui pengadilan niaga.

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 97

    (1)
    Dalam hal Ciptaan telah dicatat menurut ketentuan Pasal 69 ayat (1), pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan pencatatan Ciptaan dalam daftar umum Ciptaan melalui Pengadilan Niaga.
    (2)
    Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta terdaftar.

    RUU · Pasal 114

    (1)
    Dalam hal Ciptaan telah dicatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan pencatatan Ciptaan dalam daftar umum Ciptaan melalui pengadilan niaga.
    (2)
    Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta terdaftar.
  • Pasal 115

    SamaPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 98

    Gugatan hak moral tetap dapat diajukan setelah pengalihan.

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 98

    (1)
    Pengalihan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pencipta yang melanggar hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
    (2)
    Pengalihan hak ekonomi Pelaku Pertunjukan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pelaku Pertunjukan atau ahli warisnya untuk menggugat setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pelaku Pertunjukan yang melanggar hak moral Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

    RUU · Pasal 115

    (1)
    Pengalihan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat Setiap Orang yang dengan sengaja, tanpa hak, dan tanpa persetujuan Pencipta yang melanggar Hak Moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
    (2)
    Pengalihan Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pelaku Pertunjukan atau ahli warisnya untuk menggugat Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pelaku Pertunjukan yang melanggar Hak Moral Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
  • Pasal 116

    SamaPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 99

    Gugatan ganti rugi, penetapan sementara, dan putusan sela.

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 99

    (1)
    Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.
    (2)
    Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait .
    (3)
    Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:
    1. a.
      meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait, dan/atau
    2. b.
      menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.

    RUU · Pasal 116

    (1)
    Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan Ganti Rugi melalui pengadilan niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.
    (2)
    Gugatan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.
    (3)
    Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada pengadilan niaga untuk:
    1. a.
      meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau
    2. b.
      menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.
  • Pasal 117

    SamaPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 100

    Tenggat pengajuan dan pemeriksaan.

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 100

    (1)
    Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga.
    (2)
    Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan.
    (3)
    Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
    (4)
    Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan.
    (5)
    Dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan Hari sidang.
    (6)
    Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.

    RUU · Pasal 117

    (1)
    Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada ketua pengadilan niaga.
    (2)
    Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh panitera pengadilan niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan.
    (3)
    Panitera pengadilan niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
    (4)
    Panitera pengadilan niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua pengadilan niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan.
    (5)
    Dalam waktu paling jangka lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, pengadilan niaga menetapkan Hari sidang.
    (6)
    Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
  • Pasal 118

    SamaPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 101

    Putusan dalam 90 hari.

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 101

    (1)
    Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak gugatan didaftarkan.
    (2)
    Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) Hari.
    (3)
    Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
    (4)
    Putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak putusan diucapkan.

    RUU · Pasal 118

    (1)
    Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak gugatan didaftarkan.
    (2)
    Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, dengan persetujuan ketua mahkamah agung jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) Hari.
    (3)
    Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
    (4)
    Putusan pengadilan niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak putusan diucapkan.
  • Pasal 119

    SamaPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 102

    Hanya kasasi.

    Penjelasan dalam RUU

    ayat (1) Yang dimaksud dengan "hanya dapat diajukan kasasi" adalah tidak ada upaya hukum banding.

  • Pasal 120

    SamaPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 103

    Tenggat kasasi.

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 103

    (1)
    Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.
    (2)
    Panitera Pengadilan Niaga wajib mengirimkan memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada termohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima memori kasasi.
    (3)
    Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak termohon kasasi menerima memori kasasi.
    (4)
    Panitera Pengadilan Niaga wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima kontra memori kasasi.
    (5)
    Panitera Pengadilan Niaga wajib mengirimkan berkas perkara kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

    RUU · Pasal 120

    (1)
    Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera pengadilan niaga dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal permononan kasasi didaftarkan.
    (2)
    Panitera pengadilan niaga wajib mengirimkan memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada termohon kasasi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak panitera pengadilan niaga menerima memori kasasi.
    (3)
    Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera pengadilan niaga dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak termohon kasasi menerima memori kasasi.
    (4)
    Panitera pengadilan niaga wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak panitera pengadilan niaga menerima kontra memori kasasi.
    (5)
    Panitera pengadilan niaga wajib mengirimkan berkas perkara kasasi kepada mahkamah agung dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
  • Pasal 121

    SamaPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 104

    Jadwal kasasi.

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 104

    (1)
    Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi, Mahkamah Agung menetapkan Hari sidang.
    (2)
    Putusan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
    (3)
    Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak putusan kasasi diucapkan.
    (4)
    Juru sita Pengadilan Niaga wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima putusan kasasi.

    RUU · Pasal 121

    (1)
    Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak mahkamah agung menerima permohonan kasasi, mahkamah agung menetapkan Hari sidang.
    (2)
    Putusan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
    (3)
    Panitera mahkamah agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera pengadilan niaga paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak putusan kasasi diucapkan.
    (4)
    Juru sita pengadilan niaga wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak panitera pengadilan niaga menerima putusan kasasi.
  • Pasal 122

    SamaPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 105

    Gugatan perdata tidak menghalangi pengaduan pidana.

Bab XV: Penetapan sementara pengadilan

  • Pasal 123

    SamaPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 106

    Penetapan sementara pengadilan.

    Penjelasan dalam RUU

    huruf d Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, sehingga hakim pengadilan niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta dan Hak Terkait ke jalur perdagangan termasuk tindakan eksportasi dan importasi.

  • Pasal 124

    SamaPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 107

    Syarat permohonan.

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 107

    (1)
    Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Pengadilan Niaga dengan memenuhi persyaratan:
    1. a.
      melampirkan bukti kepemilikan Hak Cipta atau Hak Terkait:
    2. b.
      melampirkan petunjuk awal terjadinya pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait,
    3. c.
      melampirkan keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, atau diamankan untuk keperluan pembuktian,
    4. d.
      melampirkan pernyataan adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait akan menghilangkan barang bukti,
    5. e.
      membayar jaminan yang besaran jumlahnya sebanding dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara.
    (2)
    Permohonan penetapan sementara pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga di wilayah hukum tempat ditemukannya barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait.

    RUU · Pasal 124

    (1)
    Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada pengadilan niaga dengan memenuhi persyaratan:
    1. a.
      melampirkan bukti kepemilikan Hak Cipta atau Hak Terkait;
    2. b.
      melampirkan petunjuk awal terjadinya pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait;
    3. c.
      melampirkan keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, atau diamankan untuk keperluan pembuktian;
    4. d.
      melampirkan pernyataan adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait akan menghilangkan barang bukti; dan
    5. e.
      membayar jaminan yang besaran jumlahnya sebanding dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara.
    (2)
    Permohonan penetapan sementara pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada ketua pengadilan niaga di wilayah hukum tempat ditemukannya barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait.
  • Pasal 125

    SamaPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 108

    Waktu penanganan oleh pengadilan.

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 108

    (1)
    Jika permohonan penetapan sementara telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, panitera Pengadilan Niaga mencatat permohonan dan wajib menyerahkan permohonan penetapan sementara dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada ketua Pengadilan Niaga.
    (2)
    Dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penetapan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua Pengadilan Niaga menunjuk hakim Pengadilan Niaga untuk memeriksa permohonan penetapan sementara.
    (3)
    Dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hakim Pengadilan Niaga memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permohonan penetapan sementara.
    (4)
    Dalam hal permohonan penetapan sementara dikabulkan, hakim Pengadilan Niaga mengeluarkan penetapan sementara pengadilan.
    (5)
    Penetapan sementara pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan penetapan sementara pengadilan dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.
    (6)
    Dalam hal permohonan penetapan sementara ditolak, hakim Pengadilan Niaga memberitahukan penolakan tersebut kepada pemohon penetapan sementara dengan disertai alasan.

    RUU · Pasal 125

    (1)
    Jika permohonan penetapan sementara telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, panitera pengadilan niaga mencatat permohonan dan wajib menyerahkan permohonan penetapan sementara dalam jangka waktu paling lama 1×24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada ketua pengadilan niaga.
    (2)
    Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penetapan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua pengadilan niaga menunjuk hakim pengadilan niaga untuk memeriksa permohonan penetapan sementara.
    (3)
    Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hakim pengadilan niaga memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permohonan penetapan sementara.
    (4)
    Dalam hal permohonan penetapan sementara dikabulkan, hakim pengadilan niaga mengeluarkan penetapan sementara pengadilan.
    (5)
    Penetapan sementara pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan penetapan sementara pengadilan dalam jangka waktu paling lama 1×24 (satu kali dua puluh empat) jam.
    (6)
    Dalam hal permohonan penetapan sementara ditolak, hakim pengadilan niaga memberitahukan penolakan tersebut kepada pemohon penetapan sementara dengan disertai alasan.
  • Pasal 126

    SamaPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 109

    Penguatan atau pembatalan penetapan.

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 109

    (1)
    Dalam hal Pengadilan Niaga mengeluarkan penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (4), Pengadilan Niaga memanggil pihak yang dikenai penetapan sementara dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan sementara untuk dimintai keterangan.
    (2)
    Pihak yang dikenai penetapan sementara dapat menyampaikan keterangan dan bukti mengenai Hak Cipta dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
    (3)
    Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan sementara, hakim Pengadilan Niaga memutuskan untuk menguatkan atau membatalkan penetapan sementara pengadilan.
    (4)
    Dalam hal penetapan sementara pengadilan dikuatkan maka:
    1. a.
      uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan,
    2. b.
      pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran Hak Cipta: dan/atau
    3. c.
      pemohon dapat melaporkan pelanggaran Hak Cipta kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.
    (5)
    Dalam hal penetapan sementara pengadilan dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan wajib diserahkan kepada pihak yang dikenai penetapan sementara sebagai ganti rugi akibat penetapan sementara tersebut.

    RUU · Pasal 126

    (1)
    Dalam hal pengadilan niaga mengeluarkan penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (4), pengadilan niaga memanggil pihak yang dikenai penetapan sementara dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan sementara untuk dimintai keterangan.
    (2)
    Pihak yang dikenai penetapan sementara dapat menyampaikan keterangan dan bukti mengenai Hak Cipta dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
    (3)
    Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan sementara, hakim pengadilan niaga memutuskan untuk menguatkan atau membatalkan penetapan sementara pengadilan.
    (4)
    Dalam hal penetapan sementara pengadilan dikuatkan maka:
    1. a.
      uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan;
    2. b.
      pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan Ganti Rugi atas pelanggaran Hak Cipta; dan/atau
    3. c.
      pemohon dapat melaporkan pelanggaran Hak Cipta kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.
    (5)
    Dalam hal penetapan sementara pengadilan dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan wajib diserahkan kepada pihak yang dikenai penetapan sementara sebagai Ganti Rugi akibat penetapan sementara tersebut.

Bab XVI: Penyidikan

  • Pasal 127

    SamaPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 110

    Penyidik pegawai negeri sipil.

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 110

    (1)
    Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat - Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Hak Cipta dan Hak Terkait.
    (2)
    Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan:
    1. a.
      pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait,
    2. b.
      pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait,
    3. c.
      permintaan keterangan dan barang bukti dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait,
    4. d.
      pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait,
    5. e.
      penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait,
    6. f.
      penyitaan dan/atau penghentian peredaran atas izin pengadilan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
    7. g.
      permintaan keterangan ahli dalam melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait:
    8. h.
      permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, pencegahan dan penangkalan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait, dan
    9. i.
      penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait.
    (3)
    Dalam melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil dapat meminta bantuan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
    (4)
    Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
    (5)
    Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pejabat pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
    (6)
    Dalam hal melakukan tindakan sebagaimana diatur pada ayat 2 (dua) huruf e dan huruf f Penyidik Pegawai Negeri Sipil meminta bantuan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

    RUU · Pasal 127

    (1)
    Selain penyidik pejabat kepolisian negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberikan wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Hak Cipta dan Hak Terkait.
    (2)
    Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) berwenang melakukan:
    1. a.
      pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
    2. b.
      pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
    3. c.
      permintaan keterangan dan barang bukti dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
    4. d.
      pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
    5. e.
      penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
    6. f.
      penyitaan dan/atau penghentian peredaran atas izin pengadilan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai Hukum Acara Pidana;
    7. g.
      permintaan keterangan ahli dalam melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
    8. h.
      permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, pencegahan dan penangkalan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
    9. i.
      penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait.
    (3)
    Dalam melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil dapat meminta bantuan penyidik pejabat kepolisian negara Republik Indonesia.
    (4)
    Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dan penyidik pejabat kepolisian negara Republik Indonesia.
    (5)
    Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pejabat pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat kepolisian negara Republik Indonesia.
    (6)
    Dalam hal melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f, penyidik pegawai negeri sipil meminta bantuan penyidik pejabat kepolisian negara Republik Indonesia
  • Pasal 128

    SamaPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 111

    Alat bukti elektronik.

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 111

    (1)
    Pembuktian yang dilakukan dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    (2)
    Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. "03

    RUU · Pasal 128

    (1)
    Pembuktian yang dilakukan dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    (2)
    Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bab XVII: Larangan

  • Pasal 129

    DiubahPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 7, Pasal 112

    Larangan menghilangkan informasi manajemen hak cipta pindah ke sini dari Pasal 7 ayat (3) UU 2014 dan mendapat dua tingkat: penggunaan apa pun dan penggunaan komersial. Pasal ini masih melindungi informasi elektronik yang "dimiliki Pencipta", bukan yang dimiliki pemilik lain.

    Tercatat ART AS-Indonesia

    Dibahas dalam Perubahan 8

    Teks dalam RUU

    (1) Setiap orang dilarang menghilangkan, mengubah, atau merusak informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan informasi elektronik Hak Cipta yang dimiliki Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2). (2) Setiap orang dilarang menghilangkan, mengubah, atau merusak informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan informasi elektronik Hak Cipta yang dimiliki Pencipta untuk Penggunaan secara Komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

    Teks UU 2014 (hasil OCR)

    [UU 2014 Pasal 7] (1) Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi informasi tentang: a. metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi Ciptaan dan Penciptanya, dan b. kode informasi dan kode akses. (2) Informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi informasi tentang: a. suatu Ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan Pengumuman Ciptaan, b. nama pencipta, aliasnya atau nama samarannya, c. Pencipta sebagai Pemegang Hak Cipta, d. masa dan kondisi penggunaan Ciptaan, ec. nomor, dan f. kode informasi. (3) Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dimiliki Pencipta dilarang dihilangkan, diubah, atau dirusak. [UU 2014 Pasal 112] Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

  • Pasal 130

    Ditulis ulangPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 10, Pasal 114

    Pengelola platform fisik dan digital dilarang "membiarkan" penjualan, penayangan, pengumuman, atau penggandaan barang hasil pelanggaran. Rumusannya mengikuti tafsir Mahkamah Konstitusi pada 2024 atas Pasal 10 UU 2014, termasuk kata "penayangan".

    Tercatat MK 84/2023

    Dibahas dalam Perubahan 4, Perubahan 8

    Teks dalam RUU

    (1) Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan, penayangan, Pengumuman, dan/atau Penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait. (2) Pengelola Platform Digital dilarang membiarkan penjualan, penayangan, Pengumuman, dan/atau Penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.

    Teks UU 2014 (hasil OCR)

    [UU 2014 Pasal 10] Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya. [UU 2014 Pasal 114] Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

  • Pasal 131

    DiubahPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 12, Pasal 115

    Larangan memakai potret dalam iklan tanpa persetujuan tertulis, dipindahkan dari Pasal 12 ayat (1) UU 2014.

    Dibahas dalam Perubahan 8, Perubahan 12

    Teks dalam RUU

    Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.

    Teks UU 2014 (hasil OCR)

    [UU 2014 Pasal 12] (1) Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya. (2) Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi Potret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat Potret 2 (dua) orang atau lebih, wajib meminta persetujuan dari orang yang ada dalam Potret atau ahli warisnya. [UU 2014 Pasal 115] Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam media elektonik maupun non elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

  • Pasal 132

    DiubahPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 50

    Larangan mengumumkan atau mendistribusikan ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum, pertahanan, atau keamanan, dari Pasal 50 UU 2014, kini dipecah menjadi dua ayat.

    Dibahas dalam Perubahan 8

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 50

    Setiap Orang dilarang melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau pertahanan dan keamanan negara.

    RUU · Pasal 132

    (1)
    Setiap Orang dilarang melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, dan/atau ketertiban umum.
    (2)
    Setiap Orang dilarang melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Ciptaan yang bertentangan dengan pertahanan dan/atau keamanan negara.
  • Pasal 133

    DiubahPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 52

    Larangan menghindari sarana kontrol teknologi, dari Pasal 52 UU 2014. Pengecualian "atau diperjanjikan lain" dihapus dan tingkat komersial ditambahkan.

    Tercatat ART AS-Indonesia USTR 2026

    Dibahas dalam Perubahan 8, Perubahan 9

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 52

    Setiap Orang dilarang merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung Ciptaan atau produk Hak Terkait serta pengaman Hak Cipta atau Hak Terkait, kecuali untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, serta sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau diperjanjikan lain.

    RUU · Pasal 133

    (1)
    Setiap Orang dilarang merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung Ciptaan atau produk Hak Terkait serta pengaman Hak Cipta atau Hak Terkait, kecuali untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, serta sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    (2)
    Setiap Orang dilarang merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung Ciptaan atau produk Hak Terkait serta pengaman Hak Cipta atau Hak Terkait untuk Penggunaan secara Komersial, kecuali untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, serta sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bab XVIII: Ketentuan pidana

  • Pasal 134

    Ditulis ulangPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 112

    Menghilangkan informasi manajemen hak cipta: denda sampai Kategori II bagi siapa pun, pidana sampai dua tahun dan/atau denda Kategori V jika komersial, dan denda Kategori VI bagi korporasi. Pasal 112 UU 2014 hanya memidana kasus komersial (dua tahun, Rp300 juta).

    Tercatat UU 1/2023

    Dibahas dalam Perubahan 8

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 112

    Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

    RUU · Pasal 134

    (1)
    Setiap Orang yang menghilangkan, mengubah, atau merusak informasi manajemen Hak Cipta dan informasi elektronik Hak Cipta yang dimiliki Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori II.
    (2)
    Setiap Orang yang menghilangkan, mengubah, atau merusak informasi manajemen Hak Cipta dan informasi elektronik Hak Cipta yang dimiliki Pencipta untuk Penggunaan secara Komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Kategori V.
    (3)
    Korporasi yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori VI.
  • Pasal 135

    DiubahPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 114

    Pengelola tempat perdagangan fisik yang membiarkan barang pelanggaran: denda sampai Kategori V (UU 2014: Rp100 juta), dan Kategori VI bagi korporasi.

    Tercatat UU 1/2023

    Dibahas dalam Perubahan 8

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 114

    Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

    RUU · Pasal 135

    (1)
    Pengelola tempat perdagangan fisik yang membiarkan penjualan, penayangan, Pengumuman, dan/atau Penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori V.
    (2)
    Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Korporasi, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori VI.
  • Pasal 136

    Ditulis ulangPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 114

    Pengelola platform yang membiarkan barang pelanggaran: denda sampai Kategori VI, dan Kategori VII bagi korporasi. Pada 2024 Mahkamah meminta pembentuk undang-undang menyelaraskan tindak pidana dalam UU 2014 dengan tafsir barunya atas Pasal 10.

    Tercatat MK 84/2023 UU 1/2023

    Dibahas dalam Perubahan 4, Perubahan 8

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 114

    Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

    RUU · Pasal 136

    (1)
    Pengelola Platform Digital yang membiarkan penjualan, penayangan, Pengumuman, dan/atau Penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori VI.
    (2)
    Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Korporasi, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori VII.
  • Pasal 137

    DiubahPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 115

    Potret dalam iklan tanpa persetujuan: denda sampai Kategori VI (UU 2014: Rp500 juta), dan Kategori VII bagi korporasi.

    Tercatat UU 1/2023

    Dibahas dalam Perubahan 8, Perubahan 12

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 115

    Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam media elektonik maupun non elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

    RUU · Pasal 137

    (1)
    Setiap Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya untuk kepentingan reklame atau periklanan tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori VI.
    (2)
    Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Korporasi, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori VII.
  • Pasal 138

    Ditulis ulangPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 50

    Mengumumkan atau mendistribusikan ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum: pidana sampai lima tahun dan/atau denda Kategori V; jika dilakukan korporasi, sampai tujuh tahun dan/atau denda Kategori VI. Pasal 50 UU 2014 memuat larangan itu tanpa pidana dalam bab pidananya.

    Tercatat UU 1/2023

    Dibahas dalam Perubahan 8

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 50

    Setiap Orang dilarang melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau pertahanan dan keamanan negara.

    RUU · Pasal 138

    (1)
    Setiap Orang yang melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, dan/atau ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Kategori V.
    (2)
    Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Korporasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Kategori VI.
  • Pasal 139

    Ditulis ulangPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 50

    Ciptaan yang bertentangan dengan pertahanan atau keamanan: pidana sampai sembilan tahun dan/atau denda Kategori VII; jika dilakukan korporasi, sampai dua belas tahun dan/atau denda Kategori VIII. Nomor ayat dimulai dari (3), dan itulah satu-satunya teks berwarna dalam PDF.

    Tercatat UU 1/2023

    Dibahas dalam Perubahan 8

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 50

    Setiap Orang dilarang melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau pertahanan dan keamanan negara.

    RUU · Pasal 139

    (3)
    Setiap Orang yang melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Ciptaan yang bertentangan dengan pertahanan dan/atau keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Kategori VII.
    (4)
    Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Korporasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Kategori VIII.
  • Pasal 140

    Ditulis ulangPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 112, Pasal 52

    Menghindari sarana kontrol teknologi: pidana sampai lima tahun dan/atau denda Kategori V, dan tujuh tahun dan/atau denda Kategori VI jika komersial; bagi korporasi, denda Kategori VII. Pasal 112 UU 2014: dua tahun dan Rp300 juta, hanya untuk kasus komersial.

    Tercatat ART AS-Indonesia UU 1/2023

    Dibahas dalam Perubahan 8

    Teks dalam RUU

    (1) Setiap Orang yang merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung Ciptaan atau produk Hak Terkait serta pengaman Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Kategori V. (2) Setiap Orang yang merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung Ciptaan atau produk Hak Terkait serta pengaman Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2) untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Kategori VI. (3) Korporasi yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori VII.

    Teks UU 2014 (hasil OCR)

    [UU 2014 Pasal 112] Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). [UU 2014 Pasal 52] Setiap Orang dilarang merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung Ciptaan atau produk Hak Terkait serta pengaman Hak Cipta atau Hak Terkait, kecuali untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, serta sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau diperjanjikan lain.

  • Pasal 141

    SamaPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 120

    Semua tindak pidana tetap delik aduan.

    Dibahas dalam Perubahan 8

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 120

    Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan.

    RUU · Pasal 141

    Tindak pidana dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan.

Bab XIX: Ketentuan peralihan

  • Pasal 142

    DiubahPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 121

    Permohonan dan perkara yang sedang berjalan tetap tunduk pada UU 2014. Aset, pegawai, dan pimpinan LMKN beralih ke KMKN dalam 30 hari. Penghimpunan oleh LMKN dan LMK yang ada beralih ke LMK musik dan nonmusik yang baru. Royalti yang belum didistribusikan diserahkan dalam satu tahun. LMK yang ada harus menyesuaikan diri dalam satu tahun.

    Tercatat MK 28/2025

    Dibahas dalam Perubahan 2

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 121

    Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

    1. a.
      Permohonan pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait yang masih dalam proses, diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta,
    2. b.
      surat pendaftaran Ciptaan yang dengan Undang-Undang ini disebut surat pencatatan Ciptaan yang telah dikeluarkan sebelum Undang-Undang ini, masih tetap berlaku sampai dengan masa pelindungannya berakhir,
    3. c.
      perikatan jual beli terhadap hak ekonomi atas Ciptaan berupa lagu dan/atau musik yang dilakukan sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap berlaku sampai dengan jangka waktu perikatan berakhir,
    4. d.
      perkara Hak Cipta yang sedang dalam proses, tetap diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta,
    5. e.
      penghimpunan dan Pendistribusian Royalti yang dilakukan oleh organisasi profesi atau lembaga sejenis dengan sebutan apapun yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap dapat dilakukan sampai dengan terbentuknya Lembaga Manajemen Kolektif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini,
    6. f.
      organisasi profesi atau lembaga sejenis dengan sebutan apapun sebagaimana dimaksud dalam huruf e, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini,
    7. g.
      organisasi profesi atau lembaga sejenis dengan sebutan apapun yang telah ada yang tugas dan fungsinya menghimpun, mengelola, dan/atau mendistribusikan Royalti sebelum berlakunya Undang-Undang ini wajib menyesuaikan dan berubah menjadi Lembaga Manajamen Kolektif dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.

    RUU · Pasal 142

    Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

    1. a.
      Permohonan pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait yang masih dalam proses, diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
    2. b.
      surat pendaftaran Ciptaan yang dengan Undang-Undang ini disebut surat pencatatan Ciptaan yang telah dikeluarkan sebelum Undang-Undang ini, masih tetap berlaku sampai dengan masa pelindungannya berakhir;
    3. c.
      perikatan jual beli terhadap Hak Ekonomi atas Ciptaan yang dilakukan sebelum Undang-Undang ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan jangka waktu perikatan berakhir;
    4. d.
      perkara Hak Cipta yang sedang dalam proses, tetap diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
    5. e.
      seluruh aset dan sumber daya manusia, termasuk pimpinan pada lembaga manajemen kolektif nasional, yang sebelumnya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, beralih kepada KMKN paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku;
    6. f.
      penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian Royalti berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dilakukan oleh lembaga manajemen kolektif nasional dan lembaga manajemen kolektif menjadi oleh LMK permusikan dan LMK nonpermusikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
    7. g.
      hasil penarikan Royalti yang belum didistribusikan dan masih dalam penguasaan serta dikelola oleh lembaga manajemen kolektif nasional dan lembaga manajemen kolektif berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diserahkan kepada LMK permusikan dan LMK nonpermusikan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku;
    8. h.
      Dalam hal pembangunan pangkalan data penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian Royalti yang terintegrasi dalam sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) belum terbentuk, penarikan, penghimpunan dan pendistribusian Royalti dapat menggunakan data penggunaan hak cipta dan akuisisi data hak cipta pada lembaga manajemen kolektif yang dibentuk sebelum Undang-Undang ini; dan
    9. i.
      Lembaga manajemen kolektif yang ada sebelum Undang-Undang ini berlaku wajib menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.
  • Pasal 143

    BaruTidak ada padanan di UU 2014

    LMK harus dibentuk dalam 30 hari sejak undang-undang berlaku.

    Tercatat MK 28/2025

    Dibahas dalam Perubahan 2

    Teks dalam RUU

    LMK harus dibentuk paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.

  • Pasal 144

    DiubahPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 122

    Pengembalian hak jual putus untuk perjanjian yang sudah ada, seperti Pasal 122 UU 2014, tanpa tambahan dua tahun bagi perjanjian yang berumur kurang dari 25 tahun. Ayat (2) baru mempertahankan berlakunya perjanjian digital dan blockchain.

    Tercatat MK 63/2021

    Dibahas dalam Perubahan 2

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 122

    Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perjanjian atas Ciptaan buku dan/atau hasil karya tulis lainnya serta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang telah dibuat sebelum berlakunya Undang-Undang ini dikembalikan kepada Pencipta dengan ketentuan sebagai berikut:

    1. a.
      Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini telah mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang b. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini belum mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta setelah mencapai 25 (dua puluh lima) tahun sejak ditanda tanganinya perjanjian jual putus dimaksud ditambah 2 (dua) tahun.

    RUU · Pasal 144

    (1)
    Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perjanjian atas Ciptaan buku dan/atau hasil karya tulis lainnya serta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang telah dibuat sebelum berlakunya Undang-Undang ini dikembalikan kepada Pencipta dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. a.
      perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini telah mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini; dan
    2. b.
      perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini belum mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta setelah mencapai 25 (dua puluh lima) tahun sejak ditanda tanganinya perjanjian jual putus tersebut.
    (2)
    Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perjanjian atas Ciptaan dalam bentuk digital, termasuk namun tidak terbatas pada Ciptaan yang dialihkan atau dikomersialisasikan melalui sistem elektronik dan/atau teknologi blockchain, yang dibuat sebelum Undang-Undang ini mulai berlaku, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
  • Pasal 145

    BaruTidak ada padanan di UU 2014

    Sistem royalti yang ada tetap berjalan sampai sistem royalti digital selesai dibangun.

    Tercatat MK 28/2025

    Dibahas dalam Perubahan 2

    Teks dalam RUU

    Sistem pengelolaan Royalti yang masih berlaku pada saat Undang-Undang ini diundangkan masih tetap berlaku sampai dengan dibangunnya sistem pengelolaan Royalti digital.

Bab XX: Ketentuan penutup

  • Pasal 146

    BaruTidak ada padanan di UU 2014

    Menteri membangun sistem royalti digital dalam satu tahun.

    Tercatat MK 28/2025

    Dibahas dalam Perubahan 2

    Teks dalam RUU

    Menteri membangun sistem pengelolaan Royalti digital dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

  • Pasal 147

    SamaPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 123

    Peraturan pelaksana UU 2014 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan.

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 123

    Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

    RUU · Pasal 147

    Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

  • Pasal 148

    SamaPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 124

    Mencabut UU 2014.

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 124

    Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

    RUU · Pasal 148

    Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

  • Pasal 149

    DiubahPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 125

    Peraturan pelaksana harus terbit dalam satu tahun, turun dari dua tahun.

    Dibahas dalam Perubahan 10

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 125

    Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

    RUU · Pasal 149

    Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

  • Pasal 150

    BaruTidak ada padanan di UU 2014

    Pemerintah wajib melapor kepada DPR dalam tiga tahun, dan pemerintah bersama DPR wajib memantau dan meninjau undang-undang ini.

    Dibahas dalam Perubahan 10

    Teks dalam RUU

    (1) Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui alat kelengkapan yang menangani urusan di bidang legislasi paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku. (2) Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui alat kelengkapan yang menangani urusan di bidang legislasi wajib melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan Undang-Undang ini setelah Undang-Undang ini diundangkan berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

  • Pasal 151

    SamaPadanan terdekat di UU 2014: Pasal 126

    Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

    Redline: UU 2014 dibandingkan dengan RUU

    UU 28/2014 · Pasal 126

    Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2014 DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

    RUU · Pasal 151

    Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Repubulik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal PRESIDEN REPUBLIK PRABOWO SUBIANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal PRASETYO HADI

    Penjelasan dalam RUU

    Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...

Metode dan batasan

Teks yang dibandingkan

UU 28/2014 adalah pindaian tahun 2014. Teks tertanamnya banyak yang keliru, sehingga OCR dijalankan ulang pada 300 dpi dengan model bahasa Indonesia, dan hasil itulah yang dipakai. RUU memiliki lapisan teks yang bersih. Tanda kutip dan tanda hubung tipografis pada teks tertanam diganti dengan karakter biasa.

Cara membandingkan

Pasal disejajarkan menurut kemiripan isi, lalu dibandingkan ayat demi ayat dan kata demi kata, dengan metode tampilan draf terhadap peraturan yang berlaku pada PDP Tracker. Setiap status dan catatan adalah hasil pembacaan atas kedua teks, dan bukan skor. Tautan halaman memakai nomor halaman PDF. Setiap ketentuan 2014 yang disebut dihapus telah dicocokkan dengan teksnya.

Dasar pembuktian

Kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi dibaca pada teks putusannya. Teks perjanjian dagang AS, bab CEPA Uni Eropa, dan laporan USTR dibaca pada teks yang dipublikasikan. Pemberitaan dan laporan DPR adalah sumber sekunder dan diberi tanggal di tempat dipakai. Kutipan dari teks berbahasa Inggris diterjemahkan tanpa pengesahan resmi; teks aslinya ada pada tautan yang menyertainya.

Yang belum dibaca

Naskah Akademik tersedia untuk umum, tetapi situs DPR menolak setiap permintaan akses (daftar Naskah Akademik). Naskah itu akan menjelaskan masalah yang hendak dijawab setiap perubahan, dan menjadi dokumen pertama yang perlu ditambahkan. Teks kementerian bulan Mei dan draf bulan Juli belum dilihat. Data perkara Mahkamah Konstitusi yang terkini tidak dapat diperiksa.

UU-28-2014-Hak-Cipta.pdf md5 ab6335a406811c6cb53f31f1b5f6f1c4 · RUU-Hak-Cipta-Draf-Hasil-Harmonisasi-Baleg.pdf md5 c914fba82d0bdeb3df6679581c3339bf