Perubahan 1: Empat hak ekonomi beralih dari izin ke pembayaran melalui LMK
Pasal 9, 10, 96 dan 102
Setiap hak ekonomi memerlukan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, dan penggunaan komersial tanpa izin dilarang (Pasal 9 ayat (2) dan (3) UU 2014). Ada dua jalur kolektif: pertunjukan menurut Pasal 23 ayat (5) dan layanan publik bersifat komersial menurut Pasal 87.
Izin tetap diperlukan untuk penerbitan, penggandaan, penerjemahan, dan pendistribusian. Pengadaptasian (kini dengan sinkronisasi), pertunjukan, pengumuman, dan komunikasi dapat dilakukan dengan membayar royalti melalui LMK (Pasal 9 ayat (3)).
Penyelenggara membayar sedikitnya 25% royalti sebelum acara, dan kepolisian baru menerbitkan izin keramaian setelah pembayaran (Pasal 10). Lisensi lagu dan musik untuk layanan publik bersifat komersial harus melalui LMK (Pasal 96).
- a.penerbitan Ciptaan,
- b.Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya,
- c.penerjemahan Ciptaan,
- d.pengadaptasian, pengaransemenan,
ataupentransformasian Ciptaan, - e.Pendistribusian Ciptaan atau salinannya,
- f.pertunjukan Ciptaan,
- g.Pengumuman Ciptaan,
- h.Komunikasi Ciptaan, dan
- i.penyewaan Ciptaan.
- a.penerbitan Ciptaan;
- b.Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c.penerjemahan Ciptaan;
- d.pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian, dan sinkronisasi analog dan digital Ciptaan;
- e.Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f.pertunjukan Ciptaan;
- g.Pengumuman Ciptaan;
- h.Komunikasi Ciptaan; dan
- i.penyewaan Ciptaan.
- Tertulis
Penjelasan hanya menyebut bahwa RUU ini sebagian menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, tanpa menyebut nomor putusannya. Laporan DPR atas persetujuan Baleg menyebut dua: Putusan MK 28/PUU-XXIII/2025 dan Putusan MK 37/PUU-XXIII/2025 (laporan DPR 12 Maret 2026).
- Tercatat
Putusan MK 28/PUU-XXIII/2025 menafsirkan "Setiap Orang" dalam Pasal 23 ayat (5) mencakup penyelenggara pertunjukan komersial, dan mengaitkan "imbalan yang wajar" dalam Pasal 87 ayat (1) dengan tarif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Permohonan terhadap Pasal 9 ayat (3) ditolak karena undang-undang sudah membuka lisensi langsung maupun kolektif. Pencipta tidak dapat menolak pengguna yang meminta izin tanpa alasan yang sah, dan pembentuk undang-undang harus merumuskan alasan itu (paragraf [3.16]). Putusan itu juga meminta prosedur dan tenggat pembayaran yang jelas (paragraf [3.17]).
- Penafsiran
MK menyebut jalur kolektif dalam Pasal 23 ayat (5) sebagai pilihan. RUU menjadikannya jalur yang ditetapkan undang-undang untuk empat hak, tanpa menyebut alasan yang sah untuk menolak. Itu melampaui putusan. Pada 28 Januari 2026, IIPA menyampaikan kepada USTR bahwa pengelolaan kolektif yang wajib menimbulkan "grave concerns" (kekhawatiran serius) (pernyataan IIPA kepada USTR).
- Terbuka
Pasal 9 ayat (2) hanya membatasi hak a, b, c, dan e, sehingga pengecualian dalam ayat (3) menunjuk hak yang tidak pernah dibatasi oleh ayat (2). Penyewaan tidak masuk ke salah satu daftar.